HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Namun, peningkatan pendapatan tersebut harus dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan penggalian potensi daerah, bukan dengan membebani masyarakat melalui kenaikan pungutan yang tidak terukur.
Menurut Heri, PAD memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Semakin kuat kemampuan fiskal daerah, semakin besar pula ruang pemerintah untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, hingga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Optimalisasi PAD memang harus terus dilakukan, tetapi jangan sampai masyarakat justru terbebani. Yang perlu diperkuat adalah tata kelola pendapatan dan pemanfaatan potensi daerah yang masih belum tergarap secara maksimal,” ujarnya.
Heri mengatakan masih banyak sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, penguatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Ia menilai digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi juga perlu terus diperluas untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Langkah tersebut sekaligus dapat meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
“Pemanfaatan teknologi akan membuat pengelolaan pendapatan lebih transparan dan efisien. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.
Selain meningkatkan pendapatan, Heri mengingatkan agar pemerintah daerah memastikan setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dikelola secara efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat akan lebih mendukung upaya peningkatan PAD apabila manfaatnya benar-benar dirasakan melalui pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih kreatif menggali potensi ekonomi lokal, seperti sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, industri kreatif, hingga UMKM. Pengembangan sektor-sektor tersebut dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperluas basis pendapatan daerah.
Menurut Heri, peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan upaya menjaga iklim investasi dan kemudahan berusaha. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan meningkatkan penerimaan daerah justru mengurangi daya saing daerah atau menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin daerah memiliki fiskal yang kuat, tetapi caranya harus tepat. Pendapatan daerah harus tumbuh melalui meningkatnya aktivitas ekonomi, investasi, dan tata kelola yang baik, bukan dengan menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha,” tegasnya.
DPRD Jawa Tengah akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan PAD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, pembangunan di Jawa Tengah diharapkan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.
“PAD adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, optimalisasinya harus dilakukan secara bijak, profesional, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.(HS)
