HALO SEMARANG – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025 akhirnya disepakati.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh Ketua DPRD Jateng Sumanto, Wakil Ketua DPRD Heri Pudyatmoko dan Setya Arinugroho, bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna pada Rabu (23/7/2025).
Kesepakatan ini membawa kabar baik dengan adanya proyeksi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 88,4 miliar. Angka ini meningkatkan total pendapatan dari semula Rp 24.486.526.112.000 menjadi Rp 24.574.934.505.000.
Kenaikan pendapatan ini utamanya bersumber dari pendapatan rumah sakit atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pendapatan asli daerah (PAD) lain-lain yang sah.
Di sisi lain, belanja daerah secara keseluruhan juga mengalami peningkatan signifikan, bertambah Rp 303,1 miliar. Belanja daerah diproyeksikan naik dari Rp 24.848.826.112.000 menjadi Rp 25.151.948.182.000.
Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko menyatakan bahwa penambahan belanja daerah ini akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan prioritas.
Di antaranya adalah Program-program tersebut mencakup program speling, penguatan infrastruktur, sektor pendidikan, serta penanggulangan kemiskinan.
Khusus untuk penanggulangan kemiskinan, Heri menyoroti alokasi anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan berbagai bentuk bantuan sosial.
Setelah penandatanganan, Heri Pudyatmoko menyampaikan harapannya terkait pemanfaatan anggaran yang telah disepakati ini.
“Alhamdulillah, KUA-PPAS APBD 2025 ini sudah kita sepakati bersama. Ini adalah langkah awal yang penting untuk memastikan pembangunan di Jawa Tengah bisa terus berjalan,” ujar Heri.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. “Kami harap dengan penambahan anggaran ini, program-program prioritas bisa berjalan lebih optimal. Setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar sampai ke masyarakat dan memberikan dampak nyata,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan Jawa Tengah.
“Sinergi antara Pemprov dan DPRD sangat krusial agar seluruh program yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik. Kami akan terus mengawal dan mengawasi setiap prosesnya demi kemajuan Jawa Tengah ke depan,” tutup Heri.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak sabar untuk segera melakukan akselerasi pembangunan daerah di seluruh bidang.
“Terutama dalam menjalankan enam visi kita, mulai layanan dasar, infrastruktur, birokrasi yang sehat, iklim investasi, dan lainnya, termasuk keamanan terkait dengan situasi wilayah,” jelas Luthfi.
Terkait operasional dinas-dinas baru atau perubahan SOTK di lingkungan Pemprov Jateng, Luthfi menjelaskan bahwa masih akan diberlakukan pada tahun 2026. Saat ini operasional masih melekat pada dinas-dinas yang saat ini ada.(HS)
