DI negeri ini, kata “antikorupsi” sering dipakai dengan penuh percaya diri. Ia muncul di baliho, iklan layanan masyarakat, spanduk acara, sampai pidato resmi para pejabat yang dibacakan dengan intonasi mantap. Kalimatnya rapi, wajahnya serius, tangannya mengepal. Seolah-olah korupsi sudah hampir pensiun dan tinggal menunggu surat pemberhentian kerja.
Masalahnya, beberapa hari atau bulan kemudian, berita lain menyusul. Judulnya juga tak kalah tegas, hanya arahnya berlawanan: pejabat daerah ditangkap KPK.
Terbaru, publik dikejutkan oleh penangkapan sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi, yang kini masih menjalani proses hukum dan pembuktian lebih lanjut. Status hukum memang belum vonis, tapi peristiwanya cukup untuk membuat arsip iklan antikorupsi terasa agak memalukan.
Di titik ini, masyarakat mulai paham satu hal penting: teriak antikorupsi tidak selalu sejalan dengan kebiasaan di belakang meja. Ada pejabat yang siang hari mengajak rakyat jujur, malam harinya sibuk menghitung “biaya terima kasih”.
Ini bukan hipotesis rumit. Ini pola yang berulang, lengkap dengan wajah berbeda dan modus yang nyaris seragam.
Korupsi di daerah punya ciri khas. Skemanya sederhana, bahasanya halus, dan pembenarannya terdengar masuk akal di telinga pelaku. Proyek dianggap rezeki, anggaran disebut peluang, dan jabatan dipahami sebagai masa panen. Dalam logika semacam itu, baliho antikorupsi hanyalah properti, semacam latar foto agar tampak bermoral.
Yang lucu, para pejabat ini jarang terlihat ragu. Mereka bicara antikorupsi dengan penuh keyakinan, seolah tidak ada konflik batin. Padahal, di banyak kasus, korupsi justru berlangsung saat kamera mati dan wartawan pulang. Transparansi berhenti di depan podium. Setelah itu, urusan menjadi internal dan tak perlu diketahui publik.
Fenomena ini membuat korupsi terasa seperti budaya. Ia diwariskan lewat bisikan, dipelajari lewat contoh, dan dilanggengkan lewat kalimat, “dari dulu juga begitu.”
Ketika satu kepala daerah ditangkap, yang lain menggeleng prihatin sambil memastikan jalurnya sendiri tetap aman. Bukan berhenti, hanya lebih hati-hati.
Tak sedikit pula pejabat daerah lain yang mengumpat atas penangkapan pejabat lainnya. Tapi di balik umpatan, mereka juga berperilaku korup. Namun aib mereka belum ketahuan saja.
Penangkapan demi penangkapan oleh KPK seharusnya cukup untuk membuat jera. Nyatanya, daftar tersangka terus bertambah. Dari bupati, wali kota, sampai pejabat teknis. Dari urusan proyek jalan, pengadaan barang, hingga izin. Modusnya bisa ditebak, bahkan oleh warga yang hanya membaca berita sambil minum kopi pagi.
Di sisi lain, iklan layanan masyarakat antikorupsi terus diproduksi. Visualnya makin kreatif, pesannya makin keras. Ada anak kecil yang dinarasikan masa depannya terancam. Ada musik sendu. Ada slogan heroik. Semua tampak serius, kecuali praktik di lapangan yang justru santai.
Ironinya, publik sudah hafal ritmenya. Saat pejabat berpidato antikorupsi, masyarakat mendengar sambil tersenyum tipis. Bukan karena setuju, tapi karena sudah tahu kemungkinan kelanjutannya. Antikorupsi telah berubah dari nilai menjadi jargon. Dari komitmen menjadi dekorasi.
Transisi dari pidato ke borgol memang tidak selalu cepat, tapi arahnya sering konsisten. Hari ini bicara integritas, besok diperiksa, lusa ditahan.
Seolah ada kurikulum tersembunyi dalam politik lokal: tahap satu, kampanye bersih; tahap dua, kelola anggaran; tahap tiga, klarifikasi ke penyidik. Seolah karier tertinggi politikus adalah jeruji besi karena tersangkut kasus korupsi.
Negara serius memberantas korupsi, tapi sebagian pejabatnya justru serius mencari celah. Penegakan hukum bekerja, namun budaya rakus tetap hidup. Setiap OTT menjadi pengingat bahwa korupsi bukan soal kurang slogan, melainkan terlalu banyak pembiaran.
Publik pun ikut beradaptasi. Alih-alih terkejut, masyarakat kini lebih sering berkata, “Oh, yang itu ya?” Reaksi berubah datar, meme menyebar, lalu topik berganti. Korupsi menjadi berita rutin, hampir setara dengan laporan cuaca.
Rakyat diminta jujur membayar pajak, taat aturan, dan sabar menunggu pelayanan. Sementara sebagian pejabat justru sibuk mencari jalan pintas. Ketimpangan moral ini sulit ditutupi, sekeras apa pun slogan dipasang.
Tulisan ini bukan ajakan untuk berhenti bicara antikorupsi. Justru sebaliknya. Bicara antikorupsi seharusnya mahal dan berisiko. Jika berani teriak, berani pula hidup sesuai teriakan itu. Jangan jadikan antikorupsi sebagai kostum kampanye yang dilepas setelah menang.
Karena pada akhirnya, korupsi bukan soal kecerdikan hukum, tapi soal niat. Dan niat jahat selalu punya kebiasaan buruk: cepat terbaca.
Cepat atau lambat, kamera yang tadinya memotret iklan layanan masyarakat akan berganti memotret borgol di tangan. Saat itu tiba, semua slogan akan terdengar lucu, dan sayangnya, bukan lucu yang membebaskan, melainkan lucu yang memalukan.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
