HALO KENDAL – Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Kendal telah meresahkan masyarakat. Kalaupun ada harganya melambung hingga dua kali lipat bahkan lebih dari harga di pangkalan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kendal, Abdul Syukur dari Fraksi PPP, saat melaksanakan sidak di SPBE hingga agen gas elpiji 3 kilogram, Jumat (14/2/2025).
Sidak juga diikuti Anggota Komisi B, di antaranya Tardi (Fraksi Golkar), yang merupakan senior di DPRD, Khasanudin dan Muhammad Arif Abidin dari Fraksi PKB.
Menurut Abdul Syukur, hasil monitoring di lapangan, masyarakat membeli gas 3 kilogram harganya sudah di atas rata-rata.
“Ada yang Rp 26 ribu, Rp 30 ribu, bahkan ada yang mencapai Rp 45 ribu per tabung. Mereka terpaksa membeli meski harga mahal karena kebutuhan untuk memasak. Begitu juga para usaha kecil mikro seperti pedagang gorengan, bakul cilok, pentol, warung angkringan merasa sangat terpukul karena kelangkaan gas melon yang selama ini menjadi kebutuhan primer,” bebernya.
Beberapa tempat yang dikunjungi dalam sidak, meliputi SPBE yang berlokasi di Desa Pucangrejo, Kecamatan Gemuh, untuk melihat langsung jumlah yang di distribusikan ke agen dalam setiap harinya.
Sidak diikuti dari pihak Pertamina Semarang, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Toni Ari Wibowo bersama jajaran, serta beberapa agen.
Dalam sidak tersebut pihak SPBE menyampaikan adanya keterlambatan setengah sampai satu hari pengiriman dari Pertamina karena alasan cuaca.
Sementara dari pihak Pertamina menyampaikan sejak adanya isu penarikan gas elpiji 3 kilogram, pihak Pertamina menambahkan jumlah pengiriman 10 persen setiap harinya ke SPBE. Dengan demikian sebenarnya stok gas di SPBE jumlahnya lebih dari biasanya karena adanya tambahan 10 persen.
“Lalu kenapa terjadi kelangkaan gas melon dan kalaupun ada harganya melambung hingga dua kali lipat dari harga HET di pangkalan dan bahkan lebih. Siapa sebenarnya yang memainkan distribusi? Ini yang menjadi fokus sidak Komisi B,” tandas Abdul Syukur.
Sidak kemudian dilanjutkan ke agen gas terbesar di Kendal yaitu Agen H Ali Akbar di Ungup-ungup Rowosari dan Agen PT Kerja di Kendal.
Dalam sidak tersebut masing-masing agen tidak bisa menjelaskan secara pasti dengan alasan yang meyakinkan terkait kuota masing-masing pangkalan di bawahnya.
Karena ada pangkalan yang mendapat kuota besar dan ada yang sedikit. Bahkan di lapangan banyak ditemukan di tingkat pengecer jumlah stok gasnya lebih banyak daripada stok yang dimiliki pangkalan.
“Masih ruwetnya tata niaga gas menimbulkan kesan ada permainan tata niaga gas oleh segelintir orang. Tidak adanya rayonisasi di tingkat kecamatan dan desa dalam tata niaga distribusi gas membuat semrawut dan yang dirugikan adalah masyarakat miskin yang selama ini menggunakan gas melon,” ungkap Abdul Syukur.
Sementara Tardi dan Khasanudin mengajak seluruh anggota Komisi B untuk terus menelusuri akar masalah kelangkaan gas melon yang meresahkan masyarakat miskin.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi B lain, Muhammad Arif Abidin, pembiaran tata niaga yang saat ini berlangsung hanya akan menambah melambungnya harga gas melon tanpa kendali.
“Banyak masyarakat yang mengaku mendapatkan gas bersubsidi dengan harga di atas rata-rata, hingga mencapai Rp 45 ribu per tabung. Apa seperti itu cuma kita diamkan? Kasihan masyarakat,” tandasnya. (HS-06)