HALO SEMARANG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Komjen Pol Boy Rafli Amar, mengapresiasi tingginya semangat pemerintah daerah, untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, lewat aksi-aksi relevan.
“Dapat kita lihat bersama, bahwa pada tahun kedua pelaksanaan RAN PE, hal yang paling menonjol adalah tingginya semangat Pemerintah Daerah, untuk mengimplementasikan RAN PE lewat aksi-aksi yang relevan, sesuai kepentingan, kekhasan dan potensinya,” kata Boy Rafli, dalam Rapat Koordinasi Kedua Sekretariat Bersama RAN PE di Ritz Carlton Hotel, (2/12/2022).
Dirinya juga berharap, agar semangat kolaborasi terus dipelihara hingga ke tingkat akar rumput, demi memperkuat pelaksanaan RAN PE, dan menghasilkan manfaat dengan cakupan yang lebih luas.
“Kita perlu meningkatkan inisiasi dan kolaborasi yang baik tersebut, sehingga daerah-daerah lain dapat pula melakukan langkah yang sama sehingga dapat memperkuat pelaksanaan RAN PE hingga ke tingkat akar rumput serta dampaknya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas,” kata dia, seperti dirilis bnpt.go.id.
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Nisan Setiadi, selaku Ketua Pokja Pilar I Sekber RAN PE, memaparkan tentang capaian kegiatan tahun 2022.
Dalam paparannya, dia mengatakan telah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, untuk mengumpulkan data, dalam Survei Nasional Potensi Radikalisme, yang dilakukan BNPT bersama TNI dan Polri di daerah.
Selain itu dilaksanakan pula Riset Survei Indeks Risiko Terorisme, melalui Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) yang dilakukan BNPT di 227 kabupaten atau kota, di 34 provinsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, sekaligus Ketua Pokja Pilar III Sekber RAN PE, Rina Soemarno, juga menjelaskan jika kepentingan masyarakat di tingkat nasional turut menjadi fokus aksi nya.
“Guna menguatkan kemitraan di tingkat nasional, kami telah menyelenggarakan pertemuan membahas pembentukan Forum Kemitraan Nasional (FKN) antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat,” ujar Rina.
Sebagai informasi, sejumlah daerah telah memiliki regulasi atau kebijakan implementasi rencana aksi di daerah. Beberapa di antaranya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Kota Surakarta. (HS-08)
