HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub di Rumah Rakyat, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (24/7/2026). Dalam audiensi tersebut, berbagai persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari konflik agraria, lingkungan hidup, pertanian, pertambangan, hingga infrastruktur.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka. Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Rumah Rakyat dibangun sebagai ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang, selama dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Saya senang sekali Bapak-bapak sudah datang ke sini. Dari kemarin draf penyelesaiannya sudah disiapkan oleh Pak Asisten. Masalah tebu sudah ada penyelesaian, begitu juga persoalan lingkungan hidup dan lainnya. Jadi inilah wajah rumah gubernur, yaitu rumah rakyat,” ujar Luthfi.
Ia juga mengapresiasi aksi Jateng Guyub yang berlangsung secara damai dan kondusif. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui dialog menjadi modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka.
Luthfi menjelaskan, berbagai laporan masyarakat sebenarnya telah mulai ditindaklanjuti sejak pertemuan awal dengan perwakilan Jateng Guyub pada Senin (20/7/2026). Meski dirinya menjalankan agenda pemerintahan di berbagai daerah, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap bekerja menginventarisasi dan memproses setiap aduan masyarakat.
“Itulah mekanisme pemerintahan. Bukan one man show, bukan Superman,” tegasnya.
Sebagai bukti tindak lanjut, Luthfi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan 56 truk angkutan tebu untuk membantu petani di Kabupaten Blora. Bantuan tersebut merupakan respons atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat dan kini tinggal memasuki tahap pelaksanaan.
Selain membahas persoalan pertanian, Gubernur juga menyinggung sektor pendidikan. Ia kembali mengingatkan seluruh SMA Negeri di Jawa Tengah agar tidak melakukan praktik penitipan siswa maupun pungutan yang melanggar aturan.
“Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip. Kalau ada, saya copot kepala sekolahnya,” tegas Luthfi.
Dalam dialog itu, salah satu perwakilan Jateng Guyub turut menyampaikan dugaan kriminalisasi terhadap warga di Kabupaten Blora. Menanggapi hal tersebut, Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kewenangan mengintervensi proses penegakan hukum.
Namun demikian, pemerintah siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan.
“Kalau pendampingan, tentu bisa. Tetapi aspek penegakan hukum itu menjadi kewenangan kepolisian dan kejaksaan, bukan pemerintah provinsi,” katanya.
Meski demikian, Luthfi memastikan setiap laporan masyarakat akan tetap ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.
“Saya sudah sampaikan, setiap aduan yang masuk akan saya tindak lanjuti,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan Jateng Guyub telah diterima dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Berbagai persoalan yang disampaikan meliputi sektor pertambangan, pertanian, konflik agraria, dugaan kriminalisasi, pembangunan infrastruktur, hingga persoalan distribusi tebu.
“Kami telah menerima seluruh masukan masyarakat yang menurut kami sangat baik,” kata Iwan.
Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera ditindaklanjuti, sedangkan isu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Menurut Iwan, Gubernur Ahmad Luthfi selalu mengedepankan dialog sebagai pendekatan utama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, Rumah Rakyat akan terus difungsikan sebagai ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan warga.
Sementara itu, Koordinator Aksi Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengapresiasi kesediaan Gubernur menerima langsung aspirasi masyarakat. Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan di sejumlah daerah.
“Kami menyampaikan berbagai persoalan dari masyarakat, mulai dari konflik agraria, pertambangan, pertanian hingga infrastruktur. Harapannya, komunikasi seperti ini terus berjalan agar ada solusi nyata,” ujarnya.
Hal senada disampaikan perwakilan Jateng Guyub dari Kabupaten Batang, Itor. Ia berharap komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret.
“Kami masih percaya dengan sistem pemerintahan di Jawa Tengah. Kami berharap komitmen yang sudah disampaikan benar-benar dijalankan secara tegas,” katanya.(HS)
