POLITIK pemerintahan daerah kadang lebih mirip ruang ganti tim sepak bola daripada ruang rapat birokrasi. Formasi bisa berubah sewaktu-waktu. Pemain inti bisa mendadak duduk di bangku cadangan. Pemain yang selama ini jarang terlihat tiba-tiba masuk lapangan dan langsung mendapat bola.
Gejala itulah yang belakangan tampak di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Dalam tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, publik cukup akrab dengan keberadaan Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang atau TP3KS. Tim ini sering disebut sebagai salah satu dapur tempat berbagai ide dimasak sebelum disajikan ke meja kebijakan. Mereka bukan berasal dari birokrat, namun orang-orang kepercayaan Wali Kota yang berasal dari luar ring pemerintahan.
Kalau birokrasi diibaratkan restoran, TP3KS selama ini terlihat lebih dekat dengan area dapur daripada ruang makan. Mereka merancang menu, mengoreksi resep, sampai memastikan masakan tidak terlalu asin sebelum sampai ke pelanggan bernama warga kota.
Namun beberapa bulan terakhir muncul pemandangan yang menarik. Peran mereka sekarang tak semenonjol sebelumnya. Mungkin karena terlalu gaduh, atau mereka melanggar batas “bermain” sampai di meja kasir.
TP3KS masih ada. Kursinya belum diangkat. Namanya belum dicoret. Akan tetapi sorotan mulai mengarah ke figur-figur baru yang perlahan muncul dalam berbagai urusan pemerintahan. Konsepnya masih sama, orang luar birokrasi yang memiliki peran vital di pemerintahan.
Namun mereka bukan wajah yang selama ini identik dengan TP3KS. Mereka juga bukan bagian yang sering muncul dalam struktur resmi yang mudah ditemukan masyarakat.
Mereka hadir dengan pola berbeda, wajah baru.
Kalau TP3KS selama ini terlihat sebagai kelompok pemikir yang cukup mudah dikenali dan memang dekat secara personal dengan pemimpin kota ini, kelompok baru tersebut justru bergerak lebih senyap. Dalam istilah yang sering dipakai para penggemar teori konspirasi, modelnya menyerupai “sel putus”.
Bukan berarti ada rapat tengah malam di gudang kosong dengan lampu redup dan peta kota di atas meja. Tidak sejauh itu.
Maksudnya sederhana. Aktor-aktor ini bekerja pada bidang masing-masing, berhubungan dengan dinas, rekanan, investor, atau pihak lain, namun tidak tampak terhubung langsung dengan pusat kekuasaan di permukaan.
Mereka bergerak melalui simpul-simpul tertentu.
Kalau dianalogikan ke dunia ojek online, masyarakat melihat pengemudinya. Yang tidak terlihat adalah algoritma yang mengatur arah perjalanan.
Dan dalam politik lokal, kadang yang paling menentukan memang bukan yang paling sering tampil.
Perubahan pola ini memunculkan pertanyaan yang cukup menarik.
Apakah “ibukke” sedang menjalankan strategi baru?
Ataukah memang ada penyesuaian peran yang membuat TP3KS kini lebih banyak bertugas sebagai pemberi masukan dibanding pelaksana di lapangan?
Pertanyaan tersebut muncul karena dalam praktik pemerintahan, terdapat perbedaan besar antara orang yang memberi ide dan orang yang mengeksekusi.
Ibarat pertandingan sepak bola, ahli strategi bisa menggambar formasi 4-3-3 di papan taktik selama dua jam. Namun tetap diperlukan pemain yang berani berlari 90 menit di bawah terik matahari. Bahkan dengan risiko kena terjangan tekel pemain lawan. Atau bahkan siap kena kartu merah dari wasit.
Bisa jadi “ibukke” menyadari hal itu.
Setelah satu tahun pemerintahan berjalan, fase menyusun konsep perlahan bergeser menuju fase pelaksanaan. Pada titik tersebut, kebutuhan terhadap orang-orang yang piawai bergerak di lapangan menjadi lebih besar. Eksekutor murni, itu yang dibutuhkan.
Karena ide bagus di atas kertas memiliki satu kelemahan besar. Ia sering berhenti di atas kertas.
Mungkin inilah yang sedang terjadi.
TP3KS tetap berada di lingkaran penting, tetapi mungkin fungsinya lebih banyak sebagai pusat pemikiran. Sementara urusan lapangan dipercayakan kepada figur-figur lain yang dianggap lebih cocok untuk urusan eksekusi.
Munculnya aktor baru pasti mengundang tafsir. Sebagian melihatnya sebagai penyegaran. Sebagian menganggapnya sebagai redistribusi pengaruh. Sebagian lagi memilih menikmati sambil menunggu episode berikutnya.
Namun semua itu masih sebatas asumsi dan rabaan dari penulis yang berada di luar pusaran kekuasaan.
Dan yang pasti, politik lokal memang kadang mirip serial televisi. Tokohnya bisa bertambah. Perannya bisa berubah. Tetapi penontonnya tetap sama: masyarakat.
Yang menarik, sampai hari ini belum ada penjelasan resmi yang benar-benar gamblang mengenai perubahan pola tersebut. Karena itu ruang spekulasi masih terbuka lebar.
Namun apa pun penafsirannya, satu hal cukup jelas.
Ada pergeseran cara kerja yang sedang berlangsung di sekitar lingkar kekuasaan Pemerintah Kota Semarang.
Apakah ini strategi baru yang disiapkan sejak awal?
Apakah ini koreksi setelah satu tahun evaluasi?
Atau memang pergantian peran yang sudah dirancang jauh-jauh hari dan baru sekarang waktunya dimainkan?
Jawabannya mungkin hanya diketahui orang-orang yang memiliki akses ke ruang rapat tertentu.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
