HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menilai pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun bantuan subsidi lainnya tidak bisa mengatasi persoalan untuk jangka panjang dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sehingga dewan meminta Pemerintah Kota Semarang menyiapkan penanganan lain di samping pemberian bantuan langsung tunai agar bisa meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga BBM.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim menilai, sistem pemberian BLT memang bagus namun upaya itu bukan menjadi upaya jangka panjang pengendalian inflasi. Sehingga perlu ada upaya lain yang membuat masyarakat tidak ketergantungan terhadap bantuan tunai.
“Sistem BLT bagus, tapi sampai kapan? Apakah mendidik? Ini perlu dievaluasi karena BLT diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau itu berhenti bagaimana? Penting sekali untuk ada upaya lain,” papar Mualim, saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang di salah satu stasiun televisi lokal, Rabu (21/9/2022).
Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang perlu mendorong masyarakatnya produktif, misalnya melalui home industri agar bisa mendongkrak perekonomian. Sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau bantuan membuat masyarakat menjadi ketergantungan karena dikasih bantuan terus, saat bantuan berhenti, nantinya justru tidak bisa makan. Sedangkan kalau menciptakan lapangan pekerjaan kan bisa membantu perekonomian keluarga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mualim memaparkan, Pemerintah Kota Semarang juga harus dapat menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap stabil di tengah naiknya harga BBM, misalnya dengan melakukan operasi pasar. Komunikasi antarinstasi antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, dan UMKM harus terus dilakukan untuk menekan laju inflasi yang makin tinggi.
Di samping itu, Mualim menambahkan, perlu ada inovasi lagi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Satu di antaranya pemerintah membuat imbauan untuk naik transportasi umum seperti yang sudah pernah berjalan beberapa waktu lalu. Meski saat itu belum 100 persen berjalan, dia menganggap, program ini cukup mengurangi konsumsi bahan bakar.
“Kalau bisa ini dihidupkan lagi. Ini penting karena kita bisa melihat kondisi lengang walaupun tidak 100 persen. Paling tidak bisa mengurangi bahan bakar yang diperlukan,” ujarnya.
Sementara, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Firmansyah menilai, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan inflasi sudah cukup bagus antara lain dengan BLT, bantuan sosial (bansos), dan subsidi upah. Ditambah, di Kota Semarang APBD juga disisihkan untuk pemberian bantuan dalam rangka menekan inflasi.
“Kebijakan itu jangka pendek. Jangka menengah dan panjang perlu dipikirkan. Misalnya, beralih ke listrik. Teknologi didorong untuk lebih baik,” jelasnya
Selain itu, Firmansyah menambahkan, upaya jangka menengah harus merambah masalah produktifitas, kualitas pekerjaan masyarakat, dan lain-lain.
Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang, Nana Storada mengatakan, telah membentuk tim pengendali inflasi daerah yang diketuai oleh Sekda Kota Semarang. Tim ini akan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat hingga daerah dalam rangka pengendalian inflasi.
“Pusat ke daerah telah menerjunkan BLT lewat kantor pos diserahkan ke masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kota Semarang juga menggelontorkan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat melalui dana transfer umum terdiri dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil.
“Kami akan menggelontorkan lagi bantuan dari PNS Kota Semarang. Kami berikan kepada nelayan untuk menutup subsidi BBM. Kemudian, ada sidak, operasi pasar, dan bantuan lainnya,” pungkasnya. (HS-06)
