HALO SEMARANG – Dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 atau corona, DPRD Kota Semarang membagikan sekitar 17 ribu paket sembako untuk warga tak mampu di Kota Semarang.
Hal ini sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penanganan wabah Covid-19, khususnya dalam meminimalisir dampak sosial ekonomi masyarakat.
Pembagian sembako sudah dimulai sejak Kamis (23/4/2020) dan ditargetkan akan rampung Sabtu (25/4/2020).
Pendistribusian paket sembako diserahkan ke masing-masing anggota DPRD Kota Semarang, dengan sebelumnya mengajukan data warga terdampak.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim mengatakan, DPRD telah melakukan pergeseran anggaran sebesar Rp 10,3 miliar. Hal itu untuk membantu penanganan Covid-19, salah satunya diwujudkan dalam pembagian sembako ini.
“Ini dari sebagian anggaran pergeseran kegiatan DPRD yang kemudian dipakai untuk membantu penanganan wabah Covid-19. Rencananya akan ada dua tahap pembagian sembako, April untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadan, dan Mei nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri,” terang Mualim, Jumat (24/4/2020).
Dia memaparkan, masing-masing anggota DPRD Kota Semarang sudah melakukan pendataan warga di daerah pemilihannya.
Sembako didistribusikan ke warga melalui angota dewan di setiap wilayah masing-masing.
Warga yang sudah mendapatkan bantuan sembako dari Pemerintah Kota Semarang diharapkan tidak masuk dalam data penerima bantuan dari DPRD agar pembagiannya merata. Kecuali bagi warga miskin yang memang sangat membutuhkan bantuan.
“Kami data jangan sampai yang sudah dapat dari pemkot terus dapat lagi dari program DPRD ini. Sehingga, pembagian sembako bisa merata ke seluruh warga yang terdampak,” ujarnya.
Di sisi lain, Mualim mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang yang sudah mendistribusikan bantuan ratusan ribu sembako kepada warga yang terdampak.
Menurutnya, memang masih ada kekurangan lantaran anggaran yang terbatas dan dilakukan skema prioritas, di mana warga yang sangat berdampak diutamakan mendapatkan bantuan.
“Semua pasti ada yang tidak sempurna. Kami evaluasi memang di masyarakat ada yang merasa kok belum dapat. Memang masih banyak kekurangan tapi itu akan terus kami evaluasi. Yang jelas ke depan kami mengharapkan semua dikaji, harus ada data akurat dan kejujuran di tingkat RT RW,” paparnya.
Dia juga meminta, warga yang merasa masih mampu tidak turut meminta bantuan melainkan turut membantu tetangganya yang terdampak.
Senada, Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Abdul Majid mengatakan, bantuan dari pemkot memang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Meski demikian, pihaknya mendorong pendataan dilakukan secara benar agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
“Ke depan kami harap data benar-benar dari lingkup yang terkecil yakni RT karena yang tahu persis adalah lingkup RT. Terus ke RW, ke kelurahan baru ke Dinsos,” katanya.
Dia juga berharap, pihak RT benar-benar mendata warganya dengan mengutamakan warga yang sangat terdampak, semisal terkena PHK atau di rumahkan.(HS)