HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengidentifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 2029 ke depan, guna mendongkrak pendapatan daerah setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyatakan penyusunan rencana PAD jangka menengah 2025-2029 tidak hanya bicara target, tetapi juga strategi dan identifikasi potensi pendapatan.
“Kita harus sudah memikirkan bagaimana bisa meningkat lagi. Strateginya apa, kita pikirkan bersama. Ketika bicara jangka menengah sampai 2029. Kita harus sudah punya perhitungan sampai 2029,” kata Sumarno saat membuka acara Pra Rapat Koordinasi Penyusunan Pendapatan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah pada Kamis (13/2/2023).
Semua perhitungan yang dilakukan tersebut, kata Sumarno, harus berbasis data. Perhitungan pendapatan harus sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Dengan demikian, targetnya bisa dicapai.
Menurut dia, tantangan pemerintah daerah ke depan akan sangat beragam. Situasi dan kondisi saat ini memaksa pemerintah daerah untuk mandiri.
PAD menjadi salah satu instrumen pendapatan yang dapat dikelola sendiri, untuk pendanaan program-program yang menyejahterakan masyarakat.
Untuk itu, Sumarno menekankan agar strategi peningkatan pendapatan harus dipikirkan bersama, tidak hanya oleh Bapenda, tapi juga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.
“Dengan berbagai tantangan ke depan, kita harus bisa berinovasi dan berkreasi. Kebutuhan belanja ke depan tidak berkurang, tetapi makin bertambah,” tegas Sumarno.
Olah karenanya, menurut dia, rapat koordinasi tersebut diharapkan mampu menghitung potensi pendapatan secara optimal.
“Semoga PAD meningkat dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” ucapnya.
Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso mengatakan, kegiatan tersebut merupakan persiapan menuju pelaksanaan rakor yang akan diselenggarakan satu bulan ke depan. Rapat pendahuluan tersebut diikuti oleh seluruh perwakilan OPD yang berkontribusi dengan pendapatan daerah.
“Rakor ini sekalian penyusunan rencana pendapatan jangka menengah daerah, untuk lima tahun ke depan,” jelasnya. (HS-08)
