HALO SEMARANG – Jawa Tengah kembali mencatatkan diri sebagai provinsi dengan perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tercepat di Indonesia. Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 6.271 koperasi telah beroperasi atau mencapai 73 persen dari target pembentukan di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, sebanyak 2.769 unit di antaranya bahkan telah memiliki gedung permanen, menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah gedung dan koperasi operasional tertinggi secara nasional.
Capaian itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi usai mengikuti Peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Ahmad Luthfi mengikuti kegiatan secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
“Gedung KDKMP yang sudah terbangun di Jawa Tengah ada 2.679 bangunan. Ini akan terus bertambah. Kalau yang sudah operasional ada 6.271 koperasi,” kata Luthfi.
Dari total 1.061 koperasi yang diresmikan Presiden Prabowo, sebanyak 531 unit berada di Jawa Tengah, sedangkan 530 lainnya tersebar di Jawa Timur.
Ratusan gedung koperasi di Jawa Tengah tersebut dibangun melalui percepatan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kodam IV/Diponegoro. Rinciannya meliputi wilayah Korem 071/Wijayakusuma sebanyak 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, dan Korem 074/Warastratama sebanyak 332 titik.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung koperasi terbanyak, yakni mencapai 186 gedung. Posisi berikutnya ditempati Boyolali dengan 180 gedung dan Klaten sebanyak 174 gedung.
Meski pembangunan fisik belum seluruhnya rampung, Ahmad Luthfi menyebut sebagian besar koperasi sudah mulai bergerak dan melayani masyarakat desa.
“Ada yang baru punya satu gerai, ada yang dua sampai tiga gerai, tapi sudah operasional,” ujarnya.
Ia meminta Dinas Koperasi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus memperkuat kolaborasi dengan Kodam IV/Diponegoro guna mempercepat penyelesaian pembangunan gedung koperasi yang masih berjalan.
Menurut Luthfi, keberadaan KDKMP tidak sekadar menjadi pusat ekonomi desa, tetapi juga harus mampu menjadi wadah pengembangan potensi lokal.
“Koperasi ini berbasis desa. Maka kearifan lokal dan potensi desa harus menjadi produk unggulan koperasi,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP sebagai tonggak sejarah baru bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Menurut Prabowo, koperasi yang diresmikan kali ini tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi sudah dilengkapi sarana operasional yang lengkap mulai dari gedung, gudang, sistem distribusi, hingga kendaraan angkut.
“Gedungnya ada, gudangnya ada, sistemnya ada, barangnya ada, petugas ada, unsur-unsur logistik ada, serta truk, pikap, dan kendaraan roda tiga ada,” ujar Prabowo.
Ia menilai capaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah mampu menghadirkan program besar jika dijalankan dengan tekad kuat, strategi yang tepat, dan kerja sama yang solid.
Prabowo berharap keberadaan KDKMP mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi desa sekaligus memperkuat UMKM di berbagai daerah.
“Mari kita maju dengan rasa percaya diri. Koperasi ini akan jadi milik kita bersama, kekuatan kita bersama membangun Indonesia. Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat,” tandasnya.(HS)


