HALO SEMARANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya pemanfaatan informasi iklim dan prakiraan cuaca, sebagai dasar pengambilan keputusan, untuk menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional.
Informasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi dampak El Niño, menyesuaikan kalender tanam dengan kondisi iklim setiap wilayah, serta memitigasi risiko kekeringan dan curah hujan tinggi yang dapat mengganggu produksi pertanian.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, baru-baru ini.
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut membahas langkah antisipasi terhadap ketidakpastian global dan risiko El Niño, khususnya dampaknya terhadap produksi, pasokan, harga, serta ketahanan pangan domestik.
Dalam paparannya, Faisal menyampaikan bahwa terdapat dua kondisi iklim yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni dampak lanjutan El Niño dan masuknya musim hujan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.
Kedua kondisi tersebut perlu dipertimbangkan dalam menentukan waktu tanam, mengelola ketersediaan air, dan melindungi produksi pangan.
“Terdapat dua kondisi yang perlu kita antisipasi bersama, yaitu dampak lanjutan El Niño dan masuknya musim hujan secara bertahap. Informasi iklim perlu menjadi dasar penentuan waktu tanam, pengelolaan air, dan perlindungan produksi pangan,” ujar Faisal.
Berdasarkan data BMKG, Indeks Niño 3.4 pada periode Agustus–Oktober 2026 mencapai +3,05°C, yang menunjukkan kondisi El Niño sangat kuat.
Kondisi tersebut juga disertai nilai Indian Ocean Dipole (IOD) positif sebesar +0,63. Kombinasi kondisi iklim ini perlu diwaspadai, karena berpotensi memperpanjang periode kering dan meningkatkan keterbatasan air di sejumlah wilayah. BMKG memprediksi El Niño masih akan bertahan hingga awal 2027.
Dampak kekeringan juga masih menjadi perhatian, terutama di wilayah yang mengalami periode tanpa hujan berkepanjangan.
BMKG mencatat 1.707 titik mengalami hari tanpa hujan (HTH) dengan kategori ekstrem panjang. Kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga ketersediaan air, khususnya di wilayah sentra produksi pangan yang masih mengalami kekeringan. Di sisi lain, masuknya musim hujan juga perlu dicermati karena waktu awal musim dan intensitas curah hujan berbeda antar daerah.
“Karena itu, masuknya musim hujan tetap perlu dicermati menurut wilayah dan waktu kejadiannya, sebagai dasar penyesuaian kegiatan pertanian,” jelas Faisal.
Lebih lanjut, Faisal juga menjelaskan bahwa BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026.
Sementara itu, curah hujan pada periode Desember 2026 hingga April 2027 secara umum diprakirakan berada pada kategori menengah hingga sangat tinggi, meskipun kondisi setiap wilayah berbeda.
Informasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pelaku sektor pertanian untuk menyesuaikan kalender tanam sekaligus mempersiapkan infrastruktur pengelolaan air.
Selain memantau perkembangan musim, BMKG juga memperhatikan potensi pertumbuhan awan hujan dalam jangka pendek.
Pada periode 25 Oktober hingga 2 November 2026, pertumbuhan awan hujan diprakirakan signifikan di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, dan sebagian Sulawesi. Sebaliknya, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur masih berpotensi mengalami kondisi relatif kering.
Peluang hujan di wilayah yang berpotensi mengalami pertumbuhan awan dapat dimanfaatkan untuk menambah tampungan air, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) apabila kondisi atmosfer mendukung.
Untuk periode 25–28 Oktober 2026, BMKG juga memprakirakan potensi hujan sedang hingga lebat di sebagian wilayah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
“Prakiraan jangka pendek perlu digunakan untuk mengatur kegiatan tanam, panen, dan pengelolaan air di lapangan. Daerah perlu terus mengikuti pembaruan prakiraan dan peringatan dini BMKG,” kata Faisal.
Menurut Faisal, pelaksanaan OMC perlu diarahkan ke wilayah prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan air dan peluang pertumbuhan awan. Operasi tersebut juga perlu disesuaikan dengan kondisi atmosfer agar dukungan terhadap ketersediaan air dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Berdasarkan kondisi iklim dan prakiraan cuaca tersebut, BMKG menekankan sejumlah langkah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Langkah tersebut meliputi penyesuaian kalender tanam dengan prediksi musim di setiap wilayah, penyiapan jaringan irigasi dan cadangan air terutama di daerah yang masih mengalami kekeringan, serta antisipasi banjir dan genangan di sentra pangan yang berpotensi mengalami curah hujan tinggi. Pembaruan informasi cuaca dan iklim BMKG juga perlu dimanfaatkan secara berkelanjutan, disertai optimalisasi OMC sesuai kebutuhan dan kondisi atmosfer.
“BMKG siap mendukung Kemenko Pangan dan kementerian/lembaga terkait agar informasi iklim menjadi dasar keputusan operasional untuk menjaga produksi pangan,” kata Faisal.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Hadir pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, serta pimpinan kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara terkait.
Melalui pemanfaatan informasi cuaca dan iklim secara tepat, BMKG mendukung pemerintah dan pemangku kepentingan sektor pangan dalam menyusun langkah antisipasi sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Dengan perencanaan yang didasarkan pada informasi iklim, risiko kekeringan maupun kelebihan air terhadap kegiatan pertanian diharapkan dapat dikelola lebih baik sehingga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. (HS-08)
