HALO SEMARANG – DPRD Kota Semarang meminta Dinas Perdagangan Kota Semarang mengembalikan kondisi Pasar Johar Baru menjadi ramai seperti dulu dengan menjadi pusat seluruh aktivitas perdagangan. Dewan juga meminta agar dinas melakukan penataan pedagang di Pasar Johar Cagar Budaya supaya pedagang menempati lapak dan kiosnya masing-masing.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Mualim mengatakan, pengelola Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) atau tempat relokasi sementara pedagang Johar diharapkan bisa memberikan kebebasan jika pedagang Johar kembali ke Pasar yang sudah selesai dibangun Pemerintah.
“Kalau sudah selesai kontraknya atau masa sewanya di MAJT, ya agar pedagang bisa segera menempati pasar Johar lagi. Supaya pasar menjadi ramai seperti dulu, dan tidak ada Pasar Johar kedua di MAJT, setelah pasar selesai dibangun seperti sekarang harus ditempati lagi. Jangan sampai hanya karena kepentingan atau keinginan sebagian orang saja yang tidak mendukung upaya pemerintah untuk meramaikan Pasar Johar, akhirnya Pasar Johar justru jadi sepi,” papar Mualim, saat dirinya meninjau Pasar Johar bersama Komisi B DPRD Kota Semarang, Jumat (30/9/2022).
Dirinya juga ingin memastikan semua pedagang tertampung di Pasar Johar baru.
A”Jangan sampai kondisi di Pasar Johar setelah dari relokasi jumlah pedagangnya jadi mmembengkak, sehingga benar-benar nantinya yang berjualan di Pasar Johar ini yang memang pedagang asli yang punya hak kios maupun lapak di sini,” imbuhnya.
Dilanjutkan Mualim, bahwa dirinya masih mendapatkan laporan dari pedagang yang mengadu jika ada pedagang yang berjualan di dua tempat, yakni di tempat relokasi di MAJT dan di Pasar Johar.
“Agar semua terakomodir, saya imbau pak Kepala Dinas Perdagangan, untuk menjembatani agar tidak ada kecemburuan, karena masih ada pedagang yang membuka lapak berjualan di relokasi, otomatis bisa menghambat peningkatan transaksi para pedagang, dan membuat Pasar Johar tidak maksimal. Lalu, ada laporan lagi kalau pelaku UMKM diberikan tempat di Pasar Johar. Dan itu kami minta dievaluasi. Yang disitu benar-benar menjual produk UMKM, bukan abal-abal,” jelasnya.
Dewan mengharapkan, pedagang pancakan di Pasar Johar bisa diakomodir, sebab jika dibiarkan timbul kesan tidak rapi.
“Adanya pedagang pancakan ini dibiarkan untuk sementara atau seterusnya, karena terlihat tidak rapi, kalau memang nantinya dibuatkan lapaknya, berapa jumlahnya dan ditata sedemikian rupa. Sehingga perputaran aktivitas jual beli ramai, tapi tidak membuat kumuh,” ujarnya.
Selain itu, politisi partai Gerindra ini juga meminta Dinas Perdagangan dari segi penataan lapak agar ada keseragaman satu dengan lainnya. Diakui memang biaya pembangunan penambahan kios pedagang mengeluarkan biaya sendiri, namun harus disesuaikan agar terlihat rapi dan tidak terkesan kumuh.
Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Nurkholis mengatakan,terkait tinjauan dewan ke Pasar Johar, Jumat (30/9/2022), pihaknya akan segera melaksanakan penataaan lapak maupun kios pedagang Pasar Johar yang belum ditempati. Agar pedagang kembali ke Pasar Johar dan membuat pasar Johar ramai kembali.
“Kami masih bisa mentoleransi pedagang yang berjualan di relokasi MAJT, namun kita juga mengimbau agar pedagang segera menempati lapaknya di Pasar Johar,”katanya.
