HALO SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah kini diarahkan agar memberi manfaat ganda. Selain memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, program ini juga menjadi penopang ekonomi peternak lokal.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak resmi menyepakati skema penyerapan telur serta daging ayam lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/6/2026).
Wakil Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Satgas MBG Jateng, Taj Yasin Maimoen, menegaskan seluruh SPPG di Jawa Tengah wajib menjalankan kesepakatan tersebut.
“Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” kata Taj Yasin.
Dalam komitmen itu terdapat tiga poin utama. Pertama, menu MBG di seluruh SPPG Jawa Tengah wajib menyajikan telur dan daging ayam masing-masing minimal dua kali dalam sepekan.
Kedua, seluruh kebutuhan telur dan ayam dipasok langsung oleh asosiasi maupun koperasi peternak rakyat Jawa Tengah sesuai standar mutu yang telah disepakati, kemudian didistribusikan langsung ke dapur mitra SPPG.
Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak dengan harga yang telah ditetapkan bersama, yakni telur Rp26 ribu per kilogram dan ayam karkas Rp35 ribu per kilogram, atau setara Rp20 ribu per kilogram ayam hidup.
Menurut Gus Yasin, skema tersebut merupakan langkah penataan pelaksanaan MBG agar lebih terarah, mulai dari penyusunan menu hingga tata kelola rantai pasok bahan pangan.
Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan anggaran MBG juga menggerakkan roda perekonomian daerah.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan sekaligus melindungi peternak dari anjloknya harga jual.
“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.
Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Satgas Percepatan MBG di seluruh kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jawa Tengah. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan agar seluruh ketentuan berjalan sesuai kesepakatan.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, mengatakan komitmen bersama ini menjadi pijakan untuk menyeragamkan menu MBG di seluruh SPPG.
“Dengan adanya komitmen bersama ini, kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra bahwa minimal dua kali menu per minggu menggunakan telur dan daging ayam,” katanya.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga menjadi langkah pemerintah menjaga stabilitas harga telur dan ayam di pasaran, mengingat produksi saat ini masih melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan.
“Harapannya dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali lagi,” ujarnya.
BGN juga membuka ruang pengaduan apabila ditemukan SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, termasuk membeli bahan baku di bawah harga acuan yang telah disepakati.
“Kita terima semua aduan. Ini menjadi momentum untuk membenahi semuanya agar taat dengan juknis yang diterbitkan BGN,” tegas Tengku.
Kesepakatan tersebut disambut positif kalangan peternak. Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah, Suwardi, menyebut kerja sama ini menjadi titik temu yang menguntungkan pemerintah sekaligus peternak rakyat.
Ia mengungkapkan, populasi ayam petelur di Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 39 juta ekor dengan produksi telur sekitar 2.200 ton per hari. Sementara kebutuhan konsumsi di Jawa Tengah hanya sekitar 1.400 ton per hari, sehingga masih terjadi surplus produksi sekitar 800 ton per hari.
Apabila sekitar 4.000 SPPG di Jawa Tengah beroperasi penuh dan menggunakan telur dua kali dalam sepekan, program MBG diperkirakan mampu menyerap 7 hingga 8 persen dari total produksi telur daerah.
“Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu,” ujar Suwardi.
Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah (Pinsar Jawa Tengah), Susilo. Ia mengatakan harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini masih berada di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP).
“HPP saat ini sekitar Rp 20 ribu. Harga yang terjadi sekitar Rp 17 ribu, sehingga peternak mengalami kerugian. Ini karena terjadi over supply,” katanya.
Karena itu, penyerapan ayam melalui program MBG diharapkan mampu mengurangi kelebihan pasokan di pasar sehingga harga ayam hidup kembali membaik.
“Intervensi ini membantu peternak agar harga ayam hidup di kandang bisa naik dan peternak tidak rugi,” ujarnya.(HS)
