HALO KLATEN – Ratusan ternak yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Klaten, berstatus suspek penyakit mulut dan kuku (PMK). Pemkab Klaten telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah wabah ini meluas.
Penjelasan itu disampaikan Wakil Bupati Klaten, Yoga Hardaya, ketika menerima kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka mengetahui kondisi terkini pasokan sapi dan daging. Selain itu juga pengendalian pencemaran air akibat limbah industri pengolahan mie soun.
Hadir pula Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, DLHK Jawa Tengah, Dispertan Jawa Tengah, Wakil Bupati Klaten, Kepala OPD Klaten terkait dan tamu undangan lain.
“Hingga hari ini suspek PMK di Klaten ada 664 ekor, yang tersebar di 13 kecamatan. Dinas terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dan mencegah meluasnya wabah ini.” jelas Yoga Hardaya, seperti dirilis klatenkab.go.id.
Yoga juga mengatakan wabah PMK telah menimbulkan keresahan di masyarakat, terlebih menjelang Hari Raya Iduladha. Pemerintah Kabupaten Klaten pun, melalui DKPP telah melakukan berbagai upaya, guna menangani dan mencegah meluasnya sebaran PMK. Diharapkan masalah tersebut dapat segera tertangani.
Sementara itu terkait limbah industri pengolahan mie soun di Desa Daleman, Yoga Hardaya mengatakan pada 2015, Pemkab Klaten telah bekerja sama dengan Denmark, untuk membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun pada beberapa tahun terakhir, pekerjaan pembangunan tersebut mangkrak.
“Tahun 2015 sebenarnya sudah kerja sama dengan pihak Denmark, untuk pembangunan IPAL di Daleman, Tulung, namun mangkrak. Saya mohon dengan hormat, Komisi IV DPR RI dapat membantu mengkomunikasikan dengan kementerian atau pihak terkait, agar pembangunan ipal dapat segera dilanjutkan. Selain itu, di sana pencemaran air akibat limbah mie soun juga berpengaruh dengan keadaan sumur yang sudah tidak bisa digunakan lagi untuk kegiatan sehari-hari.” imbuhnya
Wakil Ketua Komisi IV, Anggia Erma Rini dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa fokus kunjungan yang dilakukan oleh Komisi IV tersebut adalah membahas terkait perkembangan PMK dan pencemaran air akibat pengolahan mie soun di Desa Daleman, Tulung.
“Konsen kita pada kunjungan ini ada PMK karena penyakit ini sangat mudah menular. Di sini kita juga perlu tahu sejauh mana perkembangan PMK di Klaten. Selain itu, nanti kita juga akan kulik pencemaran air, akibat pengelolaan mie soun dan pembangunan IPAL di sana,” ungkap Anggia
Selanjutnya, Anggia menambahkan bahwa dalam waktu dekat vaksin untuk ternak yang terkena PMK akan mulai didistribusikan.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah daerah bersiap guna melakukan langkah percepatan vaksinasi. Dirinya mengatakan sebelum vaksin didistribusikan, pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat melalukan langkah-langkah pencegahan agar penyebaran PMK dapat ditekan.
“Vaksinnya nanti ada dan dalam waktu dekat mulai didistribusikan. Vaksin ini nanti prioritas diberikan kepada ternak yang terpapar PMK dulu. Sebelum ada vaksin, dinas terkait atau pemerintah bisa melakukan langkah pencegahan atau penanganan terlebih dulu untuk menekan kasus PMK,” kata dia.
Sementara itu terkait pembangunan IPAL pabrik soun di Desa Daleman, Anggia Erma Rini mengatakan pihaknya akan membantu Pemdes Dalemen dan Pemkab Klaten, untuk melacak serta menindaklanjuti ke kementerian atau pihak terkait.
Dengan demikian pembangunan bisa segera diselesaikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dia juga meminta Pemerintah Desa Daleman, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, tentang pengelolaan limbah pembuatan soun.
“Nanti kami Komisi IV akan bantu melacak dan menindaklanjuti ke kementerian atau pihak lain tentang lanjutan pembangunan IPAL ini. Saya minta pemerintah desa juga bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakatnya akan pengelolaan limbah industri soun ini.” jelas Anggia. (HS-08)