Terkait masih adanya, pedagang pancakan yang berjualan diluar pasar, pihaknya disatu sisi saat ini bisa menoleransinya. “Namun, disatu sisi ya memang mentoleransikan di lapangan yang terpenting berjualan, nanti bisa sudah bisa menempati secara keseluruhan di pasar johar kami akan melakukan penertiban, lapaknya dimana harus disitu, jangan sampai nanti sudah punya lapak di dalam tapi berjualan diluar,”katanya.
Sedangkan untuk los terbuka, yang disorot dewan penambahan dari pedagang, belum seragam karena untuk menyimpan barang dagangan tertutup demi keamanan saat ditinggal pulang.
“Dari dinas sudah mengimbau agar ada keseragaman penambahan losnya, dan ketinggiannya biar aman tidak terturup sama sekali. Diberi ram atau kawat,namun bisa terlihat dari luar,ini berbeda dengan kategori kios yang memang harus tetutup rapat. Sepanjang penambahan sesuai dengan arahan Disdag dan memang ada jika dibangun diluar dari tempatnya, atau lapaknya akan kita tertibkan, karena terkesan kumuh,”paparnya.
Kalau masalah adanya keluhan dari pedagang yang lapak disegel.
“Penyegelan lapak, memang harus kami lakukan jika ada keberatan dari pedagang, harapan disdag pedagang membuat surat pernyataan kesanggupan untuk berjualan di pasar Johar. Jangan sampai tidak dilakukan tindakan, nantinya justru Johar sepi,” ungkapnya.
Dikatakan Nurkholis, untuk keterisian pedagang secara keseluruhan sudah 60 persen, termasuk di basement.
“Yang masih sepi, terutama di Johar Selatan dan Kanjengan sehingga perlu didorong tingkat keterisiannya,” katanya.
Sebelumya, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo menambahkan, terkait penyegelan lapak pedagang karena disewakan dan belum ditempati pedagang harus ditindak tegas. Dirinya mengakui memang ada laporan mengenai hal itu ke dewan.
“Kalau ada datanya lapak atau kios yang justru disewakan, kami minta datanya untuk segera kami tindaklanjuti. Dan kami akan bergerak untuk meminta Dinas Perdagangan dan Satpol PP agar bertindak tegas untuk menyegel lapak atau kios pedagang. Dan lapak yang yang dibiarkan kosong kami imbau segera ditempati pedagang, kalau tidak ya disegel,” terangnya.
Joko juga meminta Perda terkait izin lapak yang disewakan atau diperjualkan aturannya ditegakkan. Dirinya meminta lapak yang disewakan segera diambilalih oleh Pemkot Semarang dan memberikan kepada pedagang yang belum mendapatkan lapak. Karena pedagang yang belum mendapatkan lapak masih banyak.
“Jangan sampai ini terjadi lagi di lain hari, lapak pedagang disewakan atau diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan, itu menyalahi prosedur, perlu diantisipasi ke depannya agar tidak terulang lagi, “ imbuh Joko.
Diterangkan Joko, untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan pembagian lapak pedagang di Pasar Johar, pihaknya meminta data yang valid dari Dinas terkait jumlah pedagang Pasar Johar. Menurutnya hal ini sangat penting, untuk memastikan agar penataan berjalan baik nantinya.
“Saat ini data dari Disdag sebanyak 5 ribu pedagang, jumlah ini menurun yang dari awalnya total ada 8 ribu pedagang. Karena dari total 8 ribu itu, ternyata ada satu orang yang mendapatkan lebih dari satu lapak di Pasar Johar,” paparnya.
Dewan juga mengimbau pedagang yang sudah mendapatkan lapaknya di Pasar Johar Baru, baik di Johar Utara, Tengah Selatan dan Kanjengan untuk bisa segera menempati lapaknya masing-masing. Namun bagi yang belum mendapatkan haknya berupa lapak di Pasar Johar, pihaknya akan terus mengawal agar semuanya mendapatkan lapak. (HS-06)