HALO GROBOGAN – Pemkab Grobogan meminta para kontestan Pemilu 2024, kelak tidak menggunakan politik identitas, agar tidak menimbulkan gesekan antarsuku, agama, ras, atau golongan.
Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Mokamat saat membacakan sambutan Bupati Grobogan, dalam Rakor Penanganan Konflik Sosial.
Rakor digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Grobogan, di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Kamis (15/12/2022), diikuti Forkopimda, pengurus partai politik peserta pemilu 2024, KPU, dan Bawaslu.
Selain tak menggunakan politik identitas, Mokamat juga meminta seluruh peserta Pemilu mengkampayekan narasi-narasi damai dan saling menghormati.
Pihaknya juga berharap segenap stakeholder terkait selalu mengedepankan musyawarah..
Dalam rakor untuk deteksi dini atas munculnya kerawanan konflik sosial, juga dilakukan penandatangan kesepakatan Pemilu dan Pemilihan damai di Kabupaten Grobogan.
“Hari ini adalah sejarah, kita semua dapat menjadi saksi adanya deklarasi dan penandatangan kesepakatan Pemilu dan Pemilihan damai di Kabupaten Grobogan. Hal ini sebagai momentum penting dan semangat bagi terlaksananya seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan secara damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” kata dia, seperti dirilis setda.grobogan.go.id.
Lebih lanjut Mokamat mengatakan bahwa setiap tahapan pemilu dan pemilihan, senantiasa terdapat potensi kerawanan.
Potensi kerawanan tersebut dapat berupa konflik sosial, benturan massa, tindakan intoleran, dan pelanggaran dalam Pemilu.
Oleh karena itu, pihaknya berharap melalui rakor bertema “Ciptakan Pemilu dan Pemilihan Damai di Kabupaten Grobogan” ini, dapat meningkatkan jalinan koordinasi lintas sektor sehingga kondusivitas daerah yang sudah berjalan dengan baik dapat terus terjaga.
Dia juga mengingatkan pentingnya sinergi sejumlah elemen negara dan masyarakat, yang akan menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pemilu.
Elemen-elemen tersebut yakni penyelengara Pemilu, Polri, TNI, pemerintah daerah, peserta Pemilu, media massa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Menurutnya, melalui sinergi elemen-elemen ini, akan terbangun kerja sama, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, sehingga kondusivitas daerah tetap terjaga.
“Dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, Peserta Pemilu/Pemilihan dan lembaga – lembaga masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Organisasi Keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Dengan bersinergi maka akan terbangun kerjasama, menghormati perbedaan dan menghargai pendapat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Grobogan yang aman dan nyaman,” terangnya.
Turut hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda Kabupaten Grobogan, Ketua KPU Kabupaten Grobogan, Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan, Ketua MUI Kabupaten Grobogan, Ketua FKUB Kabupaten Grobogan, perwakilan Partai Politik peserta Pemilu 2024, dan tamu undangan lainnya. (HS-08)
