MESKI berlangsung secara daring, ruang diskusi yang dilaksanakan The Lead Institute Universitas Paramadina tak hanya dipenuhi percakapan akademik. Ada kegelisahan yang mengendap di antara para pembicara: bagaimana nasib ilmu filsafat, agama, dan humaniora di tengah arus besar industrialisasi pendidikan?
Di saat pemerintah mulai menggulirkan wacana penghapusan sejumlah program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri, sejumlah akademisi justru mengingatkan bahaya ketika pendidikan tinggi direduksi sekadar menjadi pabrik tenaga kerja.
“Kita patut mempertanyakan ketika pendidikan hanya dipahami sebatas memenuhi kebutuhan industri,” ujar Ketua The Lead Institute Universitas Paramadina, Dr. phil. Suratno Muchoeri, Rabu malam (13/5/2026).
Pernyataan itu menjadi pembuka diskusi bertajuk “Inklusi Sosial di Indonesia: Rekognisi Sosial Axel Honneth vs Teologi Inklusif Cak Nur”, bagian dari serial kajian “Madzhab Frankfurt vs Madzhab Paramadina” yang digelar The Lead Institute Universitas Paramadina bersama MaHa Indonesia, Pray Foundation, dan Pratita Foundation.
Bagi Suratno, kampus tidak boleh kehilangan ruh kemanusiaannya. Perguruan tinggi, menurut dia, bukan sekadar tempat mencetak pekerja yang siap masuk industri, melainkan ruang untuk merawat nalar kritis, etika, dan keberpihakan sosial.
Di tengah laju pembangunan yang semakin cepat, ia menilai justru kajian filsafat dan agama dibutuhkan agar ilmu pengetahuan tetap memiliki orientasi moral.
“Apakah semua prodi di perguruan tinggi harus relevan dengan dunia industri?” tanyanya.
Pertanyaan itu menggantung cukup lama di ruangan. Sebab di baliknya tersimpan persoalan besar: siapa yang akan menjaga nilai-nilai kemanusiaan ketika semua hal diukur dengan efisiensi ekonomi?
Suratno menilai, kajian filsafat dan agama harus hadir di tengah realitas sosial, bukan hidup di ruang hampa akademik. Karena itu, tema inklusi sosial dipilih sebagai titik temu antara Teori Kritis Madzhab Frankfurt dengan pemikiran Nurcholish Madjid atau Cak Nur.
“Inklusi sosial yang mencakup kepastian bagi kelompok rentan untuk mendapatkan akses, kesempatan, dan perlakuan secara setara adalah amanat sila kelima Pancasila,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini. Menurutnya, ilmu pengetahuan semestinya berdiri di pihak masyarakat yang lemah dan tersisih oleh pembangunan.
“Di mana antara penguasa dengan rakyat ada ketidakseimbangan. Karena itu harus dibantu rakyat untuk mengkritisi penguasa yang cenderung korup,” ujar Didik.
Bagi Didik, pemikiran Cak Nur tidak hanya bicara soal agama, tetapi juga tentang bagaimana Islam menjadi kekuatan moral yang membumi di tengah masyarakat modern.
Ia menyebut gagasan Cak Nur memiliki kedekatan dengan semangat Teori Kritis Madzhab Frankfurt yang sama-sama menolak pengetahuan yang netral dan pasif terhadap ketidakadilan.
“Cak Nur membangun paradigma bahwa Islam harus jadi kekuatan moral, etika, dan peradaban yang turun ke masyarakat,” tuturnya.
Dalam pandangan Didik, keislaman dan keindonesiaan tidak seharusnya dipertentangkan. Justru keduanya menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang inklusif.
“Orang Indonesia harus nasionalis serta tidak boleh orang nasionalis meninggalkan Islam,” imbuhnya.
Diskusi malam itu kemudian bergerak lebih jauh. Tidak hanya membahas filsafat dan agama, tetapi juga kegelisahan terhadap dampak industrialisasi yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Filsuf Universitas Pelita Harapan, Dr. phil. Fitzgerald Kennedy Sitorus, menilai pendidikan filsafat tetap relevan justru ketika dunia modern menghadapi berbagai krisis baru.
Mulai dari alienasi manusia, ketimpangan sosial, hingga kerusakan ekologis.
“Kita di tengah kemajuan dunia industrial tentu ada banyak masalah yang ditimbulkan,” ujarnya.
Kennedy mengingatkan bahwa keadilan sosial bukan sekadar soal distribusi ekonomi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia dan pengakuan sosial bagi setiap individu.
“Itu persis yang diusung Madzhab Frankfurt, dan saya pikir gagasan serupa juga ada pada pemikiran Cak Nur,” katanya.
Ia pun mempertanyakan pendekatan yang hanya mengukur relevansi pendidikan dari kebutuhan industri semata.
“Kalau kita hanya memberi perhatian untuk jurusan yang relevan dengan dunia industri, tentu jadi pertanyaan juga, jurusan yang relevan dengan dunia industri itu yang seperti apa?” ujarnya.
Pertanyaan itu terasa semakin relevan di tengah perubahan zaman yang serba cepat. Ketika kecerdasan buatan, otomatisasi, dan industri digital terus berkembang, justru kemampuan berpikir kritis, memahami manusia, dan menjaga etika menjadi kebutuhan yang semakin penting.
Malam di Paramadina itu seolah menjadi pengingat bahwa kampus bukan hanya ruang mencetak pekerja, tetapi juga tempat merawat nurani bangsa.
Sebab tanpa filsafat, agama, dan ilmu-ilmu humaniora, pembangunan mungkin akan melaju cepat, tetapi belum tentu tahu ke mana arah kemanusiaan harus dibawa.(HS)
