HALO BATANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang meminta agar pada perubahan APBD 2023, perangkat daerah itu memperoleh dana untuk membeli ekskavator baru.
Alat berat tersebut dibutuhkan, untuk menata tumpukan sampah, di Tempat Penampungan Akhir (TPA) Sampah Randukuning, yang sudah overload dan kritis.
Hal itu diungkapkan Kepala DLH Batang, A Handy Hakim, Kamis (2/3/2023), seperti dirilis batangkab.go.id.
Menurut dia, TPA Batang tersebut saat ini sudah berada dalam fase kritis, karena penuh dan tidak ada lahan lain.
Upaya yang bisa dilakukan, untuk sementara adalah dengan menggeser dan meratakan gunungan sampah, agar TPA tersebut dapat berfungsi lebih optimal.
“Kami tetap optimalkan TPA yang ada, karena sudah tidak ada lahan di TPA Randukuning. Kita hanya bisa optimalkan dengan gesar-geser gundukan gunungan sampah, supaya bisa ditata ulang,” terangnya.
Namun demikian upaya itupun, menurut dia saat ini terkendala minimnya ekskavator yang dapat digunakan.
Saat ini dari sejumlah ekskavator yang ada, hanya tinggal satu yang berfungsi, karena lainnya rusak.
“Saya mohon di perubahan anggaran 2023, kita diberi anggaran untuk pengadaan alat berat, karena sudah vital,” harapnya.
Dia juga mengatakan, untuk solusi selanjutnya, diperlukan lahan baru untuk mengganti TPA Randukuning.
DLH Batang berencana membuka TPA baru, yang berlokasi di Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang.
Tanah tesebut merupakan tanah kas desa yang ditanami oleh Perhutani. Luasnya kurang lebih 7 hektare.
“Kami sudah mengadakan beberapa pertemuan dengan kepala desa se-Kecamatan Bawang. Mereka juga sepakat menggunakan dana kecamatan sebesar Rp 1 miliar, untuk pembangunan jalan ke lokasi TPA yang sedang direncanakan itu,” kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan data dari DLH Kabupaten Batang, volume sampah yang dikirim ke TPA Batang, sudah mencapai sekitar 250 ton per hari.
Masalah minimnya volume TPA tersebut, menurut dia tak hanya terjadi di Batang, melainkan juga di banyak daerah di Jawa Tengah.
Rata-rata pengelolaan di TPA tersebut, menggunakan open dumping, atau lebih modern lagi yakni sanitary landfill.
Untuk diketahui sanitary landfill adalah sistem pengelolaan sampah, di mana sampah ditumpuk di lokasi yang cekung, untuk kemudian dipadatkan dan ditimbun tanah uruk.
Adapun dalam sistem open dumping, sampah dibuang begitu saja di tempat penampungan akhir, tanpa ada perlakuan apapun, termasuk tidak ditutup dengan tanah uruk.
“Masalah sampah tiap daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah hampir sama. Masih menggunakan sistem open dumping atau sanitary landfill, hanya itu saja,” kata Handy Hakim.
Menurut dia, di Jateng memang sudah ada yang menggunakan teknologi modern dalam pengelolaan tempat pembuangan akhir, yakni dengan sistem TPA reduce reuse recycle (3R), yang dilengkapi dengan mesin pencacah dan pembuatan kompos.
Namun untuk membangun fasilitas TPA 3R seperti di Kabupaten Banyumas itu, dibutuhkan anggaran besar.
“Itu pun di Banyumas didukung infrastruktur yang mendapat bantuan dari pihak luar negeri, pemerintah pusat dan juga dukungan dari APBD. Makanya kalau daerah lain belum bisa karena anggarannya cukup besar itu,” kata dia. (HS-08)
