HALO NASIONAL – Pengalaman panjang di dunia militer, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pendekatan humanis kepada masyarakat menjadi bekal Mayjen TNI Sriyanto dalam menjalankan tugas barunya sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Belum genap sebulan dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 15 Oktober 2026, Sriyanto mulai menyiapkan langkah penguatan koordinasi lintas sektor untuk menghadapi persoalan gambut dan mangrove. Salah satu perhatian utamanya adalah pencegahan karhutla yang berulang setiap tahun, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar saat kondisi lahan mengering.
Langkah tersebut akan dibahas dalam workshop konsolidasi dan evaluasi penanganan karhutla di lahan gambut pada 29–30 Oktober 2026 di Hotel Swarnabumi, Palembang, Sumatera Selatan.
Kegiatan ini dirancang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan BPGMN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akademisi Universitas Sriwijaya (Unsri), hingga sektor swasta, termasuk PT Polaris dan Bank BRI.
Konsolidasi tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengevaluasi penanganan karhutla, menyatukan pengalaman lapangan, serta memperkuat pemanfaatan teknologi dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.
Bagi Sriyanto, persoalan gambut dan mangrove tidak cukup ditangani melalui respons ketika kebakaran sudah terjadi. Penguatan deteksi dini, analisis risiko, koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan masyarakat perlu berjalan beriringan agar upaya pencegahan lebih efektif.
Perwira tinggi TNI Angkatan Darat dari kecabangan Zeni ini bukan orang baru dalam urusan lapangan. Lulusan Akademi Militer 1998 tersebut pernah bertugas di sejumlah wilayah, termasuk Buton, Jambi, dan Lampung.
Kariernya antara lain mencakup jabatan Komandan Kodim 1413/Buton pada 2020–2021 dan Komandan Kodim 0415/Jambi pada 2021–2022. Ia kemudian menjabat Asisten Logistik Kasdam II/Sriwijaya pada 2022–2023, sebelum bertugas sebagai perwira menengah di Denmabesad pada 2023–2025.
Sebelum dipercaya menjadi Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto menjabat Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam XXI/Radin Inten pada 2025–2026.
Pengangkatannya bersama Prof. Satyawan Pudyatmoko sebagai kepala badan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2026. Keduanya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Oktober 2026.
Di luar pendidikan militer, Sriyanto juga menempuh pendidikan di bidang hubungan internasional dan pertahanan. Ia tercatat memiliki gelar Master of International Relations (MIR), Master of Arts (MA), serta magister pertahanan dan menempuh pendidikan doktoral.
Pengalaman internasionalnya antara lain saat dipercaya menjadi Komandan Satuan Tugas Kizi TNI Kontingen Garuda XX-M dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) MONUSCO pada 2016.
Salah satu pengalaman yang relevan dengan tugas barunya adalah penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung. Saat kebakaran melanda kawasan konservasi tersebut, Sriyanto turun langsung membantu pemadaman di sejumlah titik krusial.
Penanganan dilakukan dengan dukungan dua mobil pemadam kebakaran, satu mobil tangki air, truk NPS, serta drone untuk membantu pemantauan.
Pengalaman itu menjadi bekal menghadapi tantangan pengelolaan gambut yang memiliki karakteristik berbeda dari penanganan kebakaran di lahan biasa. Api dapat menjalar hingga lapisan gambut di bawah permukaan, sehingga penanganannya membutuhkan pemantauan kondisi lahan, ketersediaan air, dan upaya pembasahan yang tepat.
Namun, pendekatan Sriyanto tidak berhenti pada urusan teknis. Pengalamannya bertugas di wilayah Kodam XXI/Radin Inten juga memperlihatkan perhatian terhadap hubungan antara institusi negara dan masyarakat.
Dalam penataan aset milik negara, misalnya, ia menekankan pentingnya kepastian hukum tanpa membuat warga merasa tertekan atau takut terhadap kehadiran aparat. Penataan aset, menurut pendekatan yang diterapkannya, perlu dilakukan dengan tetap menjaga ketenteraman masyarakat.
