HALO SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan industri hilirisasi, hingga penguatan ekonomi desa menjadi sorotan dalam pembahasan penciptaan lapangan kerja di Jawa Tengah. Sejumlah program tersebut dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian daerah, meski peningkatan jumlah pekerjaan masih perlu diimbangi dengan upah layak dan perlindungan pekerja.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng” yang digelar Karya Milenial Serasi di Teman Teduh Cafe, Semarang, Jumat (23/10/2026).
Diskusi menghadirkan pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pemuda pro buruh Muhammad Raehan. Sejumlah mahasiswa, pemuda, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut mengikuti forum tersebut.
Dalam diskusi itu, para narasumber membahas peluang penyerapan tenaga kerja melalui program pemerintah, aktivitas industri, hingga penguatan rantai pasok pangan yang melibatkan petani dan pelaku usaha lokal.
Pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menjadi salah satu indikator perkembangan aktivitas usaha di daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkannya, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,89 persen secara tahunan pada triwulan I 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada semester I 2026 tercatat 5,80 persen. Pada periode yang sama, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara kumulatif.
Yusuf juga menyoroti perkembangan kondisi ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah pada Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin persentase dibandingkan Februari 2025.
“Pertumbuhan tersebut juga diiringi perbaikan di sektor ketenagakerjaan, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2026 tercatat 4,24 persen, turun 0,09 poin dibandingkan Februari 2025,” papar Yusuf.
Menurut dia, aktivitas badan usaha milik negara (BUMN), seperti Pertamina, Semen Gresik, Pupuk Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), turut menjadi bagian dari penggerak perekonomian.
Di Jawa Tengah, pengembangan industri hilirisasi juga terlihat melalui proyek Pertamina berupa pembangunan kilang bensin di Cilacap yang dimulai pada April 2026. Pengembangan industri semacam ini dinilai dapat membuka kebutuhan tenaga kerja sekaligus menciptakan peluang usaha pendukung di sekitar kawasan industri.
Meski demikian, besarnya dampak terhadap penyerapan tenaga kerja bergantung pada kebutuhan tenaga kerja setiap proyek, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta keberlanjutan kegiatan industrinya.
Selain sektor industri, program MBG menjadi salah satu pembahasan utama karena dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan keterlibatan pemasok bahan pangan.
Yusuf mengatakan, manfaat ekonomi program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. Aktivitas pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pelayanan juga berpotensi membuka kesempatan kerja.
Setiap SPPG diperkirakan mempekerjakan sekitar 35–50 orang. Dengan bertambahnya unit pelayanan, potensi kebutuhan tenaga kerja pun semakin luas.
“Di Kabupaten Semarang saja kurang lebih 28 SPPG. Secara agregat, penyerapan tenaga kerja ini ikut mendorong pertumbuhan ekonomi makro,” ujarnya.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah yang disampaikan dalam diskusi mencatat terdapat 3.826 SPPG di Jawa Tengah per Maret 2026, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 164.000 orang.
Keterlibatan petani sebagai pemasok bahan pangan juga dinilai dapat memperluas dampak ekonomi program tersebut. Jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi melalui produksi lokal, perputaran ekonomi berpotensi menjangkau petani, pedagang, dan UMKM di wilayah sekitar.
Namun, besarnya manfaat bagi masyarakat tetap bergantung pada pola pengadaan, keterlibatan pemasok lokal, serta keberlanjutan operasional setiap unit pelayanan.
Peluang kerja juga didukung kegiatan yang mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja. Salah satunya melalui bursa kerja dalam rangka HUT ke-81 Jawa Tengah pada 20–21 Agustus 2026 yang menyediakan 4.817 posisi pekerjaan dari berbagai perusahaan.
Menurut Yusuf, pertumbuhan industri perlu diikuti akses informasi lowongan kerja yang memadai agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang tersedia.
Di sisi lain, aktivis pemuda pro buruh Muhammad Raehan mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja harus diikuti peningkatan kesejahteraan pekerja.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan sektor padat karya tidak cukup diukur dari banyaknya lowongan atau jumlah orang yang terserap. Kualitas pekerjaan, tingkat upah, perlindungan tenaga kerja, dan kepastian keberlanjutan pekerjaan juga perlu menjadi perhatian.
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026 berkisar antara 4,79 persen di Kabupaten Blora hingga 7,53 persen di Kabupaten Kendal.
UMK tertinggi di Jawa Tengah berada di Kota Semarang, yakni Rp3.701.709.
Perubahan upah minimum tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kebijakan pengupahan. Namun, penilaian terhadap kesejahteraan pekerja juga perlu mempertimbangkan kenaikan harga kebutuhan pokok, daya beli, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pengupahan.
Raehan turut menyoroti kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku sejak 22 Oktober 2025.
Harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram.
“Kebijakan ini dinilai meringankan biaya produksi petani, yang di Jawa Tengah juga menjadi pemasok program MBG,” kata Raehan.
Penurunan biaya pupuk berpotensi membantu petani menekan biaya produksi. Jika diikuti ketersediaan pupuk dan akses distribusi yang memadai, kebijakan tersebut dapat mendukung keberlanjutan usaha pertanian sekaligus memperkuat pasokan bahan pangan.
Meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan, tantangan ketenagakerjaan di Jawa Tengah masih perlu mendapat perhatian.
Data yang dipaparkan dalam diskusi menyebutkan tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah mencapai 4,30 persen pada Mei 2026. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 7,74 persen.
Angka tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menyelesaikan persoalan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Karena itu, penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan hubungan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperluas akses pekerjaan.
Melalui diskusi tersebut, Karya Milenial Serasi menyoroti pentingnya menghubungkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri padat karya, program pemerintah, dan penguatan ekonomi desa dengan agenda penciptaan kerja layak.
Tantangan ke depan bukan sekadar menambah jumlah orang yang bekerja, melainkan memastikan lapangan kerja yang tercipta memberikan penghasilan memadai, perlindungan, dan kepastian bagi pekerja.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diharapkan tidak berhenti pada capaian statistik, tetapi juga dirasakan melalui kesempatan kerja yang lebih luas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(HS)
