HALO CILACAP – Persoalan nelayan, potensi energi hijau, hingga masalah tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan menjadi sejumlah isu yang mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Cilacap, Senin (26/10/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, turut mendampingi rangkaian kunjungan tersebut. Agenda ini menjadi kesempatan untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus menjajaki langkah penyelesaian melalui koordinasi pemerintah daerah dan pusat.
Kunjungan diawali dengan dialog bersama nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu. Dalam pertemuan itu, para nelayan menyampaikan sejumlah kendala yang memengaruhi aktivitas melaut, mulai dari pendangkalan jalur pelayaran hingga persoalan kebutuhan, distribusi, dan kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal perikanan.
Sumarno mengatakan, Wapres lebih banyak mendengarkan keluhan dan masukan masyarakat. Salah satu persoalan yang mencuat adalah meningkatnya kebutuhan BBM seiring masuknya kapal-kapal dari luar daerah yang beroperasi di perairan Cilacap.
Di sisi lain, pendangkalan jalur pelayaran juga dikeluhkan karena mengganggu pergerakan kapal nelayan. Penanganan melalui pengerukan diusulkan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai kewenangannya.
Menurut Sumarno, berbagai masukan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi agar persoalan yang dihadapi nelayan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi.
Usai berdialog dengan nelayan, Gibran bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke Kilang Pertamina Cilacap. Di lokasi tersebut, rombongan meninjau pengembangan sustainable aviation fuel (SAF), bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang salah satunya dapat diproduksi menggunakan minyak jelantah.
Pengembangan SAF membuka peluang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pemanfaatan limbah rumah tangga sekaligus mendukung pengembangan energi yang lebih berkelanjutan.
Sumarno mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelumnya telah menginisiasi pengumpulan minyak jelantah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN). Namun, upaya tersebut dinilai perlu diperluas mengingat potensi bahan baku yang tersedia di masyarakat cukup besar.
“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman ASN. Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” ujarnya.
Pemprov Jateng, lanjut dia, akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas pengumpulan minyak jelantah hingga tingkat desa. Pelibatan kelompok masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) juga menjadi salah satu opsi untuk memperkuat gerakan tersebut.
Dengan pola pengumpulan yang lebih luas, minyak jelantah yang sebelumnya menjadi limbah rumah tangga berpeluang memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi bahan baku energi alternatif.
“Ini menjadi potensi bagi masyarakat Jawa Tengah. Kita bicara masalah energi hijau dan kemandirian energi,” imbuh Sumarno.
Rangkaian kunjungan kerja kemudian berlanjut ke Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Di lokasi tersebut, Gibran dan rombongan berdialog dengan masyarakat penghayat kepercayaan yang menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk masalah tanah yayasan.
Sumarno mengatakan, aspirasi tersebut telah dicatat untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemprov Jateng juga membuka ruang untuk membantu apabila persoalan itu membutuhkan dukungan di tingkat provinsi.
“Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati, mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu,” jelasnya.
Menurut Sumarno, penyelesaian persoalan masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan. Pemerintah kabupaten diharapkan menindaklanjuti persoalan yang menjadi kewenangannya, sementara pemerintah provinsi siap mendukung apabila dibutuhkan.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya sekaligus menjembatani koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan yang membutuhkan penanganan lintas instansi.
“Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi,” pungkasnya.
Melalui rangkaian kunjungan tersebut, pemerintah berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat berlanjut ke tahap penanganan konkret. Mulai dari kelancaran aktivitas nelayan, pengembangan potensi energi hijau, hingga penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat penghayat kepercayaan, tindak lanjut dan koordinasi menjadi kunci agar aspirasi warga memperoleh penyelesaian.(HS)