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dan perguruan tinggi dalam kegiatan teritorial. Mahasiswa Universitas Lampung (Unila) yang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN), misalnya, dilibatkan dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Kegiatan tersebut mencakup penyediaan air bersih, konservasi alam, pendampingan sekolah luar biasa, serta berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.
Pengalaman itu menjadi gambaran pendekatan yang menghubungkan pelaksanaan tugas institusi dengan kebutuhan warga di lapangan. Dalam pengelolaan gambut dan mangrove, pola serupa dapat menjadi penting karena keberhasilan konservasi turut ditentukan oleh perilaku dan partisipasi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Dalam menjalankan tugas di BPGMN, Sriyanto menaruh perhatian pada pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem pemantauan dan deteksi dini karhutla.
Menurut dia, pemantauan tidak seharusnya berhenti pada pengumpulan data kondisi lapangan. Data tersebut perlu diolah untuk mengidentifikasi persoalan, membaca hubungan antarfaktor, dan menyusun proyeksi risiko sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Jadi kalau pembuatan kita hanya sekadar pemantauan, ya kurang pas. Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi,” ujar Sriyanto.
Ia mencontohkan penurunan muka air gambut hingga di bawah ambang tertentu sebagai indikator yang perlu segera ditindaklanjuti. Kondisi tersebut dapat menjadi peringatan bagi petugas untuk melakukan langkah pencegahan, termasuk pembasahan lahan melalui sekat kanal.
Agar upaya tersebut tepat sasaran, kondisi lahan perlu dipetakan secara terperinci. Dengan begitu, petugas dapat mengetahui lokasi yang membutuhkan penanganan lebih dahulu berdasarkan tingkat kerawanan dan kondisi hidrologisnya.
Sriyanto juga mendorong pengembangan sistem yang mampu memperkirakan potensi kebakaran beberapa hari sebelum kejadian. Kemampuan tersebut masih menjadi sasaran pengembangan teknologi, bukan sesuatu yang diklaim telah tersedia secara menyeluruh.
Jika sistem peringatan dini dapat dikembangkan secara efektif, petugas akan memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan mitigasi, menyiapkan personel dan peralatan, serta melindungi masyarakat di wilayah rawan. Dalam situasi tertentu, informasi risiko juga dapat membantu menentukan langkah perlindungan hingga evakuasi warga.
Di sisi lain, Sriyanto menilai perlindungan gambut dan mangrove tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat. Upaya pelestarian akan lebih berpeluang berhasil apabila warga memperoleh manfaat nyata dari ekosistem yang mereka jaga.
Ia melihat lahan gambut memiliki potensi ekonomi yang tidak terbatas pada komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit. Sagu menjadi salah satu alternatif yang dinilainya potensial dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi sekaligus berkaitan dengan kebutuhan pangan.
Selain itu, jelutung dapat menjadi pilihan tanaman bernilai ekonomi melalui pemanfaatan getahnya sebagai bahan baku industri. Sementara di kawasan mangrove, pengembangan perikanan yang memperhatikan daya dukung ekosistem dan pariwisata berbasis alam dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Gambut dan mangrove itu terkait dengan kehidupan masyarakat. Jadi ada potensi ekonomi yang luar biasa di gambut,” katanya.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai pihak yang harus mematuhi larangan membakar lahan, melainkan sebagai bagian penting dari upaya perlindungan ekosistem. Penyuluhan, pendampingan, dan pengembangan alternatif usaha diperlukan agar warga memiliki pilihan ekonomi yang lebih aman bagi lingkungan.
Bagi Sriyanto, keterlibatan masyarakat desa menjadi salah satu kunci pengelolaan gambut dan mangrove. Rasa memiliki terhadap lingkungan perlu tumbuh bersama kesadaran akan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh tanpa merusak ekosistem.
Dengan bekal pengalaman militer, penanganan karhutla, dan pendekatan humanis, Sriyanto kini menghadapi tantangan untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kerja lintas sektor. Penguatan teknologi, koordinasi antarlembaga, dan pemberdayaan masyarakat menjadi tiga aspek yang perlu berjalan beriringan dalam upaya menjaga gambut dan mangrove Indonesia.(HS)
