HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberikan ultimatum kepada seluruh direksi dan dewan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kinerja sekaligus menggenjot kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD yang belum menunjukkan performa optimal diminta segera melakukan pembenahan di bawah pengawasan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Direksi dan Dewan Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola BUMD di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (3/8/2026).
Menurut Luthfi, keberadaan BUMD harus menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus sumber pendapatan yang mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BUMD kita harus punya daya dobrak untuk mengembangkan pendapatan di wilayah. BUMD yang masih di bawah garis merah, saya peringatkan agar menggelar rapat tersendiri dengan pengawasnya di bawah kendali Pak Sekda,” tegas Luthfi.
Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masih terdapat satu BUMD yang masuk kategori berkinerja kurang optimal, yakni PT PRPP Jawa Tengah.
Gubernur menilai, perusahaan tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu ikon baru Jawa Tengah, terutama sebagai pusat kegiatan bisnis, pameran, dan pariwisata.
Ke depan, kawasan PRPP diproyeksikan memiliki fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang mampu menarik berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga tengah berupaya mencari investor untuk mendukung percepatan pengembangan kawasan tersebut.
“Mereka saya ajak bermusyawarah untuk membahas kendalanya di mana. Kita juga sedang mengupayakan investor agar pengembangan PRPP bisa segera terealisasi. Bahkan, saya tantang langsung direkturnya untuk mampu membawa PRPP berkembang lebih baik,” ujarnya.
Luthfi menegaskan, seluruh BUMD harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, perusahaan daerah tidak hanya dituntut mencetak keuntungan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD yang pada akhirnya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, tekanan terhadap keuangan pemerintah, serta dinamika geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian, keberadaan BUMD dinilai semakin strategis sebagai salah satu penopang kekuatan ekonomi daerah.
“BUMD harus menjadi instrumen yang mampu memperkuat APBD Jawa Tengah. Karena itu, tata kelola yang baik, inovasi, dan peningkatan kinerja menjadi keharusan agar perusahaan daerah benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(HS)
