HALO SEMARANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemekaran wilayah di tanah Papua, merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan.
Selain itu dengan adanya tiga daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diharapkan akan mempermudah jangkauan pelayanan di tanah Papua yang luas.
“Ini dalam rangka pemerataan pembangunan, karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” kata Presiden, di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/08/2022).
Menurut Kepala Negara, pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua.
Aspirasi tersebut telah ada, sejak beberapa tahun lalu dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah.
“Ini kita kan, saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan kita tindak lanjuti dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini,” kata dia, seperti dirilis setkab.go.id.
Presiden mengakui masih ada pro dan kontra terkait pemekaran wilayah tersebut. Namun menurut Jokowi, hal itu wajar dan merupakan sebuah bentuk demokrasi.
“Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bawah, bahwa ada pro dan kontra itu namanya demokrasi,” tandasnya.
Dalam kunjungannya ke Papua, Jokowi juga meninjau Rumah Sehat Doyo Baru, di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Presiden juga mendorong terciptanya ekosistem perumahan yang baik di Papua.
“Kita memang ingin membangun ekosistem yang baik, perumahan sebagai tempat tinggal yang bagus,” ujar Presiden, didampingi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dalam keterangan persnya usai peninjauan.
Selain hunian, lanjut Presiden, juga disiapkan lahan agar masyarakat bisa bercocok tanam dan beternak.
“Di kanan kirinya tadi disiapkan oleh Ibu Menteri Sosial untuk bercocok tanam, tadi ada menanam bayam, kangkung dan lain-lainnya. Juga di sampingnya ada pemberdayaan untuk peternakan ayam, ini juga bagus, peternakan babi, kemudian peternakan lele,” ujarnya.
Presiden mengharapkan, upaya untuk pemberdayakan masyarakat ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Semuanya dikerjakan dalam lingkungan yang sama, sehingga betul-betul ini sebuah selain pembangunan rumahnya juga pemberdayaan masyarakat yang baik. Kita harapkan dari situlah nanti muncul kesejahteraan,” ujarnya.
Menurut laman resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, peletakan batu pertama pembangungan Rumah Sehat Doyo Baru, dilakukan oleh Mensos Tri Rismaharini, pada Januari 2022 lalu.
Rumah Sehat ini disiapkan bagi 76 kepala keluarga (KK) yang terdampak banjir bandang dan longsor tahun 2019 lalu.
“Yang paling penting, rumah-rumah yang telah dibangun segera bisa ditempati,” tandas Presiden.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) perseorangan di Papua. Arahan penyerahan dilakukan di GOR Toware, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/08/2022).
“Saya senang setelah di Jakarta, kemudian NIB di luar Jawa yang pertama dilakukan di Tanah Papua, di Jayapura,” ujar Presiden.
Presiden mengungkapkan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, masih sedikit para pelaku UMK yang telah memiliki NIB.
“Kita tahu 61 persen PDB (Produk Domestik Bruto) ekonomi, perputaran ekonomi Indonesia ini digerakkan oleh UMKM. Hampir 97 persen urusan pekerja, ketenagakerjaan itu juga atas kontribusi UMKM kita yang berjumlah kurang lebih 64 juta lebih sedikit. Tetapi, tadi Pak Menteri Investasi menyampaikan, yang memiliki NIB, yang telah didorong oleh Kementerian Investasi baru 1,8 juta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa NIB dapat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengakses layanan perbankan.
“Bapak-Ibu menjadi pengusaha formal karena telah memiliki izin yang NIB seperti ini. Terus kalau sudah pegang ini, untuk apa? Bapak-Ibu bisa akses permodalan ke bank, minta yang namanya KUR (Kredit Usaha Rakyat),” ujarnya.
Namun, Presiden juga mengingatkan para pelaku usaha agar berhati-hati dan mengkalkukasi terlebih dahulu secara detail sebelum mengajukan pinjaman ke bank.
“Jangan sampai keliru ngitung, karena itu bukan duit Bapak-Ibu semuanya. Itu duitnya bank yang harus dikembalikan, yang harus dicicil, yang harus diangsur setiap bulannya. Kalau menghitung kira-kira enggak masuk, enggak usah pinjam. Dihitung, masih untung, bisa mengangsur, silakan pinjam,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung upaya untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri (Investasi) dan kita harapkan perbankan, PNM (Permodalan Nasional Madani) dan semua lembaga-lembaga keuangan, karena Bapak-Ibu sudah pegang NIB, bisa memberikan peluang untuk UMKM di tanah Papua ini masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan yang kita miliki,” kata dia. (HS-08)
