DULU Gedawang hanyalah nama kelurahan di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Orang mengenalnya karena letaknya di wilayah perbukitan, udaranya lebih sejuk dibanding pusat kota. Tidak ada yang menyangka, beberapa tahun kemudian, nama Gedawang akan naik kelas. Ia berubah dari penunjuk lokasi menjadi penunjuk arah kekuasaan.
Begitulah nasib sebuah tempat. Ada yang terkenal karena kuliner, ada yang masyhur karena wisata, ada pula yang mendadak tenar karena satu alamat. Di Semarang, setiap zaman rupanya memiliki “kompas politik” sendiri.
Pada masa lalu, orang mengenal istilah Lempong. Sebutan itu mengacu pada rumah mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Sebelumnya, ketika kepemimpinan masih dipegang Soemarmo HS, percakapan elite perlahan bergeser menuju Sumurboto. Ketika kepemimpinan berganti kepada Hevearita Gunaryanti Rahayu, para pejabat lebih akrab dengan istilah Bukitsari.
Kini, selepas Agustina Wilujeng memimpin Kota Semarang, arah jarum kompas kembali berubah. Tujuannya satu: Gedawang.
Tentu saja, tidak ada aturan resmi yang mewajibkan pejabat mampir ke sana. Tidak ada pula papan pengumuman bertuliskan, “Silakan absen sebelum promosi jabatan.” Namun, politik memang punya tradisi unik. Di republik ini, gosip sering berlari lebih cepat dibanding surat keputusan.
Maka lahirlah cerita-cerita yang beredar dari warung kopi hingga ruang rapat. Katanya, kalau ingin karier tetap teduh, sering-sering berkunjung ke Gedawang. Kalau ingin peluang jabatan makin cerah, setidaknya jangan sampai salah belok menuju alamat lain. Tapi ingat, kalau bisa ke sana saat malam hari.
Kalimat-kalimat itu tentu sebatas humor politik. Namun, humor yang terus diulang biasanya lahir karena ada kenyataan yang dirasakan banyak orang.
Fenomena itu sesungguhnya bukan barang baru. Politik Indonesia memang akrab dengan simbol-simbol geografis. Pada level nasional, publik mengenal Cendana sebagai lambang kuatnya pengaruh keluarga Presiden Soeharto. Atau Sumber, Solo yang menjadi simbol kuatnya pengaruh Jokowi.
Nama jalan berubah menjadi metafora kekuasaan. Orang tidak sedang membahas alamat rumah, melainkan pusat gravitasi politik.
Semarang tampaknya sedang memiliki “Cendana” atau “Sumber” versi lokal. Bedanya, skalanya lebih ramah. Tidak ada iring-iringan mobil panjang setiap hari. Tidak pula terdengar kisah dramatis ala sinetron politik. Yang ada justru obrolan santai dengan bumbu hiperbola, hingga dini hari.
Gedawang pun pelan-pelan memperoleh aura baru.
Bukan lagi sekadar kelurahan.
Melainkan kata sandi.
Lucunya, perubahan itu berlangsung begitu alami. Tidak ada rapat paripurna yang mengesahkan Gedawang sebagai pusat orbit birokrasi. Tidak ada perda yang menetapkan radius pengaruh dalam hitungan kilometer. Semua berjalan lewat cerita dari mulut ke mulut, ditambah imajinasi kolektif yang subur.
Kalau dibiarkan beberapa tahun lagi, mungkin akan muncul paket wisata baru.
“City Tour Jejak Kekuasaan.”
Pemberhentian pertama Lawang Sewu.
Lalu Kota Lama.
Berikutnya Simpang Lima.
Terakhir, tentu saja, Gedawang.
Pemandu wisata dengan penuh semangat menjelaskan, “Di sebelah kanan, hadirin dapat melihat lokasi yang konon membuat banyak pejabat rajin bersilaturahmi.”
Penumpang pun mengangguk penuh makna.
Padahal mereka sedang melihat pagar cafe yang identik warna cokelat.
Ironinya, dalam demokrasi, yang seharusnya menjadi pusat perhatian adalah kantor pemerintahan. Balai Kota semestinya menjadi tempat paling sibuk untuk menyusun kebijakan, menerima aspirasi warga, dan mengambil keputusan. Namun, politik sering kali memiliki logika sendiri. Kadang alamat pribadi lebih ramai dibicarakan daripada alamat institusi.
Dulu Sumurboto.
Lempong bergeser.
Bukitsari mengambil giliran.
Kini Gedawang mendapat panggung.
Besok? Entahlah. Mungkin nama kelurahan lain sedang bersiap masuk kamus politik Semarang.
Padahal, ukuran kepemimpinan seharusnya sederhana. Publik lebih membutuhkan pelayanan yang cepat dibanding cerita soal siapa yang paling sering datang bersilaturahmi. Jalan yang mulus jauh lebih berguna daripada spekulasi mengenai daftar tamu. Drainase yang berfungsi jelas lebih penting daripada tebakan siapa mendapat undangan makan siang.
Namun, manusia memang menyukai simbol.
Ketika simbol itu muncul, imajinasi bekerja lembur.
Setiap mobil dinas yang melintas dianggap membawa pesan rahasia.
Setiap tamu penting memunculkan teori baru.
Setiap pertemuan berubah menjadi bahan analisis politik dadakan.
Bahkan tukang parkir bisa saja tiba-tiba dianggap analis pemerintahan tingkat kelurahan.
Yang menarik, Gedawang sendiri tetap tenang. Warganya tetap menjalani rutinitas. Warung tetap menjual kopi, gorengan, dan mi instan. Hanya persepsi publik yang berubah drastis. Nama sebuah kelurahan kini memikul beban simbolik yang mungkin tidak pernah diminta.
Barangkali itulah nasib sebuah tempat ketika bersentuhan dengan kekuasaan. Ia berhenti menjadi titik pada peta, lalu berubah menjadi metafora.
Dan setiap metafora selalu punya umur.
Cepat atau lambat, politik kembali berputar. Lima tahun berlalu lebih singkat daripada antrean perpanjangan SIM. Pemimpin datang dan pergi. Rumah yang hari ini menjadi pusat perhatian, suatu saat kembali menjadi rumah biasa. Kelurahan yang kini dianggap sakral bisa saja nanti kembali dikenal karena udara sejuknya, bukan karena tamu-tamunya.
Sementara warga Semarang akan tetap menjalani hidup dengan urusan yang lebih nyata: banjir ketika hujan deras, jalan berlubang yang perlu diperbaiki, angkutan umum yang perlu makin nyaman, serta pelayanan publik yang layak.
Jadi, kalau hari ini Gedawang sedang menjadi legenda politik lokal, biarlah ia menjadi bahan rasan-rasan sambil minum kopi. Sebab demokrasi yang sehat bukan ditentukan oleh seberapa sering orang bertamu ke satu alamat, melainkan seberapa sering pemimpin mengunjungi lingkungan warganya.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
