HALO SEMARANG — Merebaknya isu beras oplosan yang juga terjadi di Kota Semarang mendapat tanggapan serius dari Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo. Menurutnya, persoalan ini akan berdampak kepada masyarakat, tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap keamanan dan rantai distribusi pangan di Kota Semarang.
Joko menegaskan, bahwa Komisi B sebagai mitra kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mendalami sejauh mana upaya pengawasan telah dilakukan, termasuk pada tingkat distributor dan gudang penyimpanan. Ia meminta agar pengawasan tidak bersifat reaktif semata, melainkan harus proaktif dan menyeluruh.
“Tidak bisa hanya menunggu laporan. Kita harus turun langsung dan memastikan distribusi beras benar-benar bebas dari praktik curang,” ujarnya, Kamis (24/7/2025).
Dalam upaya pencegahan, Joko juga mengimbau masyarakat agar lebih jeli dan teliti saat membeli beras, terutama beras dalam kemasan. Ia mengingatkan konsumen untuk memperhatikan label, berat bersih, izin edar, serta kondisi fisik beras sebelum membeli.
“Jika ada yang mencurigakan, baik dari segi kualitas maupun kemasan, lebih baik segera laporkan ke pihak pasar atau dinas terkait,” ujarnya.
Menurutnya, kesadaran konsumen sangat penting untuk menekan peredaran produk oplosan di pasar.
Joko juga menambahkan, pihaknya mendukung terhadap Wali Kota Semarang yang telah menunjukkan sikap tegas terhadap kasus ini. Ia menilai, respon cepat dari kepala daerah harus diimbangi dengan tindakan konkret dari dinas teknis di lapangan. Sebagai bentuk antisipasi, ia mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk memperluas edukasi publik terkait cara membedakan beras asli dan beras oplosan.
“Kami di dewan akan kawal hal ini agar tidak terjadi pembiaran. Ini bukan sekadar soal kualitas produk, tetapi juga soal keadilan bagi konsumen,” tegasnya.
Joko Widodo menekankan, bahwa perlindungan konsumen bukan semata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab sosial seluruh pihak. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk waspada dan berani melapor jika menemukan kejanggalan.
“Yang paling utama, masyarakat jangan sampai tertipu. Teliti sebelum membeli, karena ini menyangkut kesehatan dan kepercayaan,” pungkasnya.
Sementara, Walikota Semarang, Agustina Wilujeng belum lama ini juga menanggapi atas kejadian beras oplosan ini. Dia mengatakan, akan memperkuat pengawasan Satgas Pangan yang telah tersebar di semua lini, meski Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan banyak hal dalam upaya untuk memantau terkait keamanan pangan di Kota Semarang.
“Kalau masih ada yang banyak ketangkep karena ngoplos beras sebenarnya njelehi ya. Kami segera memperbaiki kinerja, kami merasa upaya itu belum cukup dengan adanya kejadian ini,” ujarnya.
Sehingga nantinya bisa lebih baik menjaga keamanan pangan, dengan memperluas akses, memperpendek alur distribusi dan menyediakan pangan yang berkualitas.
“Nah kalau beras dioplos kan beras premium isinya tidak, beras yang sudah afkir dioplos dengan beras biasa kan nilai gizinya jadi jauh berkurang,” ungkapnya.
Pihaknya akan melibatkan Srikandi-srikandi pangan mulai dari ibu- ibu PKK, dari tingkat RT untuk membantu tugas Satgas pangan. Nantinya, peran mereka lebih optimal dalam mengoperasi pasar, mencegah peredaran oplosan.
“Kalau ditemukan, mereka bisa memberikan peringatan, skala kecil untuk ditegur, namun kalau sudah skala besar ini tentu ada konsekuensi hukum karena melanggar aturan,” terang Agustina sapaan akrab Walikota Semarang. (HS-06)
