KALENDER menunjukkan tahun ajaran baru 2026/2027 tinggal menghitung hari. Pada 13 Juli nanti, sekolah-sekolah kembali dipenuhi seragam baru, sepatu yang masih kinclong, tas yang masih wangi toko, dan orang tua yang wajahnya tampak lebih tegang daripada peserta ujian.
Sebab di Indonesia, terutama di kota-kota besar, masuk sekolah negeri favorit kadang terasa lebih menegangkan daripada masuk dunia kerja.
Di Kota Semarang, musim penerimaan siswa baru selalu menghadirkan suasana khas. Mirip musim hujan. Datangnya bisa diprediksi, tetapi tetap saja membuat banyak orang kelabakan.
“Ada informasi kenalan bisa masuk SMP Negeri XX?”
“Katanya aturan baru lagi ya? Bisa nitip tidak?”
Kalimat-kalimat itu bertebaran ke mana-mana, di arisan RT, di pasar, di tempat ibadah, dan di berbagai tempat kumpul lainnya.
Sebenarnya cita-cita sistem pendidikan terdengar sangat mulia. Semua anak memiliki kesempatan yang sama. Semua siswa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Semua keluarga dapat menyekolahkan anak tanpa harus merasa menjadi peserta lomba bertahan hidup.
Sayangnya, di lapangan cerita sering berjalan dengan alur yang lebih kreatif.
Setiap beberapa waktu, aturan penerimaan siswa baru mengalami penyesuaian. Nama program berubah. Mekanisme berubah. Persentase jalur berubah. Istilah teknis bertambah.
Orang tua pun dipaksa menjadi analis kebijakan pendidikan secara mendadak.
Mereka membaca petunjuk teknis dengan penuh kesungguhan. Mereka mempelajari peta wilayah. Mereka menghitung jarak rumah sampai sekolah dengan ketelitian yang biasanya hanya dimiliki petugas survei tanah.
Ada yang hafal koordinat sekolah lebih baik daripada hafal tanggal ulang tahun pasangan.
Ada yang mempelajari regulasi pendidikan lebih rajin daripada mahasiswa menjelang sidang skripsi.
Namun semakin banyak aturan dipelajari, semakin muncul pertanyaan baru.
Masyarakat akhirnya sampai pada kesimpulan sederhana.
Kalau jalurnya terlalu rumit, mungkin jalur pertemanan masih tersedia.
Di titik inilah muncul tradisi yang usianya mungkin lebih tua daripada sebagian gedung sekolah.
Namanya: titip-menitip.
Bentuknya beragam.
Ada yang menghubungi teman lama.
Ada yang mencari kerabat jauh.
Ada yang mendadak ingat pernah satu foto dengan pejabat saat acara jalan santai.
Ada pula yang membuka kembali daftar kontak dan berharap menemukan seseorang yang bekerja di dinas pendidikan, kantor pemerintahan, atau lingkaran politik.
Mendadak hubungan sosial menjadi aset strategis.
Pertemanan yang selama bertahun-tahun hanya dipakai untuk mengucapkan selamat hari raya kini memperoleh fungsi baru.
Ironis memang.
Di saat pendidikan seharusnya menjadi hak dasar seluruh warga, akses menuju sekolah favorit kadang terasa seperti permainan mencari koneksi tersembunyi.
Mereka yang memiliki kenalan merasa sedikit lebih punya harapan.
Mereka yang tidak punya kenalan mulai bertanya apakah perlu mengikuti kursus singkat “Cara Berteman dengan Orang Berpengaruh dalam 30 Hari”.
Padahal persoalan utamanya bukan soal siapa mengenal siapa.
Persoalan utamanya adalah mengapa sekolah negeri favorit selalu menjadi rebutan yang luar biasa, sementara sekolah lain masih berjuang mendapatkan kepercayaan yang sama dari masyarakat.
Setiap tahun cerita ini berulang.
Sekolah negeri favorit dipadati pendaftar.
Orang tua berburu peluang.
Anak-anak ikut cemas.
Padahal tujuan pendidikan bukan memenangkan kompetisi mencari alamat sekolah.
Tujuannya jauh lebih besar daripada itu.
Masalah menjadi semakin menarik ketika para pemimpin daerah berbicara mengenai pemerataan pendidikan, tiap jelang Pemilu.
Kalimat tersebut selalu terdengar indah.
Sangat indah, sampai-sampai cocok dicetak dalam ukuran besar dan dipasang di setiap persimpangan jalan.
Di Kota Semarang, salah satu janji yang sering terdengar adalah pemerataan akses pendidikan gratis dan berkualitas.
Janji itu tentu layak diapresiasi.
Sebab pendidikan memang merupakan fondasi penting bagi masa depan kota.
Namun masyarakat biasanya memiliki alat ukur yang sangat sederhana.
Ketika masih banyak orang tua yang harus berkeliling mencari celah agar anaknya diterima di sekolah tertentu, maka pertanyaan lama akan kembali muncul.
Apakah pemerataan itu sudah benar-benar terasa?
Ataukah masih berhenti sebagai kalimat yang nyaman didengar saat kampanye jelang Pemilu?
Tentu saja persoalan ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam.
Menambah ruang kelas membutuhkan waktu.
Menambah guru membutuhkan proses.
Meningkatkan kualitas sekolah juga bukan pekerjaan instan.
Namun masyarakat berhak berharap bahwa akses pendidikan tidak bergantung pada keberuntungan, kedekatan jarak lokasi sekolah, atau kemampuan menelusuri kontak pejabat.
Karena kalau kondisi itu terus berlangsung, maka pelajaran pertama yang diterima anak-anak sebelum masuk sekolah bukanlah matematika, bahasa Indonesia, atau ilmu pengetahuan alam.
Pelajaran pertamanya justru menjadi ilmu lobi.
Dan itu jelas bukan kurikulum resmi dari kementerian mana pun.
Menjelang tahun ajaran baru, ribuan keluarga di Semarang masih sibuk mempersiapkan masa depan anak-anak mereka.
Termasuk, ada yang sibuk membeli pulsa karena harus menelepon banyak orang demi mencari informasi penerimaan siswa baru.
Situasi tersebut memang mengundang senyum getir.
Sebab di negara yang meyakini pendidikan sebagai jalan menuju kemajuan, urusan mencari sekolah kadang terasa seperti lomba berburu tiket konser artis internasional.
Server ramai.
Informasi simpang siur.
Peminat membludak.
Kursi terbatas.
Pada akhirnya, pendidikan yang adil bukan diukur dari banyaknya slogan, spanduk, atau unggahan media sosial.
Pendidikan yang adil terlihat ketika orang tua dapat mendaftarkan anaknya tanpa rasa panik, tanpa berburu koneksi, dan tanpa merasa sedang mengikuti permainan yang aturannya berubah setiap saat.
Jika hari itu benar-benar tiba, mungkin musim penerimaan siswa baru akan kembali menjadi urusan pendidikan.
Bukan lagi cabang olahraga ekstrem yang menguji kesabaran orang tua, kekuatan sinyal internet, dan ketebalan buku kontak di telepon genggam.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
