ADA satu pelajaran berharga dari serial SpongeBob SquarePants. Di Bikini Bottom, rumor bisa berenang lebih cepat daripada ubur-ubur. Sekali ada kabar bahwa Krabby Patty berubah resep, seluruh kota langsung gaduh. Belum tentu benar, tetapi semua warga sudah punya analisis sepanjang dua halaman.
Di Kota Semarang belakangan terasa sedikit mengingatkan pada kota fiksi di bawah laut itu.
Bukan karena ada nanas raksasa di pinggir jalan atau gurita yang bekerja sebagai kasir. Melainkan karena ruang publik dipenuhi bisik-bisik yang terus berenang dari satu grup WhatsApp ke media sosial, lalu singgah ke warung kopi, sebelum akhirnya menjadi bahan diskusi yang terdengar lebih meyakinkan daripada siaran pers resmi.
Rumornya macam-macam.
Ada yang bercerita soal beberapa dinas dan pejabat yang sedang “kurang akur”. Ada kisah mengenai tim yang konon lebih sibuk mengatur pekerjaan APBD dibanding tugas mereka yang terpampang di surat keputusan. Ada pula cerita bahwa fungsi pengawasan di legislatif sedang kehilangan tenaga, sehingga suara kritik lebih ramai berasal dari akun media sosial.
Semuanya masih berupa kabar yang beredar.
Namun dalam dunia politik, rumor memiliki satu kelebihan dibanding surat keputusan.
Ia jauh lebih cepat sampai.
Kalau di Bikini Bottom, tokoh yang paling cocok menggambarkan suasana itu tentu Plankton.
Pemilik Chum Bucket tersebut memang gagal terus mencuri resep Krabby Patty. Namun satu hal yang pantas diacungi jempol, ia selalu punya rencana baru. Gagal hari ini, besok ganti skenario. Ketahuan pagi, sore sudah memakai strategi lain.
Entah mengapa pola itu terasa akrab di lingkaran kekuasaan di Kota Semarang.
Ketika kritik mulai ramai, yang berubah sering kali bukan kebiasaannya.
Yang berubah justru cara bermainnya.
Hari ini pemainnya A.
Besok pemainnya B.
Lusa muncul pemain C yang sebelumnya tidak pernah terlihat.
Panggung berganti, aktor bergeser, tetapi naskahnya masih terdengar familiar.
Publik pun mulai bertanya-tanya.
Apakah memang sedang terjadi pembenahan?
Atau sekadar ganti aktor?
Dalam birokrasi, mengganti orang memang jauh lebih mudah daripada mengganti budaya kerja.
Mengganti slogan juga lebih murah daripada memperbaiki tata kelola.
Maka jangan heran apabila setiap kali kritik datang, lahirlah kalimat-kalimat baru yang terdengar gagah.
Ada jargon pelayanan.
Ada slogan integritas.
Ada narasi kolaborasi.
Ada semangat percepatan.
Kalimat-kalimat itu begitu indah hingga rasanya layak dicetak menjadi kalender.
Sayangnya, media sosial memiliki kebiasaan unik. Gemar membandingkan slogan dengan kenyataan.
Begitu ada proyek yang dianggap janggal, warganet mulai bekerja.
Mereka menghubungkan satu unggahan dengan unggahan lain.
Mengumpulkan foto.
Mengarsipkan video.
Menyusun kronologi dan narasi.
Kadang hasilnya rapi.
Kadang juga kelewat kreatif.
Lalu lahirlah sesuatu yang belakangan terasa lebih aktif dibanding forum resmi.
Namanya parlemen media sosial.
Sidangnya berlangsung dua puluh empat jam.
Anggotanya ribuan.
Pimpinan rapat berganti setiap lima menit.
Palu sidang diganti tombol “unggah”.
Interupsinya berupa komentar sepanjang empat puluh tujuh baris.
Setiap orang bahkan bisa menjadi ketua panitia khusus.
Ada yang membawa data.
Ada yang membawa dugaan.
Ada pula yang hanya membawa semangat.
Di sinilah ironi mulai muncul.
Ketika ruang komunikasi resmi kurang memberi jawaban yang memuaskan, ruang digital segera mengisi kekosongan.
Padahal ruang digital bukan pengadilan.
Ia juga bukan kantor auditor. Bahkan tak dibiayai APBD.
Namun ia memiliki satu kekuatan besar.
Kecepatan.
Sekali isu muncul, ia berkembang lebih cepat daripada pemberitahuan rapat mendadak.
Pemerintah tentu memiliki hak membantah.
Masyarakat juga memiliki hak bertanya.
Masalah muncul apabila dua pihak sama-sama memilih berbicara dengan pengeras suara, tetapi tidak saling mendengar.
Akibatnya, setiap klarifikasi justru melahirkan episode baru.
Persis kisah Plankton.
Setiap rencana gagal, muncul rencana lain yang lebih rumit.
Sementara Tuan Krabs tetap sibuk menghitung uang.
Kalau diterjemahkan ke dunia nyata, yang sibuk menghitung dan mengawasi justru warganet.
Menghitung siapa dekat dengan siapa.
Menghitung siapa bertemu siapa.
Menghitung siapa pindah ke mana.
Menghitung siapa memperoleh proyek apa.
Sebagian hitungan itu mungkin tepat.
Sebagian lain barangkali hanya cocok dijadikan bahan gosip di warung kopi.
Namun fenomena tersebut menyampaikan pesan sederhana.
Kepercayaan publik sedang meminta perhatian. Sementara yang memiliki tugas itu, para wakil rakyat, mungkin sedang sibuk jadi narsum atau membahas pokir.
Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, ruang rumor semestinya mengecil karena informasi resmi hadir lebih cepat, lebih lengkap, dan lebih mudah dipahami.
Sebaliknya, apabila ruang informasi dibiarkan kosong, rumor akan mengisinya tanpa perlu diundang.
Ia datang membawa koper sendiri.
Yang lebih menarik, perubahan yang terlihat belakangan justru lebih banyak pada metode.
Orangnya berganti.
Perantaranya berganti.
Eksekutornya berganti.
Tetapi percakapan publik belum ikut berubah.
Isu lama masih muncul dengan judul baru.
Tokohnya berbeda.
Alurnya hampir sama.
Akhirnya, publik kembali membuka media sosial setiap pagi, bukan untuk mencari hiburan, melainkan membaca episode terbaru.
Bikini Bottom setidaknya masih memiliki SpongeBob yang selalu optimistis.
Ia percaya pekerjaan yang baik akan menghasilkan Krabby Patty yang enak.
Kota Semarang tentu tidak membutuhkan koki gendut berambut kotak.
Yang dibutuhkan jauh lebih sederhana.
Jawaban yang jelas.
Proses yang terbuka.
Pengawasan yang benar-benar bekerja.
Karena slogan, seindah apa pun bunyinya, tidak akan pernah bisa menggantikan kepercayaan.
Dan kepercayaan, berbeda dengan resep Krabby Patty, tidak bisa disimpan di dalam brankas.
Ia hidup di kepala masyarakat.
Sekali hilang, mencarinya jauh lebih sulit daripada Plankton mengejar resep burger selama lebih dari dua puluh tahun tanpa pernah berhasil.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
