DI Pasar Johar Semarang, para pedagang sayur sibuk menata tumpukan cabai yang tampak menyeringai sinis. “Ini cabai merah keriting, harga Rp 60 ribu/kg. Jadinya mau beli berapa?” kata salah satu pedagang saat bertransaksi dengan pelanggaannya.
Harga itu dua kali lipat dari biasanya, yang dulu cuma Rp 30-40 ribu per kilogram. Di sebelahnya, cabai rawit setan, yang konon bisa bikin lidah terbakar seperti neraka, dijual Rp 46 ribu per kg, naik dari Rp 30 ribu.
Cabai hijau pun ikut-ikutan, Rp 30 ribu per kg, seolah ikut pesta kenaikan harga jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Data dari Dinas Perdagangan Kota Semarang per 20 November 2025 memang mencatat fluktuasi ini, disebabkan pasokan tipis akibat cuaca buruk di daerah penghasil, plus permintaan yang melonjak karena rencana masak-masak akhir tahun.
Bukan cuma cabai yang ikut berulah. Telur ayam, simbol kesederhanaan sarapan, kini harganya Rp 38 ribu per kg, naik tipis dari Rp 30 ribu sebulan lalu.
Bawang putih Rp 45 ribu per kg, bawang merah Rp 50 ribu per kg, keduanya melambung karena rantai pasok terganggu banjir musiman di Jawa Tengah.
Daging ayam, yang dulu jadi penyelamat dompet keluarga saat hari raya, kini mencapai Rp 38 ribu per kg, sementara daging sapi Rp 130 ribu per kg, membuat makan daging jadi barang mewah.
Bahkan beras premium, fondasi nasi setiap hari, Rp 16 ribu per kg, stabil tapi terasa berat di kantong. Semua ini terpantau di Pasar Karangayu dan Peterongan, pasar tradisional Semarang yang biasa ramai tapi kini penuh keluhan.
Situasi ini makin ironis karena kantong warga Semarang lagi tipis. Ekonomi kota, yang bergantung pada perdagangan dan industri kecil, masih merangkak pulih dari gejolak tahun lalu.
Tingkat pengangguran di Jawa Tengah capai 5,2 persen per September 2025, data BPS, membuat banyak keluarga memilih hemat ketimbang boros. Di gang-gang perumahan kawasan Tembalang, cerita serupa terdengar: buruh pabrik seperti Pak Joko, yang gajinya Rp 3 juta sebulan, kini hitung-hitungan belanja.
Kenaikan harga ini seperti tamu tak diundang yang datang pas pesta, bikin meja makan akhir tahun jadi ala kadarnya. Pedagang pasar bilang, permintaan memang naik 20 persen menjelang libur, tapi pasokan dari petani Semarang dan sekitarnya turun karena hujan deras merusak panen. Hasilnya? Harga melambung, dan warga biasa jadi korban utama.
Prioritas Anggaran
Sementara itu, di balik hiruk-pikuk pasar, gedung DPRD Kota Semarang justru seperti kantor yang lupa jam kerja. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026 molor hingga akhir November 2025, padahal biasanya selesai akhir September atau awal November.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru rampungkan kesepakatan pada 20 November 2025. Penyebabnya? Prioritas anggaran tahun depan lebih banyak untuk kebutuhan belanja langsung, salah satunya untuk penempatan Tenaga Ahli Organisasi Perangkat Daerah (TA OPD), posisi khusus yang katanya buat bantu birokrasi tapi malah jadi perdebatan panjang.
Ironinya, saat warga khawatir soal naiknya harga kebutuhan pokok, para pejabat sibuk alokasi dana untuk “tim ahli” yang mungkin tak pernah turun ke pasar dan tak ahli beneran.
Lihat saja, alokasi Musrenbang 2026, program usulan warga untuk pembangunan di lingkup wilayah, dipangkas 61 persen, dari Rp 162 miliar jadi cuma Rp 63 miliar, seperti dilaporkan dalam rapat Banggar 20 November.
Uang yang seharusnya bantu infrastruktur pasar atau pembangunan saluran pengendali banjir, malah tersendat di meja perundingan. Prioritasnya “njelehi” pula.
Eksekutif dikritik lambat kirim dokumen, baru awal November, sementara DPRD komitmen selesai sebelum 30 November agar bisa revisi ke Provinsi Jawa Tengah.
Hasilnya, APBD 2026 berpotensi telat, dan program stabilisasi harga seperti pasar murah atau subsidi cabai terancam molor lagi. Saat cabai rawit setan harganya sangat pedas, diskusi di ruang ber-AC justru soal siapa yang duduk di kursi tenaga ahli OPD.
Warga Semarang, yang ekonominya lesu dengan inflasi pangan 4,5 persen per November menurut BPS, hanya bisa geleng-geleng kepala.
Seolah pemerintah kota lupa, prioritas bukan cuma kursi dan jabatan, tapi piring nasi yang terisi. Apakah persoalan “kursi” memang lebih penting dari kesejahteraan warga?(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
