HALO SEMARANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang memiliki inovasi dalam upaya memudahkan dan mendekatkan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.
Sebab, layanan yang diberikan Pemkot tersebut nantinya akan berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang, dengan tema Meneropong Pasca 100 Hari, Program Wali Kota, Aspek Kolaborasi Pemangku Kepentingan dan Semarang Berinovasi yang disiarkan oleh televisi swasta bertempat di Hotel Grand Edge Semarang, Rabu (11/6/2025).
“Beberapa catatan dari kita, sekaligus sebagai sarana evaluasi dan untuk melihat pasca 100 hari, ke depan kita dorong setiap OPD untuk membuat inovasi-inovasi, kalau nantinya diadakan sebuah kompetisi inovasi maka OPD-OPD akan kreatif. Berpikir maju, kompetitif nanti akan menjadi prestasi bersama untuk kemajuan Kota Semarang,” paparnya.
Dikatakan Suharsono, potensi untuk membuat kemajuan kota sangat besar, namun juga dengan tantangan permasalahan kota yang besar pula. Seperti laju penduduk akan menimbulkan masalah sampah dan penurunan kualitas lingkungan. Untuk itu peran dan tanggung jawab semua warga sangat penting agar berjalan dengan optimal.
“Sehingga program pembangunan 5 tahun ke depan harus dapat berdampak pada ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan RPJMD bentuk kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dapat mengikuti kinerja dari Wali Kota. Tentu dengan partisipasi para akademisi, keterlibatan masyarakat lebih banyak, agar dirasakan benar oleh masyarakat,” katanya.
Pihaknya juga melihat beberapa program unggulan di 100 hari Kinerja Wali Kota sudah berjalan baik, namun belum semua terprogram. “Kami berharap program tersebut bisa berkelanjutan, dan dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Misalnya bisa meringankan beban jika ada warga yang sakit dengan layanan UHC. Sehingga UHC diberikan kepada warga Semarang yang belum dicover BPJS Kesehatan, dengan kemampuan APBD saat ini hampir Rp 6 triliun, cukup bisa untuk mengcover khususnya pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Sementara Akademisi Undip, Slamet Santoso menjelaskan, kemajuan Kota Semarang akan mudah dicapai. Jika semuanya dirangkul, seperti swasta, para akademisi dan masyarakat umum lainnya. “Seharusnya aset besar ini digandeng untuk bisa membiayai inovasi, dan biokrasi berkolaborasi dengan swasta,” tandasnya.
“Dengan jaminan nantinya inovasi itu tidak berhenti, dan masih jadi pekerjaan rumah kita semua, jadi kita katakan apa masih yang harus dilibatkan setelah kita berupaya membangun membuat virus inovasi masuk ke pemkot khususnya aparatur, setelah ini bangun budaya kultur, agar teraplikasi,” lanjutnya.
Pihaknya menyambut baik, jika Pemkot Semarang membuat sebuah kompetisi inovasi tersebut. “Kita butuh suatu event kompetisi itu saya tunggu, karena lebih menggigit sekaligus berikan apresiasi ke semua pihak, sekarang apresiasi jadi pertanyaan besar, saya membuat inovasi terus gimana tindak lanjutnya. Catatan inovasi itu kalau bisa dalam satu sistem, lahirnya, pembudayaan, kompetisi, apresiasinya sampai ke efek- efek setelah itu bagaimana. Jangan sampai kalau inovasi di birokrasi lahir dapat piala selesai. Kasihan kalau seperti ini,” katanya.
Selanjutnya, kata dia, persoalan yang penting ditindaklanjuti, adalah inovasi harus diintegrasikan dengan parameter kota atau indikator kota. “Inovator yang lahir itu jelas kontribusinya untuk penanganan masalah kota ini, indikator yang mana, misalnya berdampak pada kemiskinan atau lainnya,” ungkapnya.
Sementara, Agus Naryoso, Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi Fisip Undip mengatakan, melihat gaya komunikasi antara eksekutif dan legislatif sudah berjalan baik. Memang masih ada yang perlu diperbaiki, terkait sistem pelayanan informasi publiknya.
“Memang dalam hubungan komunikasi ada eskalasi, karena legislatif menjalankan fungsi pengawasan pemerintah. Namun, jika legislatif dan eksekutif bisa memberikan contoh di publik menciptakan suasana damai, dan kondusif maka bisa membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyaralat luas,” pungkasnya.(HS)
