HALO SEMARANG – Realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai Rp 72,54 triliun hingga triwulan III 2026. Capaian tersebut berasal dari 82.420 proyek dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 340.334 orang, memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan investasi di tengah tantangan ekonomi global.
Data tersebut disampaikan dalam pembukaan Semarang Business Forum (Sembiz) ke-19 Tahun 2026 oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Kota Semarang, Rabu (21/10/2026).
Dari total realisasi investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang Rp31,77 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 40,77 triliun.
Berdasarkan wilayah, Kabupaten Kendal menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi, yakni Rp 13,61 triliun. Posisi berikutnya ditempati Kota Semarang sebesar Rp 9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp 8,54 triliun, Kabupaten Temanggung Rp 5,05 triliun, dan Kabupaten Demak Rp 4,29 triliun.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Peran investasi swasta dan kerja sama antardaerah diperlukan untuk memperluas kegiatan usaha, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta membuka lebih banyak lapangan kerja.
“Business forum ini ada tiga hal yang sangat krusial. Yang pertama tourism (pariwisata), yang kedua trade (perdagangan), dan yang ketiga investasi. Ini tiga mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan,” kata Luthfi.
Menurutnya, Kota Semarang memiliki posisi strategis untuk menjadi penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan daerah di sekitarnya, antara lain Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga.
Melalui pembagian peran tersebut, setiap daerah diharapkan mampu mengembangkan keunggulan masing-masing sekaligus saling mendukung dalam menarik investor. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi juga memberikan dampak bagi kawasan sekitarnya.
Luthfi menilai Jawa Tengah memiliki daya tarik investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan fiskal. Selain iklim usaha yang dinilai kondusif, provinsi ini memiliki tenaga kerja yang kompetitif, terutama untuk mendukung pengembangan industri padat karya.
Ia mengungkapkan, terdapat rencana investasi dari 57 perusahaan asal Vietnam yang akan membangun usaha di Jawa Tengah.
“Ada 57 perusahaan Vietnam padat karya nanti akan membangun di wilayah kita. Karena role model kegiatan padat karyanya Vietnam sama dengan kita. Dan dia akan buka cabang di wilayah kita,” ungkapnya.
Luthfi berharap Sembiz dapat menjadi pemicu bagi kabupaten/kota lain di Jawa Tengah untuk lebih aktif mempromosikan potensi investasi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah masing-masing.
“Jadi business forum ini untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan investasi. Menurutnya, Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan untuk pembangunan kawasan industri berskala besar.
Karena itu, pengembangan ekonomi Kota Semarang diarahkan pada sektor perdagangan dan jasa, dengan dukungan daerah penyangga yang memiliki potensi industri maupun sumber daya lainnya.
“Kota Semarang tidak bisa sendiri. Pemerintah Kota Semarang tidak bisa sendiri. Maka kami mengundang seluruh investor untuk turut serta bersama-sama mengembangkan usaha untuk kebersamaan dan kemajuan,” ujar Agustina.
Ia mengatakan, Sembiz yang telah digelar sebanyak 19 kali menjadi wadah untuk mempertemukan investor dengan beragam peluang usaha. Pemerintah Kota Semarang juga terus mengevaluasi hasil penyelenggaraan sebelumnya agar komunikasi dan kerja sama yang terbangun dapat berlanjut menjadi realisasi investasi.
Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan kawasan wisata Tinjomoyo dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.
Agustina menegaskan, pemerintah berkewajiban memastikan investasi tidak semata-mata memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara bersama-sama.(HS)
