HALO SEMARANG – DPRD Kota Semarang mendorong optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Semarang. Dengan anggaran terus meningkat dapat dialokasikan untuk belanja daerah, pembangunan masyarakat dan bisa dirasakan dampaknya secara luas.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif bersama DPRD Kota Semarang bertema Membuka Saluran Aspirasi Publik dalam Pembangunan di Ruang Perpustakaan Lantai 3 Fisip Undip, Tembalang, Semarang, Rabu (26/8/2026).
“Jadi kita sebagai representasi masyarakat, memastikan dalam hal pengawasan secara regulasi ada dua hal, pertama dengan melihat kinerja dari laporan pertanggungjawaban (LKPJ) walikota dan OPD, bahwa ada penilaian dari dewan apakah program dilaksanakan sesuai RPJMD 2025-2029, dan indikatornya menjadi baik apabila kinerja tercapai di atas 90 persen. Sedangkan dewan akan memberikan catatan atau rekomendasi jika kinerjanya di bawah 80 persen, itu jadi rapor dari dewan, kalau dulu bisa menolak atau menerima LKPJ yang disampaikan dari Pemerintah Kota Semarang,” paparnya.
Pengawasan yag kedua, lanjut dia, dewan mengawasi akuntabilitas pengunaan APBD, terutama yang menyangkut untuk belanja pembangunan masyarakat.
“APBD itu nyangkut kepentingan rakyat. Bagaimana akuntabilitas penggunaan uang APBD itu tepat sasaran, punya hasil dan dampak yang memang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Suharsono menjelaskan, bahwa anggaran belanja APBD Kota Semarang saat ini sudah cukup baik.
“APBD Kota Semarang tahun 2025, sebesar Rp 6 triliun, yang terlaksana Rp 5,9 triliun. Kami juga mendorong target anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026 ini hampir Rp 6 triliun optimis tercapai, dan harapannya tahun depan bisa meningkat lagi jadi Rp 6,5 triliun dan begitu seterusnya,” imbuhnya.
Postur alokasi APBD Kota Semarang, tahun 2026 ini, kata dia, belanja operasi dan modal menyerap porsi paling besar, dan di dalamnya ada untuk gaji pegawai.
“Dan kami minta anggaran untuk belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen dari total APBD,” jelasnya.
“Kami berharap, dengan semakin terlihat kenaikan signifikan pendapatan daerah setiap tahunnya berbanding lurus dengan kinerja OPD yang lebih maksimal, membuat partisipasi masyarakat makin baik karena pelayanan mendasar untuk masyarakat juga terpenuhi,” pungkasnya.
Akademisi sekaligus Dekan Fisip Undip, Teguh Yuwono, menambahkan, Pemerintah Kota Semarang harus membuat ekosistem layanan digital goverment. Sehinga bisa dengan efektif dan responsif melayani aspirasi masyarakat yang masuk sehingga bisa tereksekusi segera.
“Kalau secara manual tidak bisa mengikuti perkembangan dinamika pertumbuhan kota yang cepat saat ini. Untuk itu, penggunaan perangkat teknologi bisa jadi solusi untuk menerapkan layanan pemkot yang maju selain membangun mental warga untuk tetap memiliki sikap optimis,” katanya.
“Intinya penyampaian aspirasi bisa berjalan dengan baik, jika Pemkot bisa memfasilitasi masyarakat, sedangkan DPRD ikut mengawasi. Artinya semua pihak harus berkolaborasi bukan hanya mengeluh, masalah yang ada di depan mata dikerjakan, jangan hanya bisa komplain tapi tidak ada aksi nyata untuk merubah, atau upaya perbaikan,” papar Teguh.
Sementara, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bappeda Kota Semarang, Safitri Nur Taqwaningtyas mengatakan, pihaknya selalu rutin mengevaluasi berbasis kinerja melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), paling banyak aspirasi disampaikan masyarakat masih terkait penyediaan infrastuktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang lain, usulan tentang stunting, ekonomi dan banjir.
“Proyek program utama kegiatan masih ontrek, sampai akhir tahun 2026. Memang pembiayaan tidak hanya tergantung PAD, tapi juga mencari sumber
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU), CSR dan lainnya. Mendapatkan sumber pendanaan proyek infrastuktur,” katanya. (HS-06)
