ADA satu jenis penjahat yang paling merepotkan dalam cerita detektif: penjahat yang jarang muncul di tempat kejadian perkara.
Ia tidak perlu membawa koper uang. Tidak perlu menyelipkan amplop di bawah meja. Tidak perlu berlari ketika pintu kantor penegak hukum diketuk. Ia cukup duduk tenang, membaca laporan, mengangkat alis, lalu menyeruput kopi dan menghisap rokok.
Dalam kisah fiksi Novel Sherlock Holmes rekaan Sir Arthur Conan Doyle, seorang pengarang dan dokter berkebangsaan Skotlandia, Profesor James Moriarty adalah contoh klasiknya.
Dalam The Adventure of the Final Problem, Sherlock Holmes menyebut Moriarty sebagai “Napoleon-nya kejahatan”. Holmes menggambarkan profesor itu duduk di pusat sebuah jaring dengan ribuan cabang. Ia tidak perlu mengerjakan banyak hal sendiri. Tugasnya menyusun rencana, sementara para agen bergerak menjalankan pekerjaan. Ketika seorang agen tertangkap, pusat kekuasaan tetap sulit disentuh.
Lebih dari seabad kemudian, metafora itu terasa agak terlalu cocok untuk membaca sejumlah perkara korupsi di Indonesia.
Bedanya, Moriarty punya jaring laba-laba. Dalam perkara korupsi daerah, kita punya APBD.
Dan APBD, kalau sedang apes, bisa menjadi hidangan yang sangat menarik bagi koloni lebah.
Ratu lebah duduk di tempat tinggi. Para lebah pekerja terbang ke sana kemari. Ada yang mengurus proyek, ada yang mengatur pengadaan, ada yang menghubungi kontraktor, ada yang mengurus pencairan, ada pula yang bertugas memastikan semuanya tampak administratif, lengkap dengan stempel dan tanda tangan.
Yang menarik, ratu tidak harus berkata, “Ambil uang itu.”
Cukup ada ruang.
Cukup ada bawahan yang tahu apa yang diinginkan.
Cukup ada sistem pengawasan yang memilih melihat ke arah lain.
Maka uang rakyat bisa berpindah alamat dengan sangat sopan. Bahkan sampai ke meja makan sang ratu.
Data bukan sedang mengarang cerita. ICW mencatat, sepanjang 2010-2024, terdapat 356 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Pada Januari 2026, ICW mencatat delapan kepala dan wakil kepala daerah telah menjadi tersangka sebelum genap satu tahun masa jabatan; enam di antaranya ditangkap melalui OTT KPK pada 2025 dan dua lainnya ditangkap pada Januari 2026.
KPK pun dalam laporan tahunannya menyebut sejumlah kepala daerah yang baru dilantik pada Februari 2025 kemudian terseret perkara. KPK menilai persoalan korupsi tidak berhenti pada individu, sebab relasi kekuasaan, loyalitas personal, pembiayaan politik, keluarga, penghubung, pengatur proyek, hingga pembiaran dapat menjadi bagian dari lingkaran korupsi.
Di sinilah cerita menjadi lebih rumit.
Sebab korupsi tingkat tinggi tidak selalu bekerja dengan cara “Saya minta uang, kamu kasih uang”.
Kadang bahasanya jauh lebih halus.
“Ini ada paket pekerjaan.”
“Coba dibicarakan.”
“Yang penting sesuai aturan.”
“Jangan sampai ada masalah.”
Kalimat-kalimat tersebut, kalau diterjemahkan oleh lebah pekerja yang sudah berpengalaman, bisa mempunyai kamus tersendiri.
Masalahnya, secara hukum, bahasa isyarat tidak mudah dijadikan barang bukti. Penegak hukum membutuhkan fakta, aliran uang, komunikasi, keputusan, peran, serta hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan.
Di sinilah modus James Moriarty menjadi relevan.
Seorang pemimpin dapat saja menerbitkan surat edaran agar pejabat di bawahnya tidak melakukan korupsi. Suratnya rapi. Kop suratnya resmi. Kalimatnya tegas. Bahkan mungkin ada tanda tangan yang gagah.
Lalu pertanyaannya: apakah surat itu otomatis membuktikan bahwa ruang korupsi sudah ditutup?
Tentu tidak.
Surat edaran bukan jimat anti-rasuah.
Kalau setelah surat beredar masih ada proyek yang diarahkan, pengadaan yang dikondisikan, jabatan yang diperjualbelikan, atau pihak tertentu yang selalu mendapat keuntungan, maka penegak hukum harus melihat lebih jauh daripada sekadar dokumen yang paling bersih di atas meja.
Sebab dalam kejahatan tingkat tinggi, tangan yang kotor kadang sengaja disediakan untuk orang lain.
ICW mencatat penggunaan APBD, intervensi dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan penerimaan daerah, perizinan, serta manajemen aparatur sipil negara sebagai sejumlah modus yang kerap muncul dalam perkara korupsi pemerintahan daerah.
KPK juga mengingatkan bahwa penindakan tidak cukup berhenti pada pelaku yang tertangkap. Dalam laporan 2025, lembaga itu menekankan pentingnya membongkar relasi dan pola kaderisasi agar satu perkara tidak sekadar memotong satu pelaku sementara sistem yang menopangnya tetap hidup.
Maka jangan heran bila suatu hari lebah pekerja masuk ruang sidang dengan kepala tertunduk, sementara ratu lebah masih sibuk menghadiri rapat.
Ia bahkan mungkin berkata, “Saya juga kaget.”
Kalimat paling sakti dalam birokrasi.
“Saya tidak tahu.”
Kalimat kedua paling sakti.
“Saya sudah mengeluarkan surat edaran.”
Kalimat ketiga.
Persoalannya, pemberantasan korupsi bukan lomba mencari siapa yang paling banyak mengeluarkan surat.
Penegak hukum harus membaca siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang mengatur orang lain, siapa yang membuka ruang, siapa yang menutup mata, dan siapa yang selalu berada di sekitar proyek ketika uang mulai bergerak.
Sebab Moriarty tidak perlu memegang pistol. Ia cukup menguasai peta.
Dalam pemerintahan daerah, peta itu dapat berupa anggaran, kewenangan, proyek, jabatan, perizinan dan relasi politik.
Dan kalau seluruh lebah pekerja bergerak menuju satu bunga yang sama, penegak hukum tentu patut bertanya: siapa yang menanam bunganya?
Pada akhirnya, persoalan korupsi kelas tinggi bukan sekadar mencari tangan yang menerima uang. Yang lebih penting ialah menemukan kepala yang membuat tangan-tangan itu bergerak, atau setidaknya menemukan siapa yang dengan sengaja membiarkan tangan tersebut bekerja.
Sebab kalau yang ditangkap selalu lebah pekerja, sementara ratunya cukup berkata, “Saya tidak pernah menyuruh,” maka pemberantasan korupsi berisiko berubah menjadi kegiatan menangkap lebah satu per satu.
Besok datang lagi lebah baru.
Lusa proyek baru.
Minggu depan anggaran baru.
Dan sang ratu tetap duduk manis di sarangnya.
Sherlock Holmes tentu akan segera mengambil kaca pembesar.
Kita barangkali cukup mulai dari dokumen anggaran, aliran uang, proses pengadaan, relasi kekuasaan, serta pertanyaan sederhana yang sering justru paling menyebalkan: Siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Karena dalam perkara korupsi kelas Moriarty, uang mungkin berpindah tangan berkali-kali.
Tetapi biasanya ada satu orang yang sangat jarang terlihat memegangnya.
Dan justru orang itulah yang paling layak dicari.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
