HALO KEBUMEN – Pemerintah Pusat dan daerah telah menyiapkan anggaran untuk memperkuat ekonomi masyarakat, setelah Pemerintah Pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu disampaikan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, di Rumah Dinas Kompleks Pendopo Kabumian, Jumat (9/9/2022) ketika menerima perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Kebumen.
Kedatangan para mahasiswa itu untuk menyampaikan keluhan, terkait kenaikan harga BBM.
Bupati Arif Sugiyanto menyatakan menyambut baik mahasiswa dalam menyuarakan keprihatinan masyarakat, dengan adanya kenaikan BBM.
“Kenaikan BBM ini memang menjadi pilihan yang pahit, namun harus tetap diambil Pemerintah Pusat, karena beban APBN sudah cukup berat untuk mensubsidi. Apalagi kondisi negara dunia juga banyak mengalami inflansi. Jadi tidak ada pilihan lagi. Ini yang harus dipahami,” kata Bupati, seperti dirilis kebumenkab.go.id.
Namun demikian, Arif Sugiyanto menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan daerah tidak tinggal diam, dan telah menyediakan angggaran untuk membantu masyarakat.
Pemerintah daerah telah menyediakan anggaran lebih dari Rp 6 miliar, yang diambil dari potongan dana pembangunan infrastruktur.
Adapun pemanfaatannya adalah untuk bantuan pelaku jasa transportasi, seperti tukang becak, supir angkot, tukang ojek, tukang parkir, dan kernet.
Selain itu juga digunakan untuk program padat karya, penciptaan lapangan kerja, dan operasi pasar.
Pemerintah daerah juga akan fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kecamatan-kecamatan yang terdapat zona kemiskinan ekstrem.
Adapun bantuan dari Pemerintah Pusat, akan disalurkan melalui Kantor Pos, di mana penerimanya sudah sesuai dengan data Kemensos.
Bantuan diberikan per dua bulan sebesar Rp 300 ribu, yakni September dan Oktober yang dibayarkan pada bulan September. Adapun untuk November dan Desember dibayarkan pada November.
“Jadi sampai Desember total BLT BBM sebesar Rp 600 ribu, kemudian nanti juga diberikan bantuan sembako dalam bentuk uang cas dan BLTD, ini yang merupakan bantuan dari pusat,” kata dia.
Sebelumnya, para mahasiswa dari organisasi pergerakan kampus menemui Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto untuk menyampaikan keluhan, terkait kenaikan harga BBM.
Mereka adalah perwakilan dari sejumlah organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Selain itu juga perwakilan dari BEM kampus, seperti dari Universitas Putra Bangsa (UPB), Universitas Muhammadiyah Gombong (Unimogo), Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen, Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama (UMNU), dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer PGRI (AMIK PGRI) Kebumen.
Beberapa tuntutan yang disampaikan mahasiswa, adalah Pemkab Kebumen turut menyampaikan keperihatinan masyarakat, dalam menghadapi lonjakan harga akibat naiknya BBM, dalam forum-forum nasional, agar dicarikan solusinya.
Kemudian para mahasiswa, juga meminta agar pemerintah daerah punya kebijakan sendiri, dalam menyikapi persoalan sosial di masyarakat, misalnya dalam hal penguatan ekonomi, pemberian bantuan sosial, yang tidak tergantung Pemerintah Pusat.
“Kita memahami bahwa naiknya harga BBM adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat. Tetapi paling tidak pemerintah daerah bisa terus menyuarakan apa yang menjadi keperihatinan masyarakat, di mana harga kebutuhan pokok bakal mengalami kenaikan dampak dari kenaikan BBM,” kata Ketua HMI Cabang Kebumen Zainal Sobri.
Pihaknya juga meminta pemerintah daerah, agar subsidi yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran, dan tidak menimbulkan konflik sosial baru.
Meskipun dia menilai program BLT BBM bukan suatu solusi yang paripurna dalam menyikapi kenaikan BBM.
“Sering bantuan justru membuat kecemburuan sosial, karena tidak tepat sasaran. Ini yang kami minta perlu diantisipasi dan dipikirkan oleh pemerintah, agar tidak menimbulkan konflik baru. Kemudian kita juga berharap pemerintah bisa membuat program penguatan ekonomi rakyat yang berkelanjutan bukan hanya sekadar pemberian BLT,” ucapnya. (HS-08)
