DI Kota Semarang, panggung politik lokal, khususnya di balai kota, belakangan terasa absurd. Bukan karena cuaca yang lagi panas, tapi karena dinamika hubungan para tokohnya mengingatkan pada satu episode klasik film kartun SpongeBob SquarePants, ketika SpongeBob SquarePants, Patrick Star, dan Squidward Tentacles tak saling sapa.
Di layar televisi, situasi itu mengundang tawa. Di dunia nyata, khususnya dalam pemerintahan, efeknya bisa berdampak sampai ke masyarakat.
Beberapa waktu terakhir, isu kerenggangan hubungan antar-pimpinan kota menjadi bahan obrolan yang sulit dihindari. Baik di media sosial, maupun di pojok-pojok kantin di Balai Kota Semarang. Nama Wali Kota, Agustina Wilujeng dan Wakil Wali Kota, Iswar Aminuddin sering disebut dalam satu kalimat, tetapi dengan nada yang tidak selalu harmonis.
Di depan kamera, keduanya tampak kompak. Senyum terjaga, gestur rapi, dan narasi tetap satu frekuensi. Namun di balik layar, cerita yang beredar di lingkungan Balai Kota punya warna berbeda.
Informasi yang beredar menyebut (meski dengan nada bisik-bisik dan belum terkonfirmasi) komunikasi di antara keduanya tidak berjalan mulus. Bahkan ada anggapan bahwa ruang gerak wakil wali kota dalam menentukan kebijakan terasa terbatas.
Dalam struktur pemerintahan daerah, posisi wakil bukan sekadar pelengkap. Ia adalah bagian dari kepemimpinan yang seharusnya berjalan berdampingan. Ketika komunikasi tidak lancar, distribusi peran pun ikut terdampak.
Situasi ini mengingatkan pada dinamika antara hubungan tokoh kartun SpongeBob dan Squidward. Yang satu penuh semangat, yang lain lebih memilih jarak. Sementara Patrick, dalam banyak episode, sering berada di tengah tanpa benar-benar menyelesaikan masalah.
Bedanya, ini bukan cerita 30 menit dengan akhir bahagia seperti dalam beberapa episode SpongeBob SquarePants.
Apalagi kabar kurang sedap juga menyentuh hubungan antara eksekutif dan legislatif. Wali kota disebut-sebut tidak terlalu seirama dengan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, yang akrab disapa Pilus.
Yang menarik, keduanya berasal dari partai yang sama, PDI Perjuangan. Dalam logika sederhana, satu partai seharusnya memudahkan komunikasi. Namun dalam praktik, kesamaan warna bendera tidak selalu menjamin kesamaan arah.
Isu yang beredar menyebut komunikasi di antara keduanya tidak terjalin dengan baik. Tidak selalu ada konflik terbuka, tetapi jarak itu terasa.
Dalam politik, jarak sering lebih berbahaya daripada perbedaan.
Jika ditarik lebih jauh, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup masuk akal. Pemerintahan membutuhkan koordinasi yang solid agar program berjalan efektif. Ketika pimpinan tidak satu frekuensi, proses pengambilan keputusan bisa terhambat.
Kebijakan yang seharusnya cepat, menjadi lambat. Program yang seharusnya terarah, bisa kehilangan fokus.
Apalagi jika ada satu pihak yang terlalu dominan. Dominasi dalam kepemimpinan sebuah pemerintahan, memang bisa mempercepat keputusan, tetapi juga berisiko. Dan ketika ruang diskusi berkurang, kualitas keputusan bisa ikut terdampak.
Moment Refleksi
Namun cerita tidak selalu harus berakhir buruk.
Dalam beberapa episode SpongeBob, konflik justru menghasilkan momen refleksi. Meski jarang, ada saat di mana karakter-karakternya saling memahami, meski hanya sebentar.
Hal serupa sebenarnya bisa terjadi di dunia nyata.
Kerenggangan komunikasi tidak selalu berarti kegagalan total. Dalam beberapa kasus, perbedaan justru bisa menjadi bentuk kontrol. Ketika satu pihak tidak sepenuhnya setuju, ada ruang untuk mengoreksi.
Eksekutif dan legislatif memang punya peran berbeda. Yang satu menjalankan, yang lain mengawasi. Jika hubungan terlalu akrab, fungsi kontrol bisa melemah. Sebaliknya, jika terlalu renggang, koordinasi bisa terganggu.
Keseimbangan di antara keduanya adalah kunci.
Namun hal ini tetap membawa kita pada satu pertanyaan sederhana: apakah ini murni dinamika biasa, atau tanda ada masalah yang lebih dalam?
Tidak ada jawaban pasti. Banyak informasi masih bersifat kabar yang belum terkonfirmasi. Namun dalam dunia politik, persepsi publik sering kali sama kuatnya dengan fakta.
Ketika publik mulai merasakan ada yang tidak beres, kepercayaan bisa ikut terpengaruh.
Dan kepercayaan, sekali retak, sulit kembali utuh.
Di tengah semua itu, masyarakat tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Jalanan tetap macet di jam sibuk, proyek tetap belum berjalan hingga awal April ini, dan program Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RT di Kota Semarang tahun 2026 belum juga diumumkan.
Namun di balik rutinitas itu, ada harapan sederhana: para pemimpin bisa kembali duduk satu meja, bukan hanya untuk rapat formal, tetapi juga untuk benar-benar berkomunikasi.
Karena pada akhirnya, kota tidak membutuhkan drama.
Yang dibutuhkan adalah arah yang jelas.
Dalam banyak episode SpongeBob SquarePants, meski sering bertengkar, antara SpongeBob, Patrick, dan Squidward tetap berada di tempat yang sama, bahkan bertetangga. Mereka tidak selalu akur, tetapi tetap berbagi ruang dan berbagi peran.
Bedanya, di Balai Kota, ruang itu bernama tanggung jawab publik.
Dan di ruang itu, terlalu banyak konflik hanya akan membuat pekerjaan menumpuk, bahkan menimbulkan masalah.
Jadi, mungkin sudah saatnya episode baru dimulai.
Bukan episode penuh prasangka, tetapi episode di mana dialog lebih banyak daripada monolog. Karena jika terus berjalan dengan pola lama, warga Kota Semarang bisa menanggung akibat, kehilangan pemimpin di tengah jalan lagi.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
