DI tengah hiruk-pikuk lalu lintas Semarang yang selalu macet saat jam-jam sibuk, ada kabar gembira yang mendarat pelan seperti angin sepoi dari Gunung Ungaran.
Tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Semarang menyuntikkan Rp 25 juta ke setiap rukun tetangga, total Rp 265,7 miliar untuk 10.628 RT se-kota.
Ini bukan sekadar angka di kertas APBD, melainkan janji kampanye Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dan Wakilnya Iswar Aminuddin yang kini berbuah nyata, mulai cair Agustus lalu.
Setiap ketua RT bisa pegang duit segitu untuk urusan warga sehari-hari: beli alat tulis, cetak surat, biayai rapat, atau bahkan bersihkan lingkungan. Hasilnya, kampung-kampung di Semarang mulai ramai.
Tiap pekan ada kegiatan kerja bakti, senam massal, dan rapat-rapat rutin. Ekonomi lokal pun ikut bergoyang, seperti pedagang sayur yang tiba-tiba laris manis karena dana RT dipakai belanja bahan baku usaha rumahan.
Cerita ini terdengar seperti dongeng bahagia di mana duit pemerintah akhirnya sampai ke tangan rakyat kecil, tanpa harus melewati labirin birokrasi yang bikin pusing.
Benar, program Bantuan Operasional RT ini dirancang agar anggaran tak lagi lenyap di kantor-kantor mewah. Malah, justru didepositkan langsung ke level paling bawah, di mana tetangga saling sapa untuk memulai senam pagi.
Di satu RT di Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang misalnya, dana itu dipakai untuk melengkapi tanaman pada taman kecil yang sebelumnya tak terurus, lengkap dengan palawijanya. Warga bilang, “Akhirnya, ada apotek hidup di kampung ini.”
Di tempat lain, ketua RT latih ibu-ibu pilah sampah dan bikin sabun cuci dari limbah minyak jelantah, usaha sampingan yang kini bisa bikin untung.
Aktivitas sosial pun naik kelas, gotong royong membersihkan saluran air tak lagi pakai sapu ijuk doang, tapi ada anggaran untuk sarung tangan dan masker. Semarang, kota yang dulu identik dengan lumpur banjir, kini punya RT-RT yang seperti tim sukses pilkada, terorganisir dan penuh semangat.
Tapi, seperti lumpia yang enaknya di bagian tengah, ada saja bagian pinggirannya yang gosong. Di balik euforia dana Rp 25 juta, muncul bisik-bisik soal oknum pimpinan RT yang entah bagaimana, duit segitu berubah jadi ‘bonus’ pribadi.
Lainnya, dana administrasi yang seharusnya 2,5% saja, tiba-tiba membengkak jadi belanja alat tulis impor yang tak terpakai. Akhirnya, apa yang seharusnya jadi pesta rakyat, di beberapa RT berubah jadi teka-teki: duitnya ke mana?
Ironis sekali, program yang lahir dari niat baik untuk hindari korupsi di level atas, malah digoyang oknum di bawah.
Makan Bergizi Gratis
Lalu, benang merahnya menuju Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto lagi sibuk wujudkan janji serupa: program Makan Bergizi Gratis yang sudah jalan sejak Januari 2025.
Ini bukan sekadar makan siang gratis bagi para pelajar, tapi upaya serius perbaiki gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. Target akhir tahun 82,9 juta penerima.
Sampai Oktober lalu, sudah 35,4 juta orang kebagian, lewat 11.900 dapur di 38 provinsi. Presiden Prabowo bilang, ini investasi masa depan bangsa, karena anak sehat berarti SDM kuat, selain urusan pendidikan yang juga digenjot habis-habisan.
Dampaknya nyata: kehadiran anak naik, prestasi belajar ikut angkat. Belum lagi, program ini ciptakan 290 ribu pekerjaan di dapur umum, libatkan 1 juta petani dan nelayan.
Di desa-desa Jawa Tengah misalnya, petani cabai tiba-tiba punya pasar tetap karena bahan masak MBG beli dari mereka. Ekonomi bergulir pelan tapi pasti, seperti roda gerobak yang akhirnya minyaki oli bagus.
Transisi ke sisi gelapnya tak jauh berbeda dengan kisah di Kota Semarang. Di beberapa daerah, oknum pengelola dapur MBG mulai main curang: anggaran Rp 35,6 triliun yang sudah terserap, katanya sebagian lari ke belanja ‘ekstra’ yang tak tercatat.
Makanan yang seharusnya bergizi tinggi, malah ala kadarnya, nasi putih plus tempe goreng dan telur yang tipis seperti janji politik kepala daerah.
Ironinya, anak-anak dapat makan gratis untuk lawan stunting, tapi oknumnya malah untung besar dari yayasan dadakan.
Padahal, visi Prabowo jelas: bangun negara dari akar, perbaiki manusia dulu sebelum gedung pencakar langit. Program ini seharusnya jadi contoh bagaimana pemerintah dekat dengan rakyat, bukan malah jadi ladang panen bagi yang pintar cari celah.
Pada akhirnya, kedua program ini seperti dua saudara kembar yang lahir dari niat tulus: satu lokal di Semarang, satu nasional dari istana. Keduanya ada niat merespons isu kerakyatan.
Mereka janjikan hari esok lebih cerah, di mana warga tak lagi khawatir urusan kecil seperti kebersihan lingkungan atau bekal anak.
Tapi, oknum-oknum itu seperti semut kecil yang merusak gula. Tak terlihat, tapi bikin manisnya hilang. Tak ada kesamaan visi tentang menatap masa depan bangsa, masih ada oknum di lingkup lokal yang hanya memikirkan faktor ekonomi pribadi saja.
Semoga saja, para ketua RT di Semarang dan pengelola dapur di seluruh Indonesia sadar: duit rakyat ini bukan hadiah lotre, melainkan tanggung jawab yang harusnya bikin bangsa ini lebih kuat.
Warga Semarang, ayo awasi bareng, biar program bagus ini tak berakhir seperti lelucon lama: janji manis, tapi gigitannya pahit.(Tulisan ini disempurnakan dengan AI-HS)
