HALO SEMARANG – Gempa bumi Cianjur dengan magnitudo 5,6 dan kedalaman lebih kurang hanya 10 kilometer yang berpusat di Cugenang, 21 November 2022 silam telah meninggalkan duka nestapa bagi warga.
Sesuai data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa yang merenggut nyawa lebih daro 300 warga itu, memang sangat dahsyat. Sekitar 55 ribu bangunan rusak, termasuk infrastruktur, bangunan milik Pemerintah, rumah-rumah warga, dan banyak fasilitas umum.
Pemerintah pun menyalurkan ribuan paket bantuan. Sebanyak 8.316 paket dana bantuan untuk perbaikan/pembangunan rumah korban gempa Cianjur mulai dibagikan. Selain itu masih ada 16.745 paket lainnya yang sedang diurus ke Kementerian Keuangan.
Tak ingin warganya terlalu lama larut dalam kesedihan, Presiden RI Joko Widodo pun memerintahkan agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi segera dimulai. Aba-aba itu diberikan Presiden Jokowi saat meninjau reruntuhan SDN Sukamaju 1 Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, pada Kamis (8/12/2022) silam.
Dalam waktu kurang dari tiga minggu, pascagempa pada 21 November, Presiden Jokowi telah tiga kali meninjau wilayah terdampak di Cianjur.
‘’Saya tadi sudah perintahkan pada Menteri PUPR, untuk sekolah dasar ini harus selesai dalam tiga bulan, karena anak-anak harus belajar,” ujar Presiden Jokowi, seperti dirilis Indonesia.go.id.
Kepala negara pun berpesan agar Kecamatan Cugenang, kawasan paling parah terdampak gempa, mendapat perhatian lebih.
‘’Yang rusak berat memang di sini karena pusatnya gempa ada di sini. Kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan memang yang paling parah di Cugenang,” kata menambahkan.
Presiden Jokowi menjelaskan pula, saat ini pemerintah akan fokus pada aksi pembangunan kembali rumah dan fasilitas-fasilitas umum yang rusak. Bagi rumah dan fasilitas umum yang berada di zona merah, pemerintah akan merelokasikannya ke tempat yang lebih aman.
Menjelang sebulan pascagempa, kawasan terdampak di Cianjur masih ramai didatangi petugas dari berbagai instansi.
Aparat BNPB bekerja sama dengan sejumlah instansi terus melayani warga yang kehilangan rumahnya.
Sebagian warga lainnya tak berani kembali ke rumah karena bangunannya retak-retak. Sedangkan sebagian lain mengungsi ke sanak keluarganya di luar area terdampak gempa.
Prajurit Yon Zipur
Di antara lalu lalang aparat BNPB dan instansi lainnya, tampak prajurit-prajurit muda dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 9 Kostrad, yang terus bekerja, khususnya di Kecamatan Cugenang.
Sebagian mereka telah datang sejak hari pertama gempa dan dikerahkan dalam tim SAR untuk pencarian dan evakuasi korban.
Penugasan bagi Yonzipur 9 Lang Lang Bhuwana, yang bermarkas di Bandung itu, kemudian berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mereka membangun tenda-tenda pengungsian dengan banner Kostrad di berbagai tempat. Mereka sedang melaksanakan misi kemanusiaan.
Para prajurit Kostrad itu juga membangun rumah-rumah darurat bagi warga, membangun sarana mandi, cuci, kakus (MCK), memberikan layanan kesehatan. Dengan kendaraan berat, mereka turut terjun membersihkan puing-puing bangunan. Batalyon ini juga menyediakan makanan gratis untuk pengungsi.
“Seluruh prajurit Yonzipur 9/Lang Lang Bhuwana yang dikerahkan ke Cianjur akan siap membantu warga dengan maksimal dan cepat. Koordinasi segera dilaksanakan untuk menentukan titik paling parah dan menjadi prioritas, untuk segera dilaksanakan perbantuan berikutnya,’’ demikian siaran pers yang dirilis oleh Divisi I Kostrad di Cilodong, Bogor.
Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) pada Senin (12/12/2022).
Rapat ini antara lain terkait perubahan besaran nilai bantuan stimulan pemerintah untuk perbaikan rumah rusak berat, sedang, dan ringan terdampak gempa bumi di Cianjur.
RTM ini bermaksud mendorong percepatan implementasi bantuan perbaikan rumah penduduk, dengan merevisi SK Kepala BNPB nomor 85 tahun 2022 tentang Bantuan Dana Siap Pakai untuk Penanggulangan Gempa Bumi Cianjur Jawa Barat. Hadir pada rapat itu antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Suharyanto, dan Bupati Cianjur Herman Suherman.
Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan, terdapat beberapa perubahan besaran nilai bantuan stimulan yang diberikan pemerintah untuk perbaikan rumah terdampak bencana gempa bumi di lokasi Cianjur.
Perubahan nilainya itu adalah untuk yang rusak berat itu dari Rp 50 juta diubah menjadi Rp 60 juta, yang rusak sedang dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta, sedangkan yang rusak ringan dari Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta.
Menurut catatan BNPB, per 12 Desember 2022, jumlah rumah rusak 56.480 rumah yang terdiri atas 13.633 rusak berat, 16.059 rusak sedang, dan 26.856 rusak ringan. Pada tahap pertama, untuk pembangunan dan perbaikan rumah itu sudah tersalurkan dana pada 8.316 unit.
Sedangkan di tahap kedua, ada 16.745 paket bantuan rumah terdampak yang sudah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Percepatan akan dilakukan untuk tahap kedua dan seterusnya.
Menko Muhadjir juga mengatakan, pada saat ini sedang dilakukan pembersihan dari puing-puing gempa dan masyarakat. Berbagai instansi pemerintahan dikerahkan, utamanya dari TNI dan Polri. Masyarakat yang terdampak gempa sudah membangun kembali rumahnya.
Menko Muhadjir juga menyatakan perlunya mengingatkan bahwa terdapat sembilan desa yang akan direlokasi.
Lokasinya berada di atas patahan sesar aktif Cugenang. Untuk relokasi itu diperlukan kerja sama semua pihak dalam memberikan afirmasi bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
‘’Tadi juga sudah ada komitmen dari pemkab dan pemprov untuk ikut memberikan stimulan terutama bagi rumah-rumah yang akan diperbaiki oleh masyarakat sendiri ataupun melalui pihak ketiga. Termasuk mitigasi dampak sosial kepada masyarakat akibat relokasi,” tutur Menko Muhadjir.
Dalam kesempatan RTM itu, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menyebutkan, semua infrastruktur yang ada di daerah patahan perlu direlokasi, sehingga nantinya lahan tersebut bisa dijadikan sebagai area hijau pertanian atau perkebunan. Ia ingin memastikan, lahan yang dijadikan tempat relokasi harus bersih.
“Lahan untuk relokasi, kami harus pastikan clear and clean. Artinya, bukan berada di daerah yang rawan bencana, secara tata ruang lahan itu bisa dijadikan sebagai zona yang dapat dimanfaatkan untuk perumahan dan pemukiman, dan secara administratif pemerintah daerah juga memastikan lahan tersebut terbebas dari kepentingan pribadi orang per orang,” kata Iwan Suprijanto. (HS-08)
