HALO PURWOREJO – Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP) dengan didukung Disability Rights Fund (DRF), menginisiasi pertemuan berupa forum diskusi, yang menghadirkan kaum difabel, baik dari internal IDP maupun di luar IDP.
Diskusi dalam forum “Musrenbang Tematik Difabel” ini, dilaksanakan di meeting room Hotel Suronegaran Purworejo, Sabtu (19/8/2023).
Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfostasandi Kabupaten Purworejo, Neira Anjar Pujisusilo.
Hadir pula perwakilan perangkat desa, yang di daerahnya terdapat warga difabel, pengurus dan anggota IDP, perwakilan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dari 4 desa, serta pemerhati disabilitas Pramono Murdoko.
Menurut Ketua IDP, Harnoto, latar belakang kegiatan ini adalah sebelum pelaksanaan musrenbang baik tingkat desa, kecamatan maupun kelurahan, diharapkan keterlibatan difabel dapat maksmal dengan membawa aspirasi yang sudah didiskusikan pada forum hari ini.
“Kegiatan ini adalah ajang bagi semua kaum difabel di Kabupaten Purworejo, bukan hanya IDP saja, dan hasil diskusi ini akan kita bawa ke musrenbang di masing-masing desa, sesuai kebutuhan masing-masing,” imbuh Harnoto, seperti dirilis purworejokab.go.id.
Bertindak selaku moderator dan fasilitator diskusi, Pramono Murdoko seorang pemerhati disabilitas dari Yogyakarta, yang merupakan putra kelahiran Purworejo.
Pramono menyampaikan bahwa kegiatan musrenbang tematik tersebut, adalah untuk menjaring aspirasi disabilitas.
Menurut Pramono, dalam forum digelar diskusi oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas para penyandang disabilitas dan perangkat desa.
Perwakilan perangkat desa yang hadir, juga menyampaikan gambaran kemampuan pendanaan dari dana desa untuk tematik disabilitas.
‘’Nanti output setiap kelompok ini kita rangkum, lalu didiskusikan bersama, termasuk dari perangkat desa,” kata dia.
Dia juga mengatakan, penyelenggara juga memilah-milah aspirasi yang sekiranya mampu diselesaikan oleh pemerintah desa.
“Akan dipertemukan dengan penjelasan perangkat desa dan yang sesuai porsi yang lebih besar seperti kecamatan, kabupaten akan dibawa organisasi IDP atau perwakilan disabilitas saat mengikuti musrenbang tingkat kecamatan maupun kabupaten,” jelas Pramono. (HS-08)
