HALO PEKALONGAN – Kemitraan Indonesia, sebuah organisasi non-pemerintah terkemuka di Indonesia, bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, memperkuat komitmen, menjaga keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, setelah masa pendampingan oleh organisasi tersebut berakhir pada November 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Gagasan Exit Strategy dan Komitmen Bersama Penyusunan Draf Gagasan Exit Strategy Tingkat Kota bersama Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim yang digelar di Hotel Nirwana, Kota Pekalongan, Jumat (23/10/2026).
Team Leader Project Management Unit (PMU) Kemitraan Indonesia, Arief Mahmudi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi capaian program sekaligus penyusunan strategi agar berbagai inisiatif yang telah berkembang di masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
Menurut Arief, penyusunan exit strategy bukan sekadar menandai berakhirnya pendampingan Kemitraan pada 12 November 2026, melainkan menjadi langkah untuk memastikan hasil program tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Adaptation Fund (AF) Project di Kota Pekalongan tidak bisa berhenti sampai di sini. Harus ada tahapan berikutnya. Hasil hari ini menjadi salah satu masukan yang akan kita rumuskan bersama, kemudian dituangkan dalam perencanaan ke depan, baik melalui Kemitraan secara langsung maupun bersama mitra-mitranya,” ungkap Arief, seperti dirilis pekalongankota.go.id.
Ia menjelaskan, workshop tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi capaian kelompok masyarakat, memetakan tantangan, serta merumuskan langkah konkret yang dapat dilanjutkan setelah pendampingan berakhir.
Hasil pembahasan selanjutnya akan dipadukan dengan masukan dari organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bahan penyusunan perencanaan bersama.
Dengan demikian, keberlanjutan program diharapkan tidak hanya bergantung pada kelompok masyarakat, tetapi juga didukung pemerintah daerah dan mitra pembangunan.
Arief menilai, keaktifan pengurus kelompok, dukungan pemerintah kelurahan, serta keberadaan kegiatan usaha yang memiliki peluang pasar menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan.
Sejumlah inisiatif masyarakat yang berpotensi dikembangkan antara lain pengolahan bunga telang menjadi minuman, pembuatan sirup mangrove, produksi sambal berbahan lele, hingga batik ekologis dengan pewarna alami.
“Ketika pengurusnya aktif, dukungan dari pemerintah kelurahannya bagus, dan ada usaha-usaha konkret yang berjalan, itu bisa menjadi faktor penting keberhasilan program. Selama dikerjakan dengan baik dan memiliki pasar, usaha tersebut berpeluang terus berkembang,” jelasnya.
DLH Lanjutkan Operasional TPST
Komitmen keberlanjutan juga ditunjukkan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terutama dalam pengoperasian fasilitas pengolahan sampah yang mendapat dukungan program.
Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menyampaikan bahwa tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang sebelumnya tidak aktif kini kembali difungsikan secara bertahap. Fasilitas tersebut, menurut dia, saat ini mampu mengolah sampah hingga sekitar tujuh ton per hari.
“Dari awal yang nonaktif, sekarang kita fungsikan sementara dengan kapasitas kecil, dan saat ini sudah bisa mencapai tujuh ton per hari. Kegiatan yang telah dibantu ini akan kita lanjutkan terus. Selama masih ada sampah, insyaallah DLH akan terus mengoperasionalkan TPST. Kalau ada kerusakan, akan kita perbaiki agar tetap berjalan,” tutur Joko.
Ia menambahkan, sampah yang diolah di fasilitas tersebut berasal dari masyarakat, termasuk sampah lingkungan dan sampah yang dikumpulkan dari sejumlah titik permukiman.
Menurut Joko, keberlanjutan pengoperasian TPST menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah sekaligus mempertahankan manfaat program bagi masyarakat.
Ia berharap penyusunan exit strategy dapat menghasilkan langkah-langkah yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Keterlibatan Pokja Perubahan Iklim, OPD, kelompok masyarakat, dan mitra pembangunan dinilai penting untuk memperkuat rasa memiliki serta tanggung jawab bersama terhadap program yang telah berjalan.
Ke depan, kolaborasi tersebut juga diharapkan berkembang melalui sinergi lintas wilayah dalam menangani persoalan lingkungan, termasuk dengan pendekatan daerah aliran sungai (DAS) yang menghubungkan kawasan hulu dan hilir.
Dengan perencanaan dan komitmen bersama, berbagai praktik baik yang telah tumbuh di Kota Pekalongan diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan tetap terjaga setelah masa pendampingan berakhir. (HS-08)
