PEMERINTAH Kota Semarang, sebentar lagi akan melaksanakan pembahasan APBD Kota Semarang 2027. Agendanya memang baru dimulai pertengahan 2026. Namun aroma persaingannya sudah tercium lebih dulu. Bahkan mungkin lebih cepat daripada aroma kopi di ruang kerja pemerintahan.
Yang membuat pembahasan kali ini menarik bukan semata angka triliunan rupiah dalam APBD. Kota Semarang pada 2026 mengelola APBD sekitar Rp 6,4 triliun. Angka sebesar itu tentu bukan sekadar deretan nol di lembar dokumen. Di dalamnya ada jalan yang harus diperbaiki, sekolah yang mesti direnovasi, saluran air yang perlu dibersihkan, hingga pelayanan publik yang setiap hari ditunggu warga.
Masalahnya, uang sebesar itu tetap membutuhkan satu syarat sederhana: komunikasi. Antara legislatif dan eksekutif.
Nah, di sinilah cerita mulai berbelok.
Sudah menjadi bahan obrolan banyak orang bahwa hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Kota Semarang sedang tidak berada pada musim kawin. Lebih mendekati cuaca mendung yang belum tentu turun hujan, tetapi membuat semua orang memilih membawa payung.
Di satu sisi ada Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti yang sedang menjalankan berbagai agenda pemerintahannya. Di sisi lain ada DPRD Kota Semarang yang memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Secara teori, keduanya ibarat dua kaki yang harus berjalan seirama.
Praktiknya, kadang lebih menyerupai lomba tarik tambang. Sama-sama bergerak, tetapi arahnya belum tentu sama. Meski di permukaan, senyum mereka tetap mengembang bak iklan pasta gigi.
Percikan itu muncul dari berbagai hal. Ada pembahasan pokok pikiran DPRD atau yang lebih populer disebut pokir. Ada pula perbedaan cara melihat sejumlah program pembangunan. Ditambah lagi komunikasi yang kabarnya belum benar-benar cair.
Pokir memang selalu menjadi istilah yang mampu membuat telinga politik langsung siaga. Bagi masyarakat awam, pokir terdengar sederhana. Padahal di balik dua suku kata itu sering tersimpan diskusi panjang, negosiasi, hingga hitung-hitungan yang rumit. Apalagi, kalau ternyata ada satu pihak yang ingin dominan.
Pokir sejatinya merupakan usulan kegiatan hasil penyerapan aspirasi anggota DPRD yang kemudian dapat diakomodasi dalam perencanaan daerah sesuai aturan yang berlaku. Mekanismenya diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Permendagri mengenai penyusunan APBD. Jadi keberadaannya bukan barang ilegal. Yang sering menjadi perdebatan justru soal porsinya, prioritasnya, dan cara mengawinkannya dengan program pemerintah daerah.
Di sinilah ruang rapat mulai berubah menjadi panggung drama.
Kalimat “kami hanya memperjuangkan aspirasi masyarakat” bertemu dengan kalimat “program harus sesuai prioritas daerah.”
Dua-duanya terdengar benar.
Dua-duanya terdengar mulia.
Masalahnya, dua kebenaran yang saling berhadapan sering kali menghasilkan rapat yang durasinya lebih panjang daripada antrean kendaraan di Kaligawe saat rob datang. Karena sebenarnya, bukan itu tujuannya. Itu hanya retorika agar perdebatan seolah intelektual. Tujuan utama tetap manisnya kue kekuasaan. Apa itu, terjemahkan sendiri saja.
Menariknya lagi, kisah ini memiliki bumbu politik yang cukup unik.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, berasal dari PDIP. Wali Kota Agustina Wilujeng juga berasal dari partai yang sama.
Secara logika awam, satu partai mestinya membuat komunikasi lebih mudah. Ibarat satu grup WhatsApp keluarga, mestinya informasi lebih cepat sampai.
Faktanya, politik memiliki hukum gravitasi sendiri.
Satu warna bendera belum tentu menghasilkan satu irama langkah.
Hubungan personal, dinamika organisasi, sejarah politik, hingga kepentingan masing-masing pihak sering kali lebih menentukan daripada warna jaket partai.
Akhirnya publik menyaksikan sebuah pertunjukan yang menarik. Orang-orang yang duduk dalam rumah politik yang sama justru terlihat sibuk mencari pintu masuk menuju ruang dialog.
Ironinya, warga kota tidak terlalu tertarik siapa yang duduk di kursi sebelah kiri atau kanan ruang rapat.
Yang mereka tunggu jauh lebih sederhana.
Jalan berlubang cepat diperbaiki. Sampah cepat diangkut. Banjir cepat surut. Lampu jalan menyala. Pelayanan publik tidak bikin kepala berasap.
Masyarakat hampir tidak pernah bertanya, “Pak, pembangunan ini hasil kompromi politik atau hasil lobi tiga jam?”
Yang ditanyakan justru, “Kapan selesai?”
Barangkali rakyat memang makhluk paling praktis dalam urusan pemerintahan.
Semua berlangsung dalam bahasa yang sangat santun, tetapi suhu politiknya cukup membuat pendingin ruangan bekerja lembur.
Padahal sejarah menunjukkan satu hal sederhana.
Daerah yang eksekutif dan legislatifnya mampu berbicara dengan baik, biasanya lebih mudah menyelesaikan berbagai persoalan. Sebaliknya, ketika komunikasi berubah menjadi adu gengsi, masyarakat sering menjadi penonton yang membeli tiket paling mahal tanpa pernah diminta pendapat.
Yang lucu, setiap pihak selalu mengaku sedang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kalimat itu mungkin merupakan frasa paling rajin muncul setiap musim APBD.
Rakyat akhirnya menjadi tokoh utama yang paling sering disebut, tetapi paling jarang ikut duduk di meja pembahasan. Bahkan malah dipertontonkan romansa politik paling absurd, rebutan kekuasaan, rebutan balung, eker-ekeran.
Mungkin rakyat memang memiliki kemampuan luar biasa.
Namanya selalu hadir dalam pidato.
Wajahnya menghiasi baliho.
Suaranya dicari saat pemilu.
Setelah itu, ia kembali menjadi penonton yang berharap ruang rapat segera menemukan titik temu, dan pembangunan dimulai. Bukan ajang cari celah bagi maling uang negara untuk berkompromi.
Semarang tentu membutuhkan APBD yang selesai tepat waktu, sehat, dan berpihak pada kebutuhan kota. Syukur-syukur berpihak pada rakyat. Bukan APBD yang lahir dari kompetisi siapa paling keras mengetuk meja.
Sebab pada akhirnya, warga tidak mengukur keberhasilan pemerintah dari jumlah rapat yang digelar atau berapa kali mikrofon dimatikan saat sidang.
Mereka mengukurnya dari hal-hal sederhana yang ditemui setiap pagi saat keluar rumah.
Kalau jalan mulus, banjir berkurang, pelayanan makin cepat, dan kota terasa nyaman, apapun hasilnya dalam rapat tak lagi penting.
Namun kalau ruang sidang berubah menjadi arena saling ngambek berkepanjangan, rakyat tentu berhak bertanya dengan nada santai, “Maaf, ini sedang menyusun APBD atau sedang audisi sinetron keluarga?”
Semoga pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Lebih baik dibuktikan lewat kerja sama yang sehat. Sebab APBD pada akhirnya bukan soal siapa paling banyak bicara, melainkan siapa paling cepat membuat kehidupan warga menjadi lebih baik.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
