HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi membuka peluang bagi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) untuk memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai ruang pengembangan usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha perempuan yang berdaya saing.
Pernyataan itu disampaikan Luthfi saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Iwapi Jawa Tengah periode 2026–2031 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (24/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menegaskan bahwa Iwapi tidak cukup hanya menjadi wadah membangun jejaring bisnis antaranggota. Organisasi perempuan pengusaha itu juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi di berbagai daerah.
“Jangan hanya mencari keuntungan, tetapi harus memberikan dampak bagi masyarakat di mana Iwapi berada,” tegas Luthfi.
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari aset milik pemerintah, kawasan perkebunan, hingga berbagai komoditas unggulan di kabupaten dan kota yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan pelaku usaha perempuan.
Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus Iwapi aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menggali peluang investasi dan pengembangan usaha.
“Datangi bupati dan wali kota. Tanyakan potensi apa yang bisa dikembangkan di daerah. Iwapi harus hadir memberikan solusi dan manfaat,” ujarnya.
Selain memperkuat dunia usaha, Luthfi juga meminta Iwapi mengambil peran dalam membina pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas.
Menurutnya, pendampingan kepada UMKM harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan kemasan, strategi pemasaran, hingga membuka peluang ekspor.
Ia menambahkan, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk menjaga tren positif perekonomian Jawa Tengah yang pada Triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 5,89 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
“Pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga. Peran organisasi seperti Iwapi sangat penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan perempuan dan UMKM,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD Iwapi Jawa Tengah, Ning Wahyu Astutik, mengatakan organisasinya kini telah memiliki kepengurusan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah dengan jumlah anggota sekitar 3.000 orang.
Pada periode kepengurusan 2026–2031, Iwapi menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan, sekaligus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan percepatan transformasi digital bagi pelaku usaha perempuan.
“Kami ingin usaha anggota Iwapi naik kelas dan semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Ning.
Ketua Umum DPP Iwapi, Nita Yudi, menambahkan bahwa digitalisasi masih menjadi tantangan besar bagi banyak pelaku UMKM perempuan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Iwapi telah mengembangkan platform Iwapi Digital sebagai pusat informasi organisasi sekaligus sarana memperluas jejaring bisnis anggotanya.
Ia mengungkapkan, saat ini Iwapi memiliki lebih dari 40 ribu anggota yang tersebar di 38 provinsi dan 259 kabupaten/kota di Indonesia.
Selain memperkuat pasar domestik, Iwapi juga terus membangun jejaring internasional guna membuka peluang ekspor bagi produk-produk usaha perempuan Indonesia.
Melalui sinergi antara pemerintah dan organisasi pengusaha perempuan, diharapkan potensi ekonomi di berbagai daerah dapat berkembang lebih optimal, sekaligus memperkuat kontribusi perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.(HS)
