HALO SEMARANG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan dua prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, dalam setiap kebijakan pariwisata, yakni dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, kedua hal itu selalu menjadi tekanan utama Komisi VII DPR, setiap kali berhadapan dengan para pemangku kepentingan pariwisata.
“Kami ingin terus memastikan jangan sampai lengah, bahwa kebijakan pariwisata itu wajib harus berdampak, secara kesejahteraan, secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, bersifat keberlanjutan. Tidak guna pariwisata angkanya tinggi, devisa besar, kalau alamnya rusak,” kata Chusnunia, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol Universitas Gadjah Mada (Gamapi UGM), di Senayan, Jakarta, belum lama.
Chusnunia juga menyoroti persoalan penginapan non-hotel, yang pertumbuhannya signifikan, namun banyak beroperasi tanpa pendaftaran resmi.
Merujuk data BPS, dia menyebut pertumbuhan penginapan non-hotel berada di kisaran 7,4 hingga 9,7 persen per tahun.
Kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena pelaku usaha yang taat pajak, harus bersaing dengan yang tidak terdaftar, sekaligus menimbulkan risiko bagi konsumen dari sisi keamanan dan standar layanan.
“Banyak teman-teman pengusaha dan penggerak pariwisata, khususnya yang menangani penginapan, sedang ada keresahan tersendiri. Yang resmi kena pajak dan taat pajak, yang tidak resmi dan jumlahnya terus meningkat malah dibiarkan,” ungkapnya.
Terkait kekhawatiran bahwa pengembangan desa wisata tidak membawa dampak signifikan bagi masyarakat, Chusnunia berbeda pendapat.
Ia mencontohkan desa wisata Ponggok di Klaten, yang mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp14 miliar per tahun, sebagai bukti bahwa pariwisata berbasis komunitas dapat memberikan lompatan kesejahteraan yang jauh melampaui sektor pertanian.
Dari pengalamannya memimpin suatu daerah, dia juga membuktikan bahwa destinasi sederhana sekalipun, dapat menghasilkan PAD miliaran rupiah per tahun sekaligus menggerakkan ratusan UMKM di sekitarnya.
“Dampak pariwisata itu efeknya multiplier di beberapa bidang, termasuk dari sisi UMKM, termasuk dari sisi keamanan, termasuk dari masuknya program-program pemerintah ke wilayah tersebut,” katanya.
Untuk diketahui, Chusnunia pernah menjabat sebagai Bupati Lampung Timur, pada 17 Februari 2016 – 15 Juni 2019 dan kemudian mengikuti pilgub, hingga terpilih sebagai Wakil Gubernur Lampung sejak 12 Juni 2019 hingga 5 Oktober 2023.
Sementara itu dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty sebelumnya menekankan bahwa keberhasilan pariwisata tidak seharusnya diukur dari jumlah wisatawan yang datang, melainkan dari terjaganya lingkungan untuk generasi mendatang.
Evita juga mendorong perluasan promosi dan pembangunan destinasi-destinasi yang selama ini belum berkembang optimal sebagai solusi atas ketimpangan beban wisata yang selama ini terkonsentrasi di Bali dan Yogyakarta. (HS-08)
