ADA satu jabatan yang mungkin paling absurd dalam politik lokal: wakil kepala daerah.
Saat kampanye, wakil adalah pasangan. Namanya berdampingan, wajahnya dicetak bersebelahan, senyum keduanya dibuat sama-sama lebar. Slogan kampanye pun biasanya memakai kata “kita”, seolah-olah setelah menang nanti keduanya akan mengurus kota dengan satu remote control.
Begitu menang dan dilantik, remote control itu ternyata hanya punya satu tombol.
Wali kota/bupati memegangnya.
Wakilnya menunggu giliran.
Fenomena ini bukan barang baru dalam politik Indonesia. Setelah Pilkada selesai, hubungan kepala daerah dan wakilnya di sejumlah daerah kadang mulai berubah. Ketika masih mencari suara, keduanya bisa keliling pasar bersama, naik panggung, bersalaman dengan warga, diskusi, dan berfoto bersama. Setelah duduk di kursi pemerintahan, pembagian panggung mulai terasa berbeda.
Ada yang tetap kompak sampai akhir masa jabatan. Ada pula yang perlahan berubah menjadi duet yang hanya kompak ketika harus menjawab pertanyaan wartawan: “Kami harmonis, hubungan kami baik-baik saja.”
Kalimat tersebut biasanya sangat menenangkan.
Justru karena terlalu menenangkan, orang mulai bertanya-tanya.
Di Kota Semarang misalnya, pasangan Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 20 Februari 2025. Mereka sebelumnya memenangkan Pilkada Semarang 2024 dengan 486.423 suara atau 57,24 persen suara sah.
Pada awal pemerintahan, keduanya bahkan tampil sebagai pasangan yang solid. Setahun memimpin, Agustina dan Iswar masih melakukan refleksi bersama di hadapan media dan menyampaikan arah pembangunan Semarang.
Namun politik memiliki kemampuan unik, bisa membuat orang membaca bahasa tubuh lebih teliti daripada membaca APBD.
Ketika salah satu lebih sering muncul dalam kegiatan, ketika foto publik lebih banyak menampilkan satu tokoh, atau ketika program pemerintah lebih kuat melekat pada nama satu pejabat, muncullah pertanyaan klasik: wakilnya sedang ke mana?
Pertanyaan itu tentu tidak otomatis berarti hubungan keduanya retak. Sebab wakil wali kota memang memiliki agenda dan tugas sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi wakil kepala daerah tugas membantu kepala daerah, antara lain mengoordinasikan perangkat daerah, memantau penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan saran dan pertimbangan.
Masalahnya, dalam politik, sesuatu yang sah secara administratif belum tentu terlihat menarik secara visual.
Publik tidak membaca pasal setiap pagi. Publik melihat baliho, melihat tanda, melihat rapat paripurna.
Dan baliho adalah makhluk politik yang kejam. Ia tidak punya ruang untuk menjelaskan panjang lebar. Kalau foto wali kota memenuhi hampir seluruh bidang, sedangkan wakil hanya muncul dalam ukuran yang membuat orang perlu mengecilkan mata, bahkan tidak ada, pesan politiknya mudah dibaca: tokoh utama sudah jelas.
Di sinilah persoalan popularitas mulai masuk.
Kepala daerah adalah manusia. Ia bisa punya ambisi, ego, pendukung, partai, dan tentu saja pose foto favorit. Popularitas adalah mata uang politik yang nilainya kadang lebih cepat naik daripada harga cabai. Ketika wakil mulai memiliki basis massa, dikenal publik, atau punya gaya komunikasi sendiri, hubungan politik dapat memasuki wilayah sensitif.
Padahal wakil kepala daerah semestinya tidak perlu dipandang sebagai pesaing. Ia adalah partner kerja yang secara hukum memang ditempatkan untuk membantu kepala daerah. Kalau kepala daerah berhasil, wakil ikut menikmati hasilnya. Kalau pemerintahan gagal, wakil juga tidak bisa pura-pura sedang menjadi penonton di tribun.
Krabby Patty
Namun ada persoalan lain yang jauh lebih manusiawi, pembagian kekuasaan.
Saat kampanye, pembagian peran mudah. “Kamu bicara ke kelompok ini, saya ke kelompok itu.” Setelah menang, yang dibagi bukan lagi jadwal kampanye, melainkan kewenangan, ruang pengaruh, agenda, akses, dan posisi orang-orang di sekitar pemerintahan.
Di titik ini, politik bisa berubah menjadi rapat keluarga besar yang semua orang membawa kalkulator.
Dalam film kartun SpongeBob SquarePants, SpongeBob mungkin akan menyebutnya pembagian Krabby Patty. Tuan Krabs tentu punya hitungan sendiri. Squidward ingin ketenangan. Patrick tidak tahu apa-apa tetapi ikut duduk. Lalu semua orang merasa mendapat bagian paling sedikit. Tahu kan ke mana uang hasil penjualan?
Persoalannya, pemerintahan bukan restoran milik Tuan Krabs. Ada publik yang membayar pajak dan berhak memperoleh pelayanan. Karena itu, pertengkaran diam-diam antara elite bukan urusan privat sepenuhnya ketika dampaknya mulai terasa pada kebijakan, birokrasi, atau pelayanan masyarakat.
Semarang sendiri sebenarnya punya contoh bahwa keduanya masih menjalankan fungsi bersama. Pada April 2026, Agustina dan Iswar hadir dalam peluncuran aplikasi Virtual Tour Kota Semarang. Pada Mei, keduanya juga tampil bersama dalam peluncuran aplikasi layanan “Semarang dalam Genggaman Saya”.
Iswar Aminuddin pun beberapa kali mewakili wali kota. Pada Mei 2026 ia hadir dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan persoalan banjir serta rob Semarang. Pada Juni, ia menerima pokok-pokok pikiran DPRD dalam kapasitas mewakili wali kota.
Jadi, mengatakan bahwa wakil “hilang” tentu tidak tepat.
Yang mungkin mulai hilang adalah kesan bahwa keduanya selalu hadir dalam satu bingkai.
Dan politik memang sering dimulai dari bingkai.
Dulu dua foto berdampingan. Sekarang publik mulai menghitung jarak antarfoto. Dulu slogan memakai “kami”, kini kata “saya” makin sering terdengar. Dan kini orang sibuk menebak siapa yang paling banyak disebut dalam acara.
Semoga dugaan tentang kerenggangan itu memang hanya dugaan. Sebab Kota Semarang punya persoalan jauh lebih serius daripada menghitung siapa duduk paling dekat dengan wali kota: banjir, kemacetan, sampah, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelayanan publik, hingga berbagai urusan kota yang tidak selesai hanya dengan statmen “kami harmonis, hubungan kami baik-baik saja”.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
