PENGHUJUNG tahun 2025, Kota Semarang mendadak ramai dengan cerita anggaran yang bikin geleng-geleng kepala. Program wisata religi ke luar negeri untuk tokoh organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang katanya bertujuan memperkuat harmoni sosial, malah jadi sorotan karena baunya pemborosan.
Anggarannya, sekitar Rp 30-35 juta per orang, dan informasinya ada 105 peserta yang diberangkatkan, dengan total dana lebih dari Rp 3 miliar digelontorkan dari kantong daerah.
Biaya per peserta yang mencapai puluhan juta rupiah itu termasuk transportasi, penginapan, dan fasilitas pendukung, tapi pertanyaannya: apa iya butuh segitu untuk sekadar beribadah?
Kalau dibandingkan dengan harga tiket pesawat reguler atau paket ke Turki standar, angkanya terasa berlebihan, seolah-olah ada ‘biaya administrasi’ misterius yang ikut naik kelas.
Ironisnya, sementara para tokoh ini ‘mencari berkah’ dengan biaya selangit, warga biasa masih bergulat dengan banjir dan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.
Lebih parah lagi, program ini diduga melanggar Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Inpres yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 itu menargetkan penghematan hingga Rp 306,69 triliun secara nasional, dengan fokus pada pemangkasan belanja tidak prioritas di kementerian, lembaga, dan daerah.
Gubernur dan bupati/wali kota diminta menyesuaikan APBD mereka, termasuk mereview anggaran hibah dan bantuan sosial. Nah, wisata religi ini kan termasuk kategori hibah ke ormas dan LSM, tapi kok malah digeber di saat presiden suruh irit? Seperti anak sekolah yang diminta hemat uang saku, tapi malah beli es krim mahal untuk teman-temannya.
Apa karena beda partai dengan presiden, jadi gak patuh?
Dari situ, alur cerita semakin lucu ketika kita lihat rencana Pemkot Semarang untuk 2026. Mereka berencana membangun tugu batas di Kecamatan Tugu dengan anggaran Rp 11 miliar. Tugu batas? Ya, monumen penanda wilayah yang katanya penting untuk identitas kota.
Tapi, di tengah prioritas pengendalian banjir dan ketahanan pangan yang dibahas dalam rapat arah ekonomi kota pada Desember 2025, kok tugu ini masuk daftar? Bayangkan, Rp 11 miliar untuk tugu “Selamat Datang”, mungkin dengan lampu LED berkedip supaya kelihatan mewah.
Pemkot sering kali berdalih penghematan anggaran untuk menunda proyek yang benar-benar dibutuhkan warga. Ambil contoh pembangunan atau pelandaian Jalan Silayur di Ngaliyan, yang rawan kecelakaan karena tanjakannya curam.
Kajian menunjukkan butuh lebih dari Rp 60 miliar untuk memperbaikinya, tapi Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng bilang APBD “nggak kuat”.
Jalan ini sudah makan korban berkali-kali, tapi ditunda dengan alasan dana terbatas dan pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan rencana pemutusan jaringan CCTV di tingkat RT. Awalnya, pada Oktober 2025, Diskominfo Semarang mengeluarkan surat edaran untuk nonaktifkan 4.470 titik CCTV karena efisiensi anggaran, tapi setelah diprotes habis-habisan oleh warga, akhirnya dibatalkan pada 27 Oktober 2025.
Untungnya, layanan dipulihkan bertahap, tapi ini menunjukkan betapa rapuhnya prioritas: keamanan warga hampir dikorbankan demi hemat, tapi ziarah elit lolos.
Cerita belum selesai tanpa menyentuh soal pajak. Di tengah dalih penghematan ini, awal tahun ini Pemkot Semarang justru menaikkan beban warga lewat opsen Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dari total 1,05 persen opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), Kota Semarang kebagian 66 persen. Ini berarti pajak kendaraan, khususnya yang baru, naik lumayan, dan banyak warga mengeluh karena langsung terasa di dompet.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono pernah bilang ini bukan kenaikan pajak kendaraan bermotor, tapi “penambahan opsen”, tapi bagi pemilik motor atau mobil, rasanya sama saja: tagihan lebih tebal.
Ironis, kan? Warga diminta bayar lebih untuk pajak, tapi dana itu dipakai untuk proyek yang terasa jauh dari kebutuhan sehari-hari, seperti ziarah mewah atau tugu batas, bahkan beli mobil baru untuk pejabat.
Semua ini seperti komedi absurd di panggung kota, pejabat sibuk efisiensi di satu sisi, tapi boros di sisi lain.
Wisata religi mungkin baik untuk jiwa, tapi kalau biayanya bikin kantong daerah bolong, apa gunanya?
Begitu juga tugu batas, bagus untuk foto, tapi tak menyelesaikan banjir atau jalan rusak. Dan pajak naik? Itu seperti tambahan ‘denda’ karena tinggal di kota yang prioritasnya terbalik.
Pada akhirnya, warga Semarang mungkin perlu ziarah sendiri, tapi yang gratisan, ke lantai 8 Balai Kota Semarang yang akses liftnya dibatasi, untuk sekadar tanya-tanya anggaran. Siapa tahu, dengan sedikit tekanan tombol di lift yang bertulis lantai 8, prioritas anggaran bisa balik ke rakyat.
Toh, kota ini butuh jalan aman dan bebas genangan, bukan cuma tugu yang berdiri gagah sambil menyaksikan kemacetan dan banjir.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
