HALO MEDAN – Kota Semarang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menetapkan Semarang sebagai salah satu kota kategori “Transformer” di Indonesia.
Predikat tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Semarang melakukan transformasi di berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, penguatan kemandirian fiskal, hingga penciptaan iklim investasi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Bima Arya menyebut Kota Semarang sebagai salah satu contoh daerah yang berhasil melakukan lompatan melalui transformasi struktural. Salah satu indikator utamanya adalah meningkatnya kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Data yang dipaparkan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan Semarang menempati peringkat kedua nasional dalam rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode 2022–2026 dengan capaian 63,26 persen. Capaian tersebut menempatkan Semarang sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang kuat.
Kinerja fiskal Kota Semarang juga menunjukkan tren positif. Nilai PAD terus meningkat, dari Rp2,85 triliun pada 2022 menjadi target Rp4,18 triliun pada 2026. Sementara itu, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah naik dari 53,46 persen menjadi 74,83 persen, mencerminkan semakin kuatnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.
“Predikat Transformer City ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penguatan PAD bukan semata soal angka, tetapi tentang memperbesar kemampuan daerah membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperluas program-program yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Agustina.
Selain kemandirian fiskal, transformasi Kota Semarang juga tercermin dari sejumlah indikator pembangunan lainnya. Nilai investasi daerah telah mencapai Rp21,6 triliun dengan pertumbuhan investasi sebesar 15,8 persen. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,9 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan hingga 5,01 persen.
Di bidang pelayanan publik, Kota Semarang juga memperoleh predikat “Sangat Baik” dari pemerintah pusat.
Kementerian Dalam Negeri menilai capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Semarang, seperti digitalisasi pelayanan perpajakan dan retribusi, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan peran BUMD dan BLUD, modernisasi pelayanan publik, hingga integrasi data pendapatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Bagi Agustina, pengakuan sebagai kota kategori “Transformer” bukanlah garis akhir, melainkan dorongan untuk terus mempercepat reformasi pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ke depan, Pemerintah Kota Semarang akan melanjutkan penguatan pendapatan asli daerah, mempercepat digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif, serta memperkuat pengambilan kebijakan berbasis data secara real time.
“Transformasi yang kami bangun harus bermuara pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegas Agustina.(HS)
