HALO SEMARANG – Pakar di bidang kriminologi dan kepolisian, dan dosen di Departemen Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, menyarankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), fokus pula pada kejahatan yang bersumber dari kebencian.
Hal itu diungkapkan Adrianus Meliala dalam Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kelompok Ahli yang digelar BNPT di Jakarta, belum lama ini.
Rapat koordinasi digelar guna membahas berbagai isu terkini, terkait terorisme serta memperkuat sinergi BNPT dengan para pakar dalam penyusunan kebijakan.
“Saya berpikir bagaimana kalau dalam hal ini BNPT fokus pada hate, kejahatan kebencian,” kata Adrianus, seperti dirilis bnpt.go.id.
Adrianus juga mendukung BNPT, untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan mengembangkan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Puldasis) secara optimal.
Sementara itu anggota kelompok ahli, sekaligus Kepala pertama BNPT, Ansyaad Mbai, menegaskan pentingnya penguatan tugas dan fungsi BNPT.
Ia juga mendorong peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak internasional dalam upaya penanggulangan terorisme.
“Kita perlu fokus untuk kontra narasi dan perlu memperkuat kolaborasi serta membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh internasional,” ujarnya.
Kepala BNPT Eddy Hartono, menyampaikan bahwa pendapat, saran, dan masukan dari Kelompok Ahli sangat dibutuhkan dalam memperkuat langkah-langkah kebijakan BNPT ke depan.
“Hari ini Bapak dan Ibu, kami sangat terima kasih, kami sudah membaca beberapa masukan dari kelompok ahli. Ini luar biasa” ujarnya.
Menurut Eddy Hartono, masukan para ahli sangat penting sebagai landasan dalam menyusun strategi kebijakan BNPT yang berbasis data dan kajian ilmiah.
Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis pengetahuan dan riset menjadi faktor krusial dalam menghadapi dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang.
“Sehingga nanti menjadi panduan kami secara akademis dan praktis,” katanya.
Melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Silaturahmi dengan Kelompok Ahli ini, BNPT menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memperkaya perspektif akademik, serta memperkuat kebijakan berbasis bukti dalam setiap langkah penanggulangan terorisme di Indonesia. (HS-08)
