HALO TEMANGGUNG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan hingga wilayah pegunungan dan daerah terpencil. Perhatian khusus diberikan kepada kawasan lereng Gunung Merbabu-Merapi serta Sindoro-Sumbing yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Luthfi saat merespons berbagai usulan dari Bupati Magelang, Bupati Temanggung, dan Bupati Purworejo dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
Sebagai langkah awal, Luthfi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah melakukan survei menyeluruh di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Bruno di Kabupaten Purworejo, serta kawasan lereng Merbabu dan Sumbing di Kabupaten Magelang dan Temanggung.
Survei tersebut bertujuan memetakan jumlah anak putus sekolah, penyebabnya, hingga kondisi akses layanan pendidikan yang tersedia di wilayah tersebut.
“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan ke saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” tegas Luthfi.
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menaruh perhatian serius terhadap upaya peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Pada 2025, Pemprov Jateng telah mengalokasikan program pendidikan gratis bagi 5.000 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta melalui skema kemitraan.
“Bagi yang putus sekolah akan kita biayai untuk kembali bersekolah, termasuk kebutuhan pakaian, buku, seragam dan lainnya,” ujarnya.
Tak hanya memetakan angka putus sekolah, survei tersebut juga akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sekolah negeri baru di wilayah yang masih tergolong blank spot pendidikan.
Jika kebutuhan dinilai mendesak dan lahan telah tersedia, pembangunan sekolah akan segera diusulkan masuk dalam penganggaran pemerintah daerah.
“Contohnya di Temanggung masih ada tujuh daerah blank spot. Itu harus direduksi. Kalau lahannya ada, langsung kita bangun,” kata Luthfi.
Upaya menghapus blank spot pendidikan sebelumnya telah diwujudkan melalui peresmian SMA Negeri 1 Kemalang di Kabupaten Klaten. Sekolah yang berada di lereng Gunung Merapi itu dibangun untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah yang selama ini minim akses sekolah negeri.
Dalam forum tersebut, Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengusulkan penambahan SMA negeri di kawasan lereng Gunung Sumbing, tepatnya di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran yang hingga kini belum memiliki SMA maupun SMK negeri.
Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan menyampaikan masih terdapat tujuh wilayah blank spot pendidikan di daerahnya. Ia berharap dukungan Pemprov Jateng untuk mempercepat pembangunan sekolah menengah atas di kawasan tersebut.
Agus juga melaporkan perkembangan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Temanggung. Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan lahan yang sebagian masih ditempati 24 kepala keluarga.
“Untuk lahan Sekolah Rakyat sedang kami upayakan memindahkan warga karena status tanahnya saat ini dipinjam untuk 24 KK. Kami juga mengajukan hibah tanah seluas 2,5 hektare milik provinsi yang berada di sebelahnya,” jelas Agus.
Senada, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meminta dukungan Pemprov Jawa Tengah untuk merealisasikan pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup padat sekaligus menghadapi angka kemiskinan ekstrem yang masih tinggi.
“Kami sudah menyiapkan lahan desa seluas 4 hektare dan telah berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami berharap dukungan Gubernur agar pembangunan ini segera terealisasi,” kata Yuli.
Melalui langkah pemetaan, pembiayaan siswa kurang mampu, hingga pembangunan sekolah baru, Pemprov Jawa Tengah berharap tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan hanya karena faktor jarak maupun keterbatasan ekonomi.(HS)
