HALO SEMARANG – Sekretaris Jenderal António Guterres, menyerukan agar kekerasan pada perempuan dan anak perempuan, di seluruh dunia harus diakhiri.
Hal ini karena saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, sudah mencapai pada tingkat mengkhatirkan. Guterres bahkan menyebut, setiap 11 menit, seorang perempuan atau anak perempuan dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga mereka.
Hal itu disampaikan Sekjen PBB, berkaitan dengan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, yang diperingati setiap 25 November, hari ini.
Guterres, seperti dirilis news.un.org, juga menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, sudah saatnya ditinggalkan dan hanya menjadi materi dalam buku-buku sejarah.
Saat ini perempuan menghadapi banyak tekanan. Pandemi Covid-19 hingga gejolak ekonomi, telah meningkatkan kekerasan fisik dan verbal pada mereka.
Ujaran kebencian misoginis dan pelecehan seksual, memicu maraknya eksploitasi online terhadap perempuan dan anak perempuan.
Misoginis merupakan sindrom yang menyebabkan seseorang membenci perempuan, baik dari pria maupun dari sesama perempuan. Sindrom ini sering menempatkan dan memandang perempuan sebagai penyebab kesalahan dalam satu masalah.
“Diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan yang menargetkan separuh umat manusia ini harus dibayar mahal,” kata Sekretaris Jenderal PBB António Guterres.
Diskriminasi ini, juga menyebabkan pembatasan partisipasi perempuan dan anak perempuan di semua lapisan masyarakat. Orang atau pihak yang mendiskriminasi perempuan, biasanya menyangkal hak-hak dan kebebasan dasar perempuan.
Mereka juga menghalangi pemulihan ekonomi yang setara dan pertumbuhan berkelanjutan yang dibutuhkan dunia kita.
Perbaikan Perilaku
Guterres menegaskan, inilah saatnya untuk “tindakan transformatif”, yang mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, seraya menyebut bahwa kekerasan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas di dunia.
Pejabat tinggi PBB menguraikan, pemerintah negara-negara seharusnya merancang, mendanai, dan melaksanakan rencana aksi nasional, untuk mengatasi momok ini.
Kelompok akar rumput dan masyarakat sipil, juga harus dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan dan semua undang-undang, agar para penyintas dapat melihat hak mereka atas keadilan dan dukungan ditegakkan.
Dia juga mendesak semua orang untuk mendukung kampanye publik yang menantang norma patriarkal dan mempromosikan berbagai bentuk maskulinitas yang menolak misogini dan kekerasan.
Menurut Sekjen PBB, tema tahun ini, yakni “Aktivisme untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan”, mengingatkan semua orang untuk mendukung para aktivis di seluruh dunia, menuntut perubahan dan mendukung para penyintas kekerasan.
“Saya menyerukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pendanaan sebesar 50 persen, untuk organisasi dan gerakan hak-hak perempuan pada tahun 2026,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal PBB mengadvokasi dunia untuk mengambil sikap dan mengangkat suara, untuk mendukung hak-hak perempuan.
“Mendukung dan berinvestasi dalam organisasi hak-hak perempuan dan gerakan feminis yang kuat dan otonom adalah kunci untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan,” kata PBB. (HS-08)
