HALO DEMAK – Demontrasi yang dilakukan masyarakat Demak masih dalam koridor batas kewajaran.
Masyarakat masih memandang melalui saluran demonstrasi tersebut, aspirasi mereka akan didengarkan, walaupun terdapat jalur lain yang lebih soft, yakni audiensi.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Demak Fahrudin Bisri Slamet, Kamis (15/12/22) saat menjadi narasumber dalam talkshow di Radio Suara Kota Wali (RSKW) 104.8 FM, yang mengangkat tema “Meresume Demonstrasi Masyarakat Demak di Tahun 2022”.
Menurut Fahrudin Bisri Slamet, setiap daerah pasti menghadapi persoalan dan tidak semua urusan dapat selesai.
“Dengan unjuk rasa, kita melihat dari sisi positif saja, keinginan mereka belum berakomodasi,” kata dia, seperti dirilis demakkab.go.id.
Pada tahun ini sudah ada tiga demonstrasi, yakni tentang kenaikan harga BBM, tenaga honorer, dan Gerakan Masyarakat Peduli Rob (Gempur).
Untuk demo honorer sudah menjadi masalah nasional dan setiap daerah juga mengalami masalah yang sama.
“Nah kita masih mengupayakan dari Pemkab untuk mendapatkan titik terang, agar nasib honorer lebih baik lagi,” ujar dia.
Adapun untuk demo Gempur pada 8 Desember 2022 lalu, dia mengatakan terdapat lima poin tuntutan yang diajukan.
Tuntutan pertama terkait blue print pembangunan, perencanaan dan penanganan rob di Pesisir Demak, khususnya di pesisir Kecamatan Bonang.
Untuk tuntutan kedua, mereka meminta ada presentasi dan pelaporan rencana pembangunan tanggul laut di Pesisir Demak kepada masyarakat.
Adapun ketiga, tuntutan untuk melakukan normalisasi sungai di sepanjang jalur Bonang-Morodemak.
Selain itu juga menormalisasi, meninggikan dan mengoptimalkan jalan utama Demak-Moro, sebagai jalur utama ekonomi masyarakat pesisir.
Adapun tuntutan kelima, adalah para pendemo menolak audiensi, dan mengundang Pemerintah Kabupaten Demak, Bupati, DPRD dan Dinas terkait untuk datang ke Bonang dan menggelar forum aksi bersama rakyat.
Ada dua yang paling mendesak dari tuntutan tersebut, yang pertama normalisasi sungai, yang dikeruk sehingga banjir di tiga desa di Kecamatan Bonang ini tidak semakin meluas sampai ke tiga desa lain di sebelahnya.
“Selain itu optimalisasi jalan, karena ini transportasi menuju ke tiga desa yang ada di Kecamatan Bonang sangat jarang bahkan tidak banyak angkutan yang mau masuk, sehingga angkutan-angkutan yang mau masuk ini pun biaya perjalanannya tinggi. Jika optimalisasi jalan bisa diselesaikan dengan secepatnya otomatis perekonomian masyarakat juga dapat berjalan lancar. Karena akses jalan ini untuk mengangkut hasil laut,” kata dia. (HS-08)
