HALO SEMARANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, meminta agar pelaksanaan pelatihan bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026, dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), lebih difokuskan pada aspek manajerial.
Dia juga menyampaikan rasa duka cita mendalam, atas korban jiwa yang terenggut dalam pelaksanaan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) pada para calon manajer KDKMP itu.
Dirinya menegaskan harus ada langkah konkret, sekaligus evaluasi menyeluruh agar insiden memilukan ini tidak terulang.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan Maharani, dalam konferensi pers, seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/06/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, menegaskan bahwa keselamatan peserta, harus menjadi prioritas utama, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan.
Menurutnya, pembenahan yang mendesak untuk dilakukan saat ini adalah memfokuskan perubahan pada pola tata kelola pelaksanaan kegiatan.
“Pertama, kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut, kemudian terulang kembali,” kata Puan, seperti dirilis dpr.go.id.
Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa DPR mendorong penuh adanya peninjauan berkala secara total, terhadap standar operasional prosedur Latsarmil SPPI.
Dirinya berharap proses evaluasi yang sedang berjalan, dapat menyentuh akar persoalan, yakni memperkuat aspek manajerial.
Puan Maharani mendukung langkah penghentian format (Latsarmil) SPPI, dan mengganti menjadi program Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
“Bahwa sudah dilakukan evaluasi, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu, sebaiknya memang lebih baik fokus pada managerial saja, untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan yang sesuai diharapkan,” kata dia.
Legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut, juga menjelaskan bahwa DPR berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan tindak lanjut dari hasil rekomendasi evaluasi tersebut.
Langkah ini dinilai krusial guna mengantisipasi risiko insiden serupa sekaligus memberikan pelindungan maksimal bagi seluruh peserta.
“Jadi evaluasinya menyeluruh dan kita lihat evaluasi-evaluasi apa saja yang sudah akan dilakukan nanti akan kami tindaklanjuti. Kita lihat dulu apa,” kata Puan.
Tidak Tepat
Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan menilai skema pembekalan bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih perlu dievaluasi, menyusul lima orang meninggal dalam program pelatihan.
Menurutnya, materi pelatihan tidak dapat disamakan dengan latihan dasar militer karena tujuan dan karakter pesertanya berbeda.
“Latsarmil itu latihan dasar militer. Judulnya saja untuk militer, bukan untuk usaha. Artinya kita harus melihat secara cermat. Tidak sama kebutuhan untuk militer dengan kepada swasta atau kepada manajer,” kata Sturman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa peserta latihan dasar militer, telah melalui berbagai tahapan seleksi, mulai dari kemampuan fisik, intelegensi, hingga kriteria tertentu sebelum mengikuti pendidikan.
Karena itu, pendekatan yang sama tidak bisa diterapkan kepada calon manajer koperasi.
“Untuk militer, sebelum mereka dilatih sudah punya kriteria, punya ketetapan, kemampuan fisik, dan intelegensi yang sudah diukur. Jadi tidak bisa serta-merta paket latihan dasar militer dipindahkan ke paket untuk manajer,” tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Menurut Sturman, apabila pembekalan tetap melibatkan unsur-unsur pelatihan militer, materi tersebut harus dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi, bukan diadopsi secara utuh.
“Kalau mau dipakai, harus dipilah dan dipilih mana yang cocok. Sekarang ini latihan dasar itu untuk apa? Tentu berbeda dengan kebutuhan seorang manajer,” katanya.
Legislator Dapil Kepulauan Riau ini menilai pelatihan bagi calon manajer seharusnya lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas dalam mengelola usaha dan memimpin organisasi, sehingga tujuan program dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keselamatan peserta.
Lebih lanjut, Sturman meminta penyelenggara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden yang terjadi agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, penting untuk menelusuri penyebab peserta tidak mampu menyelesaikan pelatihan serta memastikan proses seleksi dan pengawasan dilakukan secara lebih cermat.
“Kita minta panitia maupun Koperasi Merah Putih melihat lagi alasan mengapa sampai peserta itu bisa meninggal atau gagal mengikuti latihan. Seorang pelatih harus jeli melihat kemampuan setiap peserta, bukan serta-merta menggunakan satu paket pelatihan untuk semua,” kata dia. (HS-08)
