HALO SEMARANG – Musim kemarau 2026 mulai dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Seiring berkurangnya ketersediaan air di beberapa daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Hingga 24 Juni 2026, sebanyak 654 ribu liter air bersih telah didistribusikan kepada ribuan warga di enam kabupaten yang mulai mengalami krisis air. Bantuan tersebut menjangkau 4.808 kepala keluarga atau sekitar 16.258 jiwa yang tersebar di tujuh kecamatan dan sebelas desa.
Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum puncak musim kemarau tiba. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan cadangan air bersih dalam jumlah besar di seluruh kabupaten dan kota.
“Seluruh daerah sudah menyiapkan dukungan air bersih untuk menghadapi musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data yang kami terima, total cadangan air bersih yang tersedia mencapai sekitar 123 juta liter,” kata Bergas di Semarang, Rabu (24/6/2026).
Kabupaten Klaten menjadi wilayah dengan distribusi bantuan terbesar, mencapai sekitar 553 ribu liter. Disusul Kabupaten Purbalingga sebanyak 30 ribu liter, Banjarnegara 26 ribu liter, Cilacap dan Jepara masing-masing 20 ribu liter, serta Purworejo 5 ribu liter.
Sementara itu, dari sisi sebaran wilayah terdampak, Kabupaten Klaten dan Purbalingga masing-masing mencatat tiga desa mengalami kekeringan. Banjarnegara terdapat dua desa terdampak, sedangkan Jepara, Purworejo, dan Cilacap masing-masing satu desa.
Menghadapi potensi kekeringan yang semakin meluas, sejumlah pemerintah daerah juga mulai menetapkan status siaga darurat kekeringan. Hingga akhir Juni 2026, status tersebut telah diberlakukan di delapan daerah, yakni Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, serta Kota Tegal dan Kota Salatiga.
Menurut Bergas, potensi kekeringan tahun ini diperkirakan dapat mengancam sedikitnya 18 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Wilayah tersebut meliputi Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.
Meski terdapat tantangan berupa kenaikan biaya operasional distribusi akibat meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM), Bergas memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu.
Sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pemerintah daerah diminta memaksimalkan anggaran yang tersedia pada Juni hingga Juli untuk mendukung distribusi air bersih. Adapun kebutuhan tambahan akan diakomodasi melalui mekanisme perubahan anggaran.
Selain melakukan dropping air bersih, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperkuat upaya jangka panjang melalui pembangunan sumur dalam dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah wilayah rawan kekeringan.
BPBD Jawa Tengah juga mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan langkah antisipasi secara mandiri dengan menghemat penggunaan air serta menyimpan cadangan air secukupnya selama musim kemarau berlangsung.
“Kami mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri dengan menghemat dan menabung air. Jika mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, segera laporkan melalui RT, RW, pemerintah desa, kecamatan, maupun BPBD setempat agar bisa segera ditangani,” ujar Bergas.
Dengan berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, Pemprov Jawa Tengah berharap dampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini dapat ditekan sehingga kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses terhadap air bersih, tetap terpenuhi.(HS)
